Sebanyak 44 item atau buku ditemukan

Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan

Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan, kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas pluralisme hukum dapat ditunjukkan bukan hanya karena keberadaan beberapa sistem hukum dalam isu waris, tetapi juga adanya saling pengaruh, adopsi atau sebaliknya kontestasi, di antara berbagai sistem hukum tersebut dalam praktik pembagian waris. Masing-masing sistem hukum: hukum negara, adat, agama, dan kebiasaan, kehilangan garis demarkasinya secara tegas. Terdapat pengaruh dari praktik kebiasaan yang sangat dinamis terkait waris yang berlangsung di negara-negara Islam Asia Tenggara, terhadap praktik waris di Indonesia. Masing-masing hukum bukanlah entitas yang batasnya jelas. Hal ini sejalan dengan pemikiran modern dalam teori pluralisme hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan globalisasi masa kini. “Buku Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan yang ditulis oleh Prof Sulistyowati Irianto hadir pada waktu yang tepat, yaitu ketika kesetaraan dan keadilan jender semakin menjadi kebutuhan Masyarakat mengingat peran penting perempuan di dalam rumah maupun di ruang publik yang tidak kalah dibandingkan peran kaum laki-laki. Isu pewarisan bagi perempuan, baik sebagai janda atau anak perempuan, terus menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Pertanyaan mengapa perempuan harus dibedakan dari laki-laki dalam hak waris adalah persoalan nyata yang coba dijawab dalam buku ini melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan yang dibuat di Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung. Membaca buku ini penting bagi para perempuan, masyarakat umum, dan para hakim untuk memahami konteks perjalanan hukum waris di Indonesia guna memberi keadilan bagi para ahli waris.” Ninuk Mardiana Pambudy, Wakil Pemimpin Redaksi harian KOMPAS “Dalam iklim politik global dan lokal saat ini di mana pembakuan kategori-kategori sederhana sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat proses pengasingan dan pengucilan sosial, buku ini merupakan suatu sumbangan mahapenting untuk memperdalam pandangan kita tentang pluralisme hukum terutama dalam berbagai sengketa waris, yang dilandasi keragaman kontekstual. Kita disadarkan akan peran aktor-aktor hukum yang berbeda sehingga kontestasi dan negosiasi merupakan dinamika yang mewarnai praktek hukum di tingkat yang berbeda-beda. Kita diberi pula pencerahan mengenai peran kaum perempuan sendiri dalam hubungan dengan anggota keluarga mereka maupun pandangan mereka tentang proses pengadilan, saat terjadi sengketa waris. Buku ini patut dibaca, selain oleh praktisi hukum, ilmuwan, aktivis maupun pejabat negara, juga oleh masyarakat umum.” Ratna Saptari, dosen Universitas Leiden. “Buku ini berbicara tentang hukum waris yang ditelaah darisocio-legal studies dengan perspektif gender. Obyek kajiannya adalah warisan. Pendekatan pluralisme hukum digunakan untuk menunjukkan bagaimana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat bertemu, saling berharmoni, bernegosiasi, atau berkontestasi. Konstelasi pluralisme hukum dikaji secara mendalam di sini. Kajian lintas disiplin yang sangat komprehensif ini penting untuk dibaca oleh para hakim, mahasiswa dan praktisi hukum, para pakar dan mahasiswa sosiologi, juga para ahli dan praktisi gender.” Muhajir Darwin, Guru Besar Fisipol UGM.

Hal ini sejalan dengan pemikiran modern dalam teori pluralisme hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan globalisasi masa kini. “Buku Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan yang ditulis oleh ...

Integrated Management from E-Business Perspective

Concepts, Architectures and Methodologies

E-Business covers a broad spectrum of businesses based on the Internet, including e-commerce, e-healthcare, e-government and e tailing. While substantial attention is being given to the planning and development of e-business applications, the efficiency and effectiveness of e-business systems will largely depend on management solutions. These management solutions demand a good grasp of both the technical and business perspectives of an e-business service. There have been many books on the Internet based on e-commerce, Internet protocols, distributed components etc. However, none of these books address the problem of managing e business as a set of networked services. They do not link enterprise management with network and systems management. This book provides an overview of the emerging techniques for IT service management from a business perspective with case studies from telecommunication and healthcare sectors. It integrates the business perspective with relevant technical standards, such as SNMP, WBEM and DMI. This book presents some concepts and methodologies that enable the development of effective and efficient management systems for networked services. The book is intended to familiarize practicing managers, engineers, and graduate level students with networked service management concepts, architectures and methodologies with reference to evolving standards. It should be useful in a number of disciplines, such as business management, information systems, computers and networking, and telecommunications. Appendix 2 is based on TeleManagement (TM) Forum's documents on TOM (GB921,GB910 and GB908). While this appendix has explained the basic management concept of an e-telco, TMForum now recommends the use of eTOM as explained in www.tmforum.com. An overview of eTOM is available in the report The TeleManagement Forum's enhanced Telecom Operations Map (eTOM) by Michael Kelly appearing in the Journal of Network and Systems Management in March 2003.

There have been many books on the Internet based on e-commerce, Internet protocols, distributed components etc. However, none of these books address the problem of managing e business as a set of networked services.

Reformasi administrasi

bunga rampai pemikiran administrasi negara/publik

On public administration in Indonesia; collected articles.

Selain itu sekolah dan perguruan tinggi belum pernah secara eksplisit memberikan semacam bimbingan karir ( yang ada selama ini adalah bimbingan konseling ) atau informasi yang realistis tentang potensi pekerjaan para lulusannya .

Ekonomi Politik Media Penyiaran

Buku ini ingin menjabarkan tentang perwujudan prinsip-prinsip penyiaran demokratis, yang tertumpu pada konsep diversity of content, serta yang hendak memberikan akses seluas-seluasnya kepada publik untuk turut mengatur dan menikmati pemanfaatan media sebagai ruang publik (pulic Sphere), masih membutuhkan waktu yang panjang. "

Buku ini ingin menjabarkan tentang perwujudan prinsip-prinsip penyiaran demokratis, yang tertumpu pada konsep diversity of content, serta yang hendak memberikan akses seluas-seluasnya kepada publik untuk turut mengatur dan menikmati ...

A Value Orientation to Our System of Education

Comprises articles and lectures on the merits of incorporating Hindu values in Indian education.

The famous verse from the Quran , “ La ilaha Ilallah , Mahamud al Rasul Allah " ,
enshrines this truth , " There is only one God , and Mohammad is his Prophet . "
Islam insists on strict monotheism . Mohammad's life was full of ups and downs .

Tafsir jihad

menyingkap tabir fenomena terorisme global

Interpretation of jihad related to terrorism of 2002 Bali Bombings in Kuta, Bali.

Proses penerapan sharīat Islām dalam pondok pesantren ini adalah melalui jalur pendidikan . Pondok pesantren ini tidak membenarkan cara - cara kekerasan dalam menerapkan sharīat Islām , karena pemimpinnya sadar bahwa pemahaman keagamaan ...

Islam "radikal" dan pluralisme agama

studi konstruksi sosial aktivis Hizb al-Taḥrīr dan Majelis Mujahidin di Malang tentang agama Kristen dan Yahudi

Issues of radicalism in Islam and religious pluralism in Indonesia; social constructive opinion of Hizb al-Tahrir and Majelis Mujahidin on Christianity and Judaism.

memunculkan isu Islam moderat dan Islam fundamentalis yang dinilai bias . “
Meskipun dalam realitas masyarakat ada orang - orang yang memiliki pola
pemikiran moderat dan fundamental , namun adanya penciptaan sebutan -
sebutan itu ...

Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum

Pendekatan hukum secara multilinear antara lain melalui ilmu sosiologi hukum ini, telah menghasilkan banyak konsep baru dalam ilmu hukum. Konsep-konsep baru ini memberikan variasi tersendiri kepada ilmu hukum, sehingga dapat menyebabkan timbulnya berbagai kesimpulan hukum yang sangat membantu para perancang atau penegak hukum. Namun demikian, sebagai ilmu yang sama-sama berbicara tentang masyarakat, maka antara ilmu hukum dan ilmu sosiologi sudah tentu banyak terjadi ketersinggungan bahkan persaingan. Hal ini justru dapat menambah daya tarik untuk mempelajari disiplin blasteran yang disebut dengan sosiologi hukum ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

yang berlaku hukum Islam, dan masih ada juga bagian hukum yang berlaku
hukum adat. ... perceraian, kontrak, perbuatan melawan hukum perdata,
pewarisan, hak milik, pebuatan pidana, berbagai jenis sanksi pidana, kepolisian,
kejaksaan ...

GERAKAN KOMUNISME ISLAM SURAKARTA 1914-1942

Selama ini orang menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme, berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Banyak faktor pendorong kepada tumbuhnya anggapan seperti itu. Secara politis, umpamanya dalam sejarah yang belum sampai satu abad. Marxisme-Leninisme telah terlibat dalam pertentangan tak kunjung selesai dengan negara- negara (dalam artian pemerintahan negara-bangsa atau nation- state), bangsa-bangsa, dan kelompok-kelompok muslim di seluruh dunia. Dalam Peristiwa Madiun, 1948, umpamanya, kaum muslimin Indonesia berdiri berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dua alasan. Pertama, karena PKI di bawah pimpinan Muso berusaha menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang didirikan oleh bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, karena banyak pemuka agama Islam dan ulama yang terbunuh, seperti kalangan pengasuh Pesantren Takeran yang hanya terletak beberapa kilometer di luar kota Madiun sendiri. Kiai Mursyid dan sesama kiai pesantren tersebut hingga saat ini belum diketahui di mana dikuburkan.

Dalam penggalan sejarah pergerakan di Indonesia, terdapat komunitas masyarakat yang melakukan aktualisasi ajaran Islam dalam gerakan komunisme.