Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan

Criminal Law in China

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in China. An introduction presents the necessary background information about the framework and sources of the criminal justice system, and then proceeds to a detailed examination of the grounds for criminal liability, the justification of criminal offences, the defences that diminish or excuse criminal liability, the classification of criminal offences, and the sanctions system. Coverage of criminal procedure focuses on the organization of investigations, pre-trial proceedings, trial stage, and legal remedies. A final part describes the execution of sentences and orders, the prison system, and the extinction of custodial sanctions or sentences. Its succinct yet scholarly nature, as well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable resource for criminal lawyers, prosecutors, law enforcement officers, and criminal court judges handling cases connected with China. Academics and researchers, as well as the various international organizations in the field, will welcome this very useful guide, and will appreciate its value in the study of comparative criminal law.

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in China.

CROSS BORDER INSOLVENCY, KERJA SAMA LINTAS BATAS ANTAR LEMBAGA PERADILAN

Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan

Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis yang berada pada level internasional. Salah satu persoalan yang mungkin terjadi adalah permasalahan likuiditas yang dapat berujung kepailitan. Permasalahan tersebut dapat menjadi kompleks dalam hal suatu perkara kepailitan terdapat persinggungan antara lebih dari satu yurisdiksi hukum negara atau lebih dikenal dengan istilah cross-border insolvency. Permasalahan cross-border insolvency merupakan isu global dalam penega kan hukum kepailitan yang tengah dihadapi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan. Setiap negara memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan cross-border insolvency. Pembahasan dalam buku ini meliputi pengaturan hukum kepailitan, prosedur kepailitan, pengaturan cross-border insolvency, pelaksanaan prosedur kepailitan pengadilan asing, dan pengaturan kerja sama lintas batas antarlembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara cross-border insolvency. Oleh karena itu, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum pada program S-1, S-2, dan mahasiswa yang berminat serta praktisi hukum, dan pembaca lain yang ingin mengetahui dan mempelajari isu-isu terkait cross-borderi nsolvency.

Perkembangan ekonomi dunia yang dimobilisasi oleh globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya batas-batas antarnegara dalam melakukan kegiatan perekonomian, sejalan dengan hal itu kegiatan perekonomian yang dilakukan memiliki risiko bisnis ...

Perbandingan Sistem Hukum

Perbandingan sistem hukum yaitu membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud membandingkan disini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasan dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum mana saja yang mempengaruhinya. Mempelajari mengenai sistem hukum berarti harus berangkat dari sejarah hukum yang berbeda, walaupun aturannya agak sama, tetapi pasti berbeda. Namun apabila ada kesamaan aturan antara negara satu dengan yang lain, tetap mungkin ada perbedaan prosedur dan filosofinya. Pentingnya mempelajari perbandingan sistem hukum yaitu untuk menambah wawasan lebih luas sehingga mendapatkan pemahaman akan sistem hukum yang lebih baik dan untuk memprediksi sistem hukum tersebut apakah dapat diterapkan di negara Indonesia atau tidak. Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum, yaitu; civil law, common law, socialis law, Islamic law dan sistem hukum adat, tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia Internasional hanyalah dua, yaitu sistem hukum civil law dan common law.

A. Sistem Hukum Sosialis Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negaranegara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara ... digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial tersebut, ...

Hukum perbandingan konstitusi

Comparative study on history and development of constitutional law in Indonesia and other countries.

... ketentuan mengenai cita - cita ekonomi ataupun ketentuan mengenai sistem ekonomi dan kegiatan ekonomi , tetapi bagaimanapun ... Alasannya jelas , yaitu bahwa soal - soal yang berkenaan dengan perekonomian tidaklah menyangkut urusan ...

Fikih Interaktif [seri 1]

Diskusi Seputar Fikih Klasik-Kontemporer

Alhamdulillah, selamat dan sukses. Saya ikut bersyukur dan apresiasi atas terbitnya sebuah buku fikih yang berjudul, “Fikih Interaktif”. Sebuah buku fikih yang memuat ajaran mendasar dan sangat penting dalam Islam yang disajikan sesuai dengan judulnya, yakni interaktif, tapi nampak substantif di balik pemaparannya yang singkat dan praktis. Dr. Muslihan Habib, MA (Komisi Ukhuwah Islamiyyah MUI Pusat) Arti fikih adalah pemahaman, namun hasil dari pemahaman itu adalah ibadah dalam bentuk praktik pada seluruh anggota tubuh. Karena itu, buku ini penting karena memberikan pemahaman ibadah yang mudah tentang fikih agar mudah pula dipraktekkan oleh anggota tubuh. Dr. Abdul Muid Nawawi, MA (Kaprodi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Insitut PTIQ Jakarta) Hal yang paling menarik perhatian saya terhadap buku ini adalah selain kuatnya tradisi keilmuan yang dijaga oleh penulisnya, juga karena semangatnya dalam mendudukkan kembali kesalahpahaman sebagian kecil orang yang meragukan fikih yang diajarkan oleh ulama Nusantara, yang mereka anggap sebagai tidak otoritatif. Padahal, dalam konteks Indonesia, sejatinya merekalah yang telah menjaga sanad (mata rantai) keilmuan termasuk fikih hingga tersambung sampai kepada sang pembawa ajaran, Rasulullah Saw. Karya ini juga membuka kesadaran kita tentang perlunya menata ulang kemasan fikih yang bersesuaian dengan selera zaman yang sederhana, kuat secara dalil, apik, tidak bertele-tele dan aplikatif. Setelah memiliki buku keren ini, kita akan kangen dengan kehadiran buku-buku keren karya M. Agus Yusron, MA selanjutnya. Tsabit Latief, SQ, MA (Sekretaris Lakpesdam PWNU Prov. Banten)

Setelah memiliki buku keren ini, kita akan kangen dengan kehadiran buku-buku keren karya M. Agus Yusron, MA selanjutnya. Tsabit Latief, SQ, MA (Sekretaris Lakpesdam PWNU Prov. Banten)

Sharia Tribunals, Rabbinical Courts, and Christian Panels

Religious Arbitration in America and the West

This book explores the rise of private arbitration in religious and other values-oriented communities, and it argues that secular societies should use secular legal frameworks to facilitate, enforce, and also regulate religious arbitration. It covers the history of religious arbitration; the kinds of faith-based dispute resolution models currently in use; how the law should perceive them; and what the role of religious arbitration in the United States and the western world should be. Part One examines why religious individuals and communities are increasingly turning to private faith-based dispute resolution to arbitrate their litigious disputes. It focuses on why religious communities feel disenfranchised from secular law, and particularly secular family law. Part Two looks at why American law is so comfortable with faith-based arbitration, given its penchant for enabling parties to order their relationships and resolve their disputes using norms and values that are often different from and sometimes opposed to secular standards. Part Three weighs the proper procedural, jurisdictional, and contractual limits of arbitration generally, and of religious arbitration particularly. It identifies and explains the reasonable limitations on religious arbitration. Part Four examines whether secular societies should facilitate effective, legally enforceable religious dispute resolution, and it argues that religious arbitration is not only good for the religious community itself, but that having many different avenues for faith-based arbitration which are properly limited is good for any vibrant pluralistic democracy inhabited by diverse faith groups.

It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional services. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person ...

Sharia Law and the Arab Oil Bust

PetroCurse Or Cost of Being Muslim?

The delayed development of the Islamic world, in defiance of the formulaic approaches long favored by economists, suggests that the traditional Sharia and Islamic values and principles are at least partially responsible for the region s persistent backwardness. By analyzing the impact of the legal regime of the Sharia on Saudi Arabia during the Arab Oil Bust of the 1980s, this thesis concludes that Islamic social values and the Sharia s de facto role as an uncodified pre-emptive Arab common law implemented with high regard to precedent by ulama with extraordinary power of judicial review had the effect of accentuating the effects of the Oil Bust, making the theory of the Petrocurse a subset of a larger Cost of Being Muslim. On the other hand, the author concludes that not only is the Sharia not constrained by its nature to playing a deleterious economic role, but that it has broad commercial application, both domestically and internationally, and a new generation of more flexible Muslim economists, lawyers, and financial theorists have pointed the way toward a possible comprehensive modern adaptation of Islamic laws and principles.

Since the bank's investment risk has been greatly restricted in cost-plus financing, many question the validity of ... The Islamic bank usually waives any right to participate in management of the client's enterprise, but in return ...

A Geo-Legal Approach to the English Sharia Courts

Cases and Conflicts

A study on the Islamic ADR institutions in England through the lens of Comparative Law and Geopolitics.

Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System, Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2013. 104 Rohe, The Oxford Handbook, p. 659.

The Sharia Issue

Working Papers for a Dialogue

A law which regulates the Legal Profession applies only to Lawyers , in like manner , laws regulating the Medical Profession or the Accounting Profession would relate to doctors and accountants respectively . Customary Law applies only ...

PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Kita ketahui bahwa Islam adalah agama pembaruan. Salah satu aspek yang diperbarui Islam adalah pada bidang hukum keluarga yang pembahasannya telah ditulis oleh Dr. Agus Hermanto di dalam buku ini. Beliau memaparkan bagaimana transformasi hukum Islam dari hukum Arab sebelum Islam atau Diketahui bahwa tiga karakter hukum Jahiliyah adalah: 1) rasial (rasa kesukuan/ultranasionalisme), 2) feodal (superioritas orang kaya dan bangsawan di atas kaum miskindan lemah), dan 3) partiarkis (laki-laki superior dan perempuan inferior) dan ketiga karakter tersebut oleh Islam diubah menjadi egaliter.

Adapun format pengaturan perundang-undangan hukum keluarga Islam dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok pertama adalah negara yang mengatur satu per satu subjek hukum keluarga Islam, seperti UndangUndang tentang Umur Perkawinan, ...