Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

... 101, 102, 119,144, 209 Partai Sosialis Indonesia (PSI) Peter Kasenda, 129 Piagam Jakarta, 31 presidensialisme, 6, ... 209, 238, 241, 264, 297, 302, 330, 359 dan pembangunan ekonomi, 239 gaya kepemimpinan, 231 struktur politik era, ...

Basic English Grammar Sb, International Version

Blending communicative and interactive approaches with tried-and-true grammar teaching, the Azar Grammar Series offers concise, accurate, level-appropriate grammar information with abundance of exercises, contexts, and classroom activities.

Inspirasi Praktik Baik Pendidikan Karakter Berbasis Kelas dan Komunitas

Merdeka Belajar dalam Komunitas Moral yang Ramah

Belajar akan efektif bila ada suasana kemerdekaan belajar dan didukung dengan budaya sekolah yang ramah. Dua kondisi ini menjadi satu paket dalam pendidikan karakter utuh dan menyeluruh. Kemerdekaan adalah dasar bagi pertanggungjawaban individu terhadap proses pendidikan yang dilakukannya. Dengan diberi kemerdekaan belajar, peserta didik dapat bertumbuh dengan lebih natural sesuai dengan minta, bakat dan talenta yang dimiliki. Merdeka Belajar mendekatkan aspirasi individu pada cita-cita masa depannya. Merdeka belajar akan berhasil bila keseluruhan proses pembelajaran mencerminkan semangat autentik dan menimba ilmu pengetahuan. Untuk menimba ilmu, individu tidak bisa melakukannya sendiri. Ada saatnya ia bekerja secara mandiri, ada pula dalam sebuah kolaborasi. Kadang satuan pendidikan perlu menengok keluar sekolah untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu sebagai pemelajar. Dengan pendekatan pedagogis yang baik serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, pendidikan karakter akan berjalan secara lebih efektif. Kelas dan komunitas merupakan bagian integral yang menjadi konteks dan latar bagi pendidikan karakter. Bila belajar itu sendiri tidak lain adalah memungut pengalaman berharga dalam kehidupan, dan pengalaman ini hanya dapat ditemukan dalam kebersamaan maupun komunitas, maka komunitas yang menjadi dasar budaya sekolah menjadi tempat strategis pembentukan karakter. Ruang kelas, seluruh warga sekolah, flora dan fauna di sekitar sekolah, budaya lokal, dan kebajikan tokoh masyarakat, menjadi sumber pembelajaran dan pembentukan karakter tidak kunjung henti. Buku ini menawarkan khasanah kekayaan itu melalui inspirasi-inspirasi praktik baik baik dalam pembelajaran dan kolaborasi yang autentik dan sudah teruji di satuan pendidikan.

Belajar akan efektif bila ada suasana kemerdekaan belajar dan didukung dengan budaya sekolah yang ramah.

Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Untuk memulai memahami Islam Nusantara, kita harus membedakan antara Islam di Nusantara dan Islam Nusantara. Islam di Nusantara konotasinya penggambaran existing Islam di wilayah Nusantara, termasuk di dalamnya sejarah perkembangan, populasi, dan ciri khas Islam di kawasan Nusantara. Sedangkan Islam Nusantara lebih kepada keunikan sifat dan karakteristik Islam di kawasan Nusantara. Dengan demikian, orang yang ahli tentang Islam di wilayah Nusantara belum tentu memahami konsep Islam Nusantara itu sendiri. Islam Nusantara melibatkan berbagai disiplin keilmuan, seperti ushul fikih, dan penafsiran terhadap nash atau teks agama. Islam Nusantara lebih banyak berhubungan dengan fenomena Islam "as the Islam" ketimbang Islam "as an Islam". Hampir setiap Negara yang berpenduduk mayoritas muslim memiliki istilah khusus untuk mencirikan kekhususan umat Islam di negerinya. Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, pernah memperkenalkan Islam Hadharah, Pak SBY sering menyebut Islam Rahmatan lil Alamin, Mantan PM Benazir Bhutto memperkenalkan Islam inklusif. Maka, istilah Islam Nusantara juga merujuk pada pola keberagamaan muslim Indonesia yang hidup berdampingan dalam keberagaman berbangsa dan bernegara. Islam memiliki ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar bersifat absolut, universal, dan eternal, seperti seperti rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan ajaran non-dasar bersifat fleksibel, kontemporer, dan umumnya berbicara tentang hal-hal yang bersifat cabang (furu'iyyah). Wacana Islam Nusantara berada di dalam ranah ajaran non-dasar. Selama Islam Nusantara masih tetap di dalam wacana ajaran non-dasar maka tidak perlu dikhawatirkan akan adanya kerancuan ajaran, karena Islam sebagai agama akhir zaman selalu membuka diri untuk menerima dan diterima oleh nilai-nilai lokal, sepanjang masih sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran dasarnya. Islam Nusantara merupakan gerakan moderasi beragama yang berkelanjutan, terus bergerak menuju bentuk terbaiknya bagi setiap zaman. Untuk setiap zaman dengan ragam tantangan dan problematikanya, Islam Nusantara bergerak menempatkan agama sebagai panduan untuk mengkreasi model kehidupan berbangsa yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, gotong royong dan rukun sejahtera.

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara?

Supervisi Manajemen Risiko Bank

Perbankan nasional jelas membutuhkan bankir yang memahami pengetahuan manajemen risiko yang up to date serta memiliki keterampilan yang memadai sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing bankir dapat dilaksanakan dengan baik. Buku Manajemen Risiko 4: Supervisi Manajemen Risiko Bank ini disusun sebagai lanjutan dari buku Manajemen Risiko 3: Mengendalikan Manajemen Risiko Bank. Buku ini diperuntukkan bagi manajemen bank untuk memahami berbagai laporan terkait manajemen risiko bank, memahami tingkat kesehatan bank, memahami berbagai peringatan dini seputar permasalahan di bank, profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, serta proses supervisi bank sesuai best practices dan materi dasar Basel yang perlu diketahui oleh direksi bank. Buku ini terdiri dari enam bagian, yaitu Pendahuluan, Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), Aspek Permodalan, dan Regulasi Kecukupan Modal–Basel Accord. Buku ini dapat digunakan dalam kegiatan belajar mandiri, pelatihan, dan persiapan Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 4 yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Selain sebagai materi pelatihan, buku yang disusun oleh tim penyusun yang berasal dari kalangan manajemen risiko perbankan ini diharapkan juga dapat mendukung program peningkatan kompetensi bankir di Indonesia.

Dalam melakukan proses identifikasi risiko operasional, bagaimana bank menilai kecukupan dalam mengendalikan risiko inheren dari aktivitas bank? Apa peran dari SKAI dalam melakukan hal ini? Dengan melakukan tanya-jawab seperti di atas, ...

Legal Drafting

Litigation Documents, Contracts, Legislation, and Wills

Legal Drafting: Litigation Documents, Contracts, Legislation, and Wills is useful (1) as a textbook for a course about drafting any of the types of documents listed in the title and (2) as a reference book. As well as document-specific guidance and exercises, the book contains discussion of the following: Legal issues that are crucial to drafters. Guidance for creating document-organization schemes. Articulation issues (e.g., word choice, precise phrasing, and ambiguity). Grammar, punctuation, and style.

This textbook is about document drafting and is a useful reference for practitioners. The book contains the following: Discussion of legal issues that are crucial to drafters. Guidance for creating document-organization schemes.