Sebanyak 10 item atau buku ditemukan

SANKSI UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI Berbasis Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Maqashid Syariah

Buku ini memaparkan bagaimana Aparat Penegak Hukum (APK) mene- rapkan kebijakan, sanksi serta alternatif hukuman lain kepada para koruptor. Tujuannya tak lain untuk memberikan efek jera dan mengurangi kejahatan korupsi. Penulis juga melengkapi buku ini dengan menyajikan norma formulasi dan cara perhitungan audit kerugian keuangan negara. Selain itu, buku ini juga memaparkan pidana korupsi dalam perspektif maqashid syariah yang diperkuat dengan beberapa penjelasan dalam Al-Qur’an dan riwayat nabi.

“Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)”. dalam Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah. I(I), Desember 2014. Rahman, Indra Hafid, Agna Susila, dan Jhony Krisnan. 2016.

Pengungkapan Kerugian Keuangan Negara Melalui Audit Forensik

Audit forensik bertujuan untuk menelusuri secara mendalam beberapa perhitungan dan aspek akuntansi forensik dan hukum acara pidana dalam proses penelusuran kerugian keuangan Negara yang merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan(B P K). Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang naskah tata kelola ranah praktik penyelidikan dalam kerangka penelusuran kerugian keuangan Negara.

Lilik Mulyadi, 2007, dilihat dalam Husin Wattimena, Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. XII No. 2, Ambon, 2016, hal. 70.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Selama tahun 2015-2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara rutin kepada DPR RI. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan sumber informasi penting dalam mengukur kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Untuk menambah refrensi bagi Anggota DPR RI dalam memahami permasalahan pada LKPP, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018. Kajian ini mencakup permasalahan yang menjadi temuan BPK RI terkait penyusunan laporan keuangan, akun aset, akun belanja, dan akun pembiayaan pada LKPP. Permasalahan - permasalahan tersebut sebagian besar merupakan permasalahan berulang yang patut menjadi perhatian anggota DPR RI dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Selama tahun 2015-2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara rutin kepada DPR RI. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan ...

Menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

pokok pikiran Anwar Nasution

On the need for auditing on public finance by Indonesian Supreme Audit Board and to support transparency and accountability of government in Indonesia.

On the need for auditing on public finance by Indonesian Supreme Audit Board and to support transparency and accountability of government in Indonesia.

Hukum Bisnis Keuangan Negara dan Pasar Modal

The aim of law is: the greatest happiness for greater number (Jeremy Bentham) Adagium ini sangat layak untuk diungkapkan bagi buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca budiman dari kalangan praktisi, akademisi dan mahasiswa. Terdapat tujuh substansi aktual yang tertulis dalam buku ini, yaitu: Aspek hukum bentuk pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dalam perspektif perbankan, suatu analisis historis. The risk of cross-border Sukuk in Indonesia. Bagaimana menyelesaikan sengketa keuangan secara efektif dan efisien. Perlindungan investasi surat berharga, komersial dan studi kasus. Kebijakan pembatasan penanaman modal asing secara langsung sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Dampak kegiatan penanaman modal asing terhadap aktivitas pengembangan ekonomi kerakyatan. Aspek hukum metode resolusi terhadap bank bermasalah dan penerapannya. Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H. atau Azoo (lahir di Jakarta, 16 Februari 1971; umur 50 tahun) adalah pengacara yang menempati posisi seratus pengacara terbaik Indonesia versi Asia Business Law untuk tahun 2019 dan 2020. Dirinya meninggalkan jejak sebagai salah satu pengacara yang terlibat dalam program restrukturisasi perbankan saat krisis keuangan periode tahun 1997–1998. Ary Zulfikar sekaligus dikenal sebagai pengusaha restoran dan properti. Saat ini, Ary menjabat Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yaitu lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah sekaligus menangani masalah bank.

Sistem hukum di semua negara , baik secara implisit maupun eksplisit menghadapi 2 ( dua ) permasalahan dasar terkait dengan penanaman modal internasional , sebagaimana diuraikan sebagai berikut : 160 " All national legal sistems ...

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara

rencana kerja pemerintah, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara

rencana kerja pemerintah, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga : dilengkapi pengurusan dan penghapusan piutang negara pada instansi pemerintah berkaitan dengan otonomi daerah

Implementing regulations of Indonesian law on government finance.

Implementing regulations of Indonesian law on government finance.