Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Fiqh Muamalah

Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia

Fiqh Muamalah saat ini menjadi kajian yang sangat diminati sebagai efek positif dari berkembangan ekonomi dan bisnis syariah. Sebagai ilmu yang mengkaji mengenai dimensi hukum dalam bidang muamalah al maaliyah (ekonomi dan bisnis syariah) maka ilmu ini penting dipelajari oleh seluruh umat Islam khususnya praktis dan akademisi bidang ekonomi dan bisnis syariah. Bagi akademisi menjadi bekal dalam mengkaji lebih mendalam mengenai ekonomi dan bisnis syariah. Sedangkan bagi praktisi menjadi pedoman dalam melaksanakannya. Saat ini Fiqh Muamalah dihadapkan pada berbagai permasalahan baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya pembahasan tentang ekonomi digital, uang digital dan berbagai permasalahan ekonomi dan bisnis yang memerlukan adanya jawaban dalam tinjauan fiqh muamalah. Maka kajian fiqh muamalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan bisnis syariah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini disusun dengan mengambil dari sumber-sumber yang kredibel sehingga diharapkan apa yang ada dapat dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Maknanya buku ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, praktisi dan juga masyarakat secara umum yang ingin mengetahui lebih detail terkait dengan fiqh muamalah dan ekonomi syariah.

Fiqh Muamalah saat ini menjadi kajian yang sangat diminati sebagai efek positif dari berkembangan ekonomi dan bisnis syariah.

Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran

Beginning with an historical perspective, the text moves to examine dimensions of "Islamic Revolution" and ideology, oil, economic crisis and Islamic banking, and post-war political and infrastructural reconstruction in Iran.

Beginning with an historical perspective, the text moves to examine dimensions of "Islamic Revolution" and ideology, oil, economic crisis and Islamic banking, and post-war political and infrastructural reconstruction in Iran.

Digital Transformation in Islamic Finance

A Critical and Analytical View

The ongoing digital transformation is shaping the Islamic mode of financial intermediation and the impact on the faith-based financial mode has been multifaceted. This has raised a host of interesting questions: what is the degree of penetration of Islamic finance in the fintech industry? Are Islamic financial institutions (IFIs) or banks ready to embrace fintech? Is fintech an enabler or barrier to achieve the intended purpose of Islamic finance? Will technology narrow the division between Islamic and conventional finance in the future? These are existential questions for Islamic finance and the book endeavors to examine the impact of financial technology on the industry. The book assesses various fintech business models and how they could be a threat or an opportunity. It also examines whether fintech provides IFIs an edge to serve clients following the Shariah norms and how the adoption of fintech in the Islamic mode is required for meeting the maqasid Al Shariah. The book discusses applicability of fintech like blockchain, digital currency, big data, and AI to different branches of Islamic finance. This book will interest students, analysts, policymakers, and regulators who are working on Islamic finance, financial economics, Islamic economics, and development finance.

At the end, it is believed that financial technology carried out through P2P can reduce MSMEs business risks because it ... it is interesting to discuss risk management practices carried out by Qazwa in mitigating MSMEs' business risks.

Citizenship and Immigration in Post-War Britain

The Institutional Origins of a Multicultural Nation

In this ground-breaking book, the author draws extensively on archival material and theortical advances in the social sciences literature on citizenship and migration. Citizenship and Immigration in Postwar Britain examines the transformation since 1945 of the UK from a homogeneous into a multicultural society. Rejecting a dominant strain of sociological and historical inquiry emphasising state racism, Hansen argues that politicians and civil servants were overall liberal relative to a public, to which it owed its office, and pursued policies that were rational for any liberal democratic politician. He explains the trajectory of British migration and nationality policy - its exceptional liberality until the 1950s, its exceptional restrictiveness after then, and its tortured and seemingly racist definition of citizenship. The combined effect of a 1948 imperial definition of citizenship (adopted independently of immigration) and a primary commitment to migration from the Old Dominions, locked British politicians into a series of policy choices resulting in a migration and nationality regime that was not racist in intention, but was racist in effect. In the context of a liberal elite and an illiberal public, Britain's current restrictive migration policies result not from the faling of its policy-makers but those of its institutions.

In this ground-breaking book, the author draws extensively on archival material and theortical advances in the social sciences literature on citizenship and migration.

Inovasi belajar & pembelajaran PAI : teori dan aplikatif

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan tergantung kepada cara kebudayaan tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya, salah satunya kepada peserta didik.

Henry C. Morrison di Laboratory School Universitas Chicago tahun 1926 kemudian model Mastery Learning ini dikembangkan oleh Bloom dan Carrol pada tahun 1963 berdasarkan penemuannya mengenai model belajar yaitu "Model School Learning".

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis

Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Secara ekstrem fakta ini mengindikasikan fungsi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, dan seolah-olah tidak berdaya untuk melakukan tindakan nyata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Buku ini membahas secara mendalam jam Kausa Mengapa fungsi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya berdasarkan teori-teori yang ditemukan penulis dalam penelitiannya untuk memperoleh predikat Doktor pada tahun 2012 di Universitas 17 Agustus (UNTAG), Surabaya, di bawah bimbingan tim promotor Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. (Ketua) dan Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. (Anggota) serta tim penguji: Prof. Dr. Siti Maryani, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S.i.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Emiliana Krisnawati, S.H., M,Si.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.; Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Dr. Tjuk Wirawan, S.H.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.S.i.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Emiliana Krisnawati, S.H., M,Si.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.; Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Radikalisme kaum pinggiran

studi tentang ideologi, isu, strategi, dan dampak gerakan

Increasing degree of radicalism among the poor related with social conditions in Indonesia.

Ekonomi dualistis ini berupa perkebunan rakyat yang bersifat tradisional dan perkebunan besar yang bersifat kapitalis . Kedua sektor perkebunan ini mempunyai perbedaan yang ... di Asia , Jakarta : Sinar Harapan . Mubyarto , op.cit .