No corporation is enthusiastic about paying tax, yet Islamic banks in Indonesia voluntarily pay corporate zakat. Why? The book analyzes corporate zakat norms and practices in Indonesia by investigating how Muslim jurists have interpreted sharīʿa of zakat and how these have been imposed through the legislative and regulatory framework. It also presents original case studies based on sociolegal field research on the reception of the new obligations in the Islamic banks that choose to pay – and choose not to pay – what is effectively a new tax. The book argues that the dynamics of sharīʿa interpretation, imposition, and compliance in Indonesia are too complex to be defined using the binaries of the religious versus the secular, public versus private, or tradition versus modernity. The corporate zakat context has revitalized the existing governance strategy in Islamic legal tradition and created a shared Islamic law vision between Islam and the state. Consequently, this fusion generates a mixed legal and religious consciousness toward corporate zakat. Addressing broader discussions on Islamic law and modernity, the book will be of interest to academics working on Asian and Comparative Law, sociolegal studies, anthropology of Indonesia, business studies of the Islamic world, Islamic/sharīʿa economics, Islamic law and politics, Islamic legal studies, Muslim society and Islam in Southeast Asia.
... Ekonomi dan Busines Syariah FE - UI . Indonesia Zakat and Development Report 2010. Jakarta : Indonesia Magnificence of Zakat , 2010 . Jahar , Asep Saepudin . “ Bureaucratizing Sharia ... Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor.
Buku ini menitikberatkan kepada pembahasan hukum dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pembangunan, dan Hubungan Internasional. Tak pelak ketiga elemen tersebut saling berkaitan dalam praktiknya. Di mana HAM merupakan landasan utama dalam penentuan kebijakan, baik itu pembangunan dan hubungan dengan negara lain. Sedangkan pembangunan adalah sarana pemenuhan HAM warga negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan tambahan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya hubungan internasional yang diterjemahkan menjadi Hukum Internasional, turut berperan penting dalam memastikan jalannya pembangunan sesuai dengan konsepsi HAM sebagaimana yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat dan konvensi. Buku ini disusun oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H). Hal tersebut patut diapresiasi sebab buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh FK2H, sedang pun sebelumnya FK2H telah menerbitkan majalah tahunan yang berisi opini hukum.
... Islam and Human Rights” dalam Altaf Gauhar (ed), The Challenge of Islam, London: Islamic Council of Europe. A. Mahsyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia ...
| 010365 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
| 009467 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
| 009397 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka Buku ini ditujukan guna mengembalikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan Bahwa Indonesia memiliki Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan karenanya wajib diterapkan dalam seluruh produk hukum ekonomi nasional Tidak boleh ada lagi undang-undang minyak bumi dan gas, undang-undang sumber daya air, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang menyangkut ekonomi yang dibatalkan karena melanggar Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan UUD 1945 Seluruh komponen rakyat wajib menjadi penjaga demokrasi ekonomi Indonesia.
Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya ...
Written from an ethnographic perspective, this book investigates the socio-legal aspects of Islamic jurisprudence in Gaza-Palestine. It examines the way judges, lawyers and litigants operate with respect to the law and with each other, particularly given their different positions in the power structure within the court and within society at large. The book aims at elucidating ambivalences in the codified statutes that allow the actors to find practical solutions to their (often) legally unresolved problems and to manipulate the law. The book demonstrates that present-day judges are not only confronted with novel questions they have to find an answer to, but, perhaps more importantly, they are confronted with contradictions between the letter of codified law and their own notions of justice. The author reminds us that these notions of justice should not be set a priori; they are socially constructed in particular time and space. Making a substantial contribution to a number of theoretical debates on family law and gender, the book will appeal to both academic and non-academic readers alike.
Written from an ethnographic perspective, this book investigates the socio-legal aspects of Islamic jurisprudence in Gaza-Palestine.
