Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga masalah pokok yaitu masalah bahasa nasional pada umumnya, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dari ketiga masalah pokok tersebut perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan terencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa ditujukan pada peningkatan kualitas pemakaian bahasa yang baik dan benar. Pengembangan bahasa ditujukan pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana pengungkapan nilai rasa bahasa dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam rangka upaya pencapaian tujuannya itu, maka perlu dilakukan penelitian atau penulisan untuk mendeskripsikan aspek-aspek bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Bahasa daerah Balim merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia pada umumnya dan bahasa daerah di Papua pada khususnya. Oleh karena itu, bahasa daerah Balim ini perlu diangkat ke permukaan sehingga mampu bersaing dengan bahasa daerah lain yang ada di Indonesia. Kehadiran buku Deskripsi Kata Sifat Bahasa Balim merupakan salah satu upaya penulis dalam rangka melestarikan bahasa daerah Balim agar tidak mengalami kepunahan dan diharapkan tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan oleh para penutur-penuturnya.
D. Kata Sifat Perulangan Kata Majemuk dalam Bahasa Balim Kata sifat yang ditulis dalam kalimat-kalimat di bawah ini merupakan kata-kata perulangan (= reduplikasi) kata majemuk dalam bahasa Balim. Kata-kata majemuk reduplikasi merupakan ...
Buku ini menjelaskan tentang Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara, namun ketersediaan kesehatan ini termasuk barang/jasa yang unik dan kompleks. Oleh karenanya, ketersediaan kesehatan menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakannya. Dalam hal ini, pemerintah membagi urusan kesehatan ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang standar yang diterima masyarakat, maka pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan kesehatan menempatkan asas desentralisasi sebagai pilihan politik namun tidak disertai dengan desentralisasi fiskal, di mana terlihat dana perbantuan yang dialokasikan dalam bentuk Dana Operasional Kesehatan (DOK) tidak berbanding lurus dengan UU No. 23 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah menempatkan pada posisi ketidakseimbangan pemerintahan daerah kab/kota. Sektor kesehatan Indonesia merupakan barang yang unik dan spesifik yang pada dasarnya adalah menganut pada sistem berbasis pasar. Secara kronologis, akan kita temukan fakta sejarah bahwa layanan kesehatan didominasi oleh sistem keuangan biaya sendiri (out of pocket). Sebagai Gate Keepers atau Etalase Negara sehingga negara wajib hadir dalam pelayanan kebijakan kesehatan dasar di mana kesehatan dasar merupakan hak setiap warga negara Indonesia dengan tidak membedakan letak geografis.
Towards a Fiqh for Minorities is an important subject and a much needed contribution to an area of fiqh that has become essential for the wellbeing and development of Muslim communities living in the West. The author stresses that the problems of Muslim minorities can only be tackled with a fresh juristic vision based on the principles, objectives and higher values of the Qur’an in conjunction with the ultimate aims and intents (maqasid) of the Shariah. In essence Dr. Al-Alwani’s paper is a call for Muslim minorities to have a sense of themselves as citizens and develop a positive, confident view of their place and value in society, moving away from notions of immigrant status and governed by a humanistic vision focusing on the betterment of society.
Umm Salamah reported that Ja¢far ibn AbÏ >¥lib answered him and said: “O King, we were a people living in ignorance, worshipping idols, eating carrion meat, committing sins, forsaking our kinsfolk and abusing our neighbors.
