Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS
Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguranjika
adalembaga ekonomi tertentu yang ... Greg Fealy dan Sally White, Ustadz Seleb,
Bisnis Moral dan Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer, (
terj.) ...
Liturgical inculturation in Catholic churches with Javanese culture.
Evaluation of legal and political reform in Indonesia; collection of articles.
Mahfud M. D.. Mertokusumo , Sudikno , 1988 , Hukum Acara Perdata Indonesia ,
Yogyakarta , Liberty . Ketetapan - ketetapan MPR 1993 , Jakarta , Bina Aksara .
Majalah Tempo , 8 September 1973 . DEMOKRASI DAN HUKUM DI INDONESIA
...
"This book focuses on the data mining and knowledge management implications that lie within online government"--Provided by publisher.
From the definitions given above, a digital library should have the following
characteristics among many others: • Electronic digital formats which may include
converted materials from printed works; original electronic publications;
resources in ...
Sistem Kesehatan Nasional dewasa ini menetapkan bahwa upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Upaya kesehatan tersebut pada pokoknya terdiri atas upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat mendukung penguatan upaya kesehatan perorangan termaksud. Penguatan upaya kesehatan masyarakat merupakan penguatan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses pembangunan manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan. Tantangan penguatan upaya kesehatan masyarakat, yaitu masih terbatasnya pemerataan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan yang masih terbatas mutunya, upaya kesehatan masyarakat yang masih kurang berfungsi, kemampuan pengelolaan atau manajemen pembangunan kesehatan yang belum kuat, dan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang belum optimal. Tantangan pemberdayaan masyarakat, yaitu belum optimalnya penggerakan masyarakat, pengorganisasian masyarakat dalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumber daya masih terbatas. Masalah penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya meliputi: 1) kurangnya penggunaan pendekatan proses penguatan yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistis, dan 2) terbatasnya sumber daya pendukung terutama sumber daya manusia, informasi, dan pembiayaan. Strategi penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan meliputi: 1. Strategi penguatan upaya kesehatan masyarakat: analisis, pengendalian, dan penilaian; pengembangan kebijakan; dan pelaksanaan dan dukungan. 2. Strategi pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dilakukan melalui kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan pihak lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota. Langkah-langkah pokok pelaksanaan strategi penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: Dalam peningkatan pembangunan kesehatan yang memberi pengutamaan pada penguatan kesehatan masyarakat memerlukan perubahan mindset atau paradigma bagi semua pihak terkait.Perlu ditetapkan dan dilaksanakan strategi penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang bersifat menyeluruh.Penguatan tersebut perlu menggunakan pendekatan proses yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistis dan didukung sumber daya yang memadai.Alokasi pembiayaan kesehatan diutamakan untuk penguatan kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan mendukung pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan perlu makin diperkuat di tingkat pusat dan daerah.Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilaksanakan bila didukung oleh sistem informasi kesehatan yang tangguh, baik dalam penyelenggaraan maupun penggunaannya.Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat perlu berpedoman terutama pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan saksama. Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diharapkan bersama dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mendukung percepatan pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pembangunan kesehatan. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil,
wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya
kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik ...
In this path breaking study, Jasser Auda presents a systems approach to the philosophy and juridical theory of Islamic law based on its purposes, intents, and higher objectives (maqasid). For Islamic rulings to fulfill their original purposes of justice, freedom, rights, common good, and tolerance in today's context, Auda presents maqasid as the heart and the very philosophy of Islamic law. He also introduces a novel method for analysis and critique, one that utilizes relevant features from systems theory, such as, wholeness, multidimensionality, openness, and especially, purposefulness of systems. This book will benefit all those interested in the relationship between Islam and a wide variety of subjects, such as philosophy of law, morality, human rights, interfaith commonality, civil society, integration, development, feminism, modernism, postmodernism, systems theory, and culture.
This book will benefit all those interested in the relationship between Islam and a wide variety of subjects, such as philosophy of law, morality, human rights, interfaith commonality, civil society, integration, development, feminism, ...
Social movement of urban poor to protest against eviction of illegal dwelling house in the riverbank in Surabaya.
Social movement of urban poor to protest against eviction of illegal dwelling house in the riverbank in Surabaya.
Indonesian management during economic takeoff; proceeding of a seminar.
Di samping itu , diperlukan pula berbagai kebijaksanaan yang bersasaran " pengembangan operasional " , antara lain ... paket 20 Desember 1988 tentang keuangan yang merupakan kelanjutan dari kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983 .
| 006015 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
