Sebanyak 1954 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Masyarakat, Kekuasaan, dan Etika", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas.Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi.Bagaimana hal ini diamati dalam kacamata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern

Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia

Dinamika seputar kehidupan berkeluarga berkembang seiring perkembangan zaman. Hal ini tidak lepas dari problematika keluarga yang kian bervariasi. Demikian pula hukum yang mengatur seputar keluarga, selalu mengalami pembaharuan, tidak terkecuali hukum keluarga Islam. Keluarga yang merupakan unsur terkecil dari sebuah komunitas yang disebut masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam kemajuan masyarakat tersebut. Di sisi lain, Wanita yang dikenal di dalam Islam sebagai “al-Madrasah al-Ūlā” bagi generasi selanjutnya merupakan salah satu komponen pembentuk keluarga yang ultima; sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam konteks di atas, kiranya menarik untuk dianalisa peran dan status wanita di dalam Hukum Keluarga Islam. Buku ini hadir guna menjawab kegelisahan tersebut. Tidak hanya menganalisa peran dan status Wanita dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, akan tetapi, melalui framework Feminist Legal Theory, buku ini juga menghadirkan Hukum Keluarga Islam di Tunisia. Wawasan tentang sejarah reformasi hukum keluarga di kedua negara; materi-materi pembaharuan hukum keluarga; faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga; serta poin-poin yang menjadi fokus dari pembaharuan hukum dimaksud dapat ditemukan di dalamnya.

Dinamika seputar kehidupan berkeluarga berkembang seiring perkembangan zaman.

Management and Supervisory Practices for Environmental Professionals

Basic Principles, Volume I

Based on the lifelong experiences of two authors as supervisors and teachers, the Fourth Edition of this bestseller provides up-to-date information for newly promoted or management-aspiring professionals and engineers in the fields of environmental health, occupational health and safety, water and wastewater treatment, public health, and many others. This first volume explains, through nine sets of tools, the basic principles supervisors need to understand the structure of their organization, what leadership is, how to effectively plan and budget, how to manage other people, and best practices for achieving success in a management position. In addition to those already practicing professionals in their fields, this book is an excellent resource for students interested in learning management skills prior to entering the workforce. Features of the Fourth Edition Helps to understand and utilize organizational structure to facilitate problem solving Offers a practical set of methods, tools, and techniques, all illustrated and easy to understand, for achieving leadership qualities Provides concise but essential discussion material for each topic, using the practical art of communications Includes thorough updates and many new case problems with answers provided Introduces self-testing questions for different situations and practical exercises utilizing an individual’s own work experience for answers

This first volume explains, through nine sets of tools, the basic principles supervisors need to understand the structure of their organization, what leadership is, how to effectively plan and budget, how to manage other people, and best ...

Ikatan Filantropi yang Efektif Di Lembaga Zakat Perspektif Manajemen SDM

Judul : Ikatan Filantropi yang Efektif Di Lembaga Zakat Perspektif Manajemen SDM Penulis : Dr. H. Kuntarno Noor Aflah, MA. Ukuran : 15,5 cm x 23 cm Tebal : 152 Halaman No ISBN : 978-623-5314-93-8 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Hubungan batiniyah antara amil satu dengan amil yang lainnya di lembaga zakat perlu terjalin dengan kuat dan efektif. Ikatan batin tersebut harus berlandaskan cinta kasih antar sesama, didorong oleh ego dan emosional yang kuat, didasari oleh kepercayaan, didukung oleh kerjasama, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan kinerja organisasi pengelola zakat. Seorang pimpinan di lembaga zakat harus memfasilitasi kegiatan berbagi pengetahuan di lembaga zakat. Amil didorong untuk saling berbagi ilmu tentang zis, melalui diskusi antar amil, kajian rutin, brain storming, ceramah dewan syariah dan training internal amil, diskusi untuk mendalami dan memahami regulasi zakat, belajar besama memahami akuntansi syariah, manajemen syariah, serta ekonomi syariah. Dengan begitu maka dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan keahliannya sehingga amil semakin terampil serta kapasitasnya bertambah. Seorang manajer dapat menciptakan suasana silaturrahmi, koordinasi intensif para amil di bagiannya atau lintas bagian, meningkatkan dan menjaga minat belajar, saling terbuka bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan rekan kerja, mau berbagi pengalaman pribadinya sehingga tercipta suasana kerja yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ibadah dan ketataan kepada Allah SWT. Jika hal demikian dilaksanakan dengan baik maka dapat terwujud efektivitas ikatan batiniyah sesama amil. Sehingga mereka tidak egois. Mereka memandang orang lain seperti dirinya sendiri, saling mencintai tanpa melihat jabatan atau posisinya, memiliki tujuan bersama untuk menegakkan syariat zakat, tidak mengharap imbalan atas apa yang diberikan. Dengan demikian aktivitas berbagi pengetahuan akan terus tercipta dengan lingkungan yang menyenangkan, bersahabat, tidak kaku, antar amil tercipta efektiktifitas hubungan batin. Buku ini merupakan hasil penelitian dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta praktik manajemen SDM, khususnya di lembaga zakat. Buku ini sangat tepat dijadikan rujukan bagi amil di lembaga zakat, pemerhati zakat, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki concern di bilang manajemen SDM dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Menamatkan pendidikan dasar di SDN Kaliwungu 03 Kudus. Kemudian nyantri di Madrasah Qudsiyyah Kudus dari MI sd MA selama 10 tahun. Tamat MA tahun 1995. Melanjutkan studi sarjana dan magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S1 ...

The History of English Law Before the Time of Edward I

Sir Frederick Pollock and Frederic William Maitland's legal classic The History of English Law before the Time of Edward I expanded the work of Sir Edward Coke and William Blackstone by exploring the origins of key aspects of English common law and society and with them the development of individual rights as these were gradually carved out from the authority of the Crown and the Church. Book one examines Anglo-Saxon law, goes on to consider the changes in law introduced by the Normans, then moves to the twelfth-century Age of Glanvill followed by the thirteenth century Age of Bracton. Book two takes up different areas of English law by topic, including land tenure, marriage and wardship, fealty, the ranks of men both free and unfree, aliens, Jews, excommunicates, women, and the churches and the King, before turning to the various jurisdictions of that decentralised era.

Sir Frederick Pollock and Frederic William Maitland's legal classic The History of English Law before the Time of Edward I expanded the work of Sir Edward Coke and William Blackstone by exploring the origins of key aspects of English common ...

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Resolusi Konflik Nonlitigasi

Buku ini membahas teori, konsep dan berbagai model alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia saat ini, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase Buku ini disusun secara sistematis, terperinci, dan runtut, mulai dari aspek definitif, ruang lingkup kajian, ragam bentuk alternatif penyelesaian sengketa, serta bagaimana peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dan bisnis syariah yang sekarang sedang bergeliat. Keistimewaan buku ini dilengkapi dengan mapping concept sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami pokok-pokok materi yang dibahas.

Buku ini membahas teori, konsep dan berbagai model alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia saat ini, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase Buku ini disusun secara sistematis, terperinci, dan runtut, mulai ...

Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Judicial opinions of Indonesian National Sharia Board for Islamic business practices and financial institutions.

Judicial opinions of Indonesian National Sharia Board for Islamic business practices and financial institutions.