Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Undang Undang Pemilihan Umum

Edisi Standar

Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan ...

Komentar Undang-Undang Hak Cipta

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry). Hampir seluruh negara di dunia memiliki potensi terkait ekonomi kreatif, termasuk Indonesia. Sektor ini telah berkembang di beberapa negara Asia yang dikenal sebagai industri yang sedang tumbuh (emerging industry). Karakteristik umum ekonomi kreatif merupakan pertemuan dari seni budaya, bisnis dan teknologi, serta bagian dari pengembangan potensi kreativitas yang dimiliki oleh individu dan komunitas masyarakat, baik berupa kreativitas artistik dan budaya, kewirausahaan, serta inovasi teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi dan peningkatan kesejah-teraan. Pembangunan ekonomi kreatif perlu berpegang pada empat aspek yakni masyarakat, produk, tempat dan partisipasi. Masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui peningkatan akses terhadap informasi dan pengetahuan, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang proses penciptaan dan inovasi.

Dewasa ini, perekonomian dunia tengah bergerak memasuki era industri ekonomi kreatif (creative economic industry).

Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia dapat dikatakan masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem HAKI. Oleh karenanya, sosialisasi HAKI harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat sistem HAKI dan memberikan informasi perkembangan sistem HAKI. Lantas, kekayaan intelektual apa saja yang dilindungi? Dan, undang-undang apa saja yang mengaturnya? Semuanya tersaji lengkap dan komplet di buku ini. Di dalamnya, terdapat undang-undang yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah terkait Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek. Dengan undang-undang ini, perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud, seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merek dagang tertentu, serta perlindungan hak terhadap benda berwujud, seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni, atau karya sastra bisa terjaga dan terlindungi dengan baik.

Dengan undang-undang ini, perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud, seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merek dagang tertentu, serta perlindungan hak terhadap benda berwujud, seperti informasi, ilmu pengetahuan, ...

Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014

Pedoman Untuk Berkreasi di Indonesia

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

Undang-undang ini dikemas dalam format epub, sehingga memudahkan untuk bernavigasi ke pasal yang anda inginkan. Disertai lembar penjelasannya dicantumkan di setiap pasal, sehingga anda tidak perlu membolak balik halaman.

MEMBACA 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 (2003-2019)

Pertentangan pendapat tersebut disampaikannya dalam pengujian PerPUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UndangUndang tentang Perbankan, Penyiaran, Mahkamah Agung, KUHAP, dan KPK. Jumlah Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi ...

Undang-undang pers

Undang-undang No.11 Th. 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polok Pers (Lembaran Negara No.40 Th.1966), disusun oleh J.C.T.Simorangkir

Undang-Undang Pers

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret tentang kode etik jurnalistik ; Surat Keputusan Depan [sic.] Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang standar organisasi wartawan ; Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK/-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang penguatan peran Dewan Pers ; Surat Keputusan Dewan Dewan Pers No. 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers