Sebanyak 1976 item atau buku ditemukan
Seperti kita telah mengetahui , Raffles ialah „ lieutenant - governor “ ( 1811 –
1816 ) atas pulau Djawa dan daerah taklukan lainnja ketika zaman
pemerintahan Inggris . Satu dan lain tentang politiknja kita dapat membatja
dalam buku : Dr ...
studi dinamika perilaku kehidupan masyarakat dalam penerapan hukum ekonomi syariah
Implementation of Islamic law on banking industry in Kalimantan Selatan and Sulawesi Selatan Provinces.
Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ( DKI Jaya ) , yang
dikepalai oleh seorang gubernur dengan ... seperti , gedung untuk Pemerintahan
, Perusahaan , Perguruan Tinggi , Bank , Hotel , Pusat Perbelanjaan , Bandara ...
Untuk selanjutnya haruslah disinggung beberapa kali gubernur - gubernur
pantai timur laut Jawa dan kepalakepala pemerintahan setempat * ) di daerah
Pantai Timur Jawa . Mungkin ada faedahnya untuk mengingatkan bahwa
hubungan itu ...
Pelaksanaan undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah adalah salah contoh nyata . UU No . 22 / 1999 adalah sebuah produk
hukum yang seyogyanya memiliki sisi kepastian hukum sebagai syarat
mutlaknya .
Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang -
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 untuk memperluas tugas
otonomi dan „ medebewind ” Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ...
... kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ... ekonomi , sosial dan hukum
adat lokal yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat masing - masing
daerah .
pendidikan tinggi hukum dalam membangun manusia yang profesional, berkeadilan, humanis, dan religius memasuki era otonomi dan globalisasi
On law education and law enforcement in Indonesia; volume commemorating the 45th anniversary of Faculty of Law, Brawijaya University.
Realitas tersebut kemudian diwadahi dalam beberapa pasal Uli Otonomi Daerah
, di antaranya : Pasal 88 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa ; “ Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan ...
analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009
Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.
Kemudian Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah sebatas materi
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah , termasuk Undang -
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , sebatas yang
mengatur ...
Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, penyelenggara pemerintahan daerah juga dapat menggunakan buku ini sebagai bahan kajian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi tidak hanya berpraktik tetapi juga memahami fondasi teoretisnya.
Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah.
