On anthropology of law and its implementation in Indonesia.
On anthropology of law and its implementation in Indonesia.
Buku berjudul Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir ini menjelaskan dengan sistemik seputar isi dan maksud dari ayat-ayat ekonomi yang ada di dalam Alquran dengan tahapan penafsiran: penulisan teks ayat dan terjemahnya, makna kosakata (mufradat), makna global dan sabab al-nuzûl, penjelasan dan korelasi interayat dan antarayat ekonomi yang satu dengan yang lain, serta istinbat ayat. Dengan langkah-langkah penafsiran semacam ini, para pembaca diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang ekonomi syariah secara lebih mendasar, lebih luas, lebih utuh, dan lebih menyeluruh. Isi buku ini meliputi proses penciptaan langit dan bumi yang menjadi tempat aktivitas ekonomi dan sumber bahan baku ekonomi yang paling mendasar. Materi-materi lain yang ada di dalamnya mencakup nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar usaha ekonomi menurut Alquran yang sarat dengan nilai-nilai keadilan, kemerataan, dan keberkahan; terutama terkait dengan persoalan-perso-alan konsumsi, di samping produksi dan distribusi. Persoalan-persoalan ini dirasa kian mendesak dan sangat penting untuk dibahas dalam rangka mengembalikan karakter khas ekonomi Islam (syariah) yang benar-benar berbasiskan keadilan, kemerataan, dan keberkahan sebagaimana diajarkan Alquran. Dengan demikian, kehadiran buku Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, dan Tafsir di tengah-tengah kemajuan ekonomi Islam (syariah) yang sedang menguat sejak dua puluh hingga lima puluh tahun belakangan ini tentu saja sangatlah tepat. Selain dipersembahkan kepada masyarakat umum, sasaran utama buku ini adalah para mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (Syariah).
| 009940 |
Tersedia di Library of UI BBC
|
... Hadis Ekonomi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sejak tahun 1990-an sampai sekarang dan ... perbankan syariah; dan pernah juga pada Shari'a Finance. Sejak tahun 1980-an, penulis telah aktif ...
Sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No 32 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil dari beberapa kajian, survey dan penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia cenderung masih di bawah standar dibandingkan dengan negera-negara tetangga di Asia Tenggara, apalagi di dunia. Karena itu menjadi urgen bagi semua pemangku kepentingan di sekolah, daerah, maupun secara nasional untuk memikirkan dan menindaklanjuti berbagai upaya program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia kini dan di masa mendatang.
Sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No 32 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015 tentang tentang Standar Nasional ...
"All human beings develop a certain view on the world, and individuals belonging to the same national cultures are likely to develop very similar views with one another. In this same manner, academic economists and policymakers are consistently exposed to the same view on the preferred way of organizing an economy as the rest of the population of their given country. This book explores the economic impacts of these shared cultural values, focusing on the wider economies of the USA, Germany, and France. These three countries represent broadly different types of economic organization and their corresponding economic ideologies: a free market economy, a coordinated market economy, and a hierarchical market economy. The contributors to this edited volume work to examine the extent to which the shared worldviews between academic economists, policymakers, the wider population, and the tradition of each economic thought in which the economy fits, impacts these economies. In particular, the chapters look at the design of the labor market, the financial system, competition policy, and monetary policy. The work also explores the extent to which the shared views on national culture and economic systems and policies in these countries contribute to the population's well-being overall. This book makes an invaluable contribution to the literature on comparative economics, economic policy, well-being and cultural economics. Eelke de Jong is Professor in International Economics at the Radboud University, Nijmegen, The Netherlands"--
This book explores the economic impacts of shared cultural values, focusing on the wider economies of the USA, Germany, and France.
Kumpulan Cerita Guru Inspiratif Suka Duka Mendidik Generasi Bangsa : Arfan Publisher
sendiri, setiap peserta harus mencari permasalahan yang ada di instansi tempat bekerja, dalam hal ini sekolah saya SMPN 1 Parigi. Permasalahan tersebut harus bisa dipecahkan selama kegiatan Latsar itu sendiri dan hasil tersebut harus ...
Development finance institutions (DFIs), also known as public development banks (PDBs) are public financial institutions initiated and steered by governments with explicit official missions to promote public policy objectives, and public development banks (PDBs) are the main category. DFIs are experiencing a renaissance worldwide, but there is limited academic research examining their roles, operations, and effectiveness. This book attempts to fill this gap by bringing together world-renowned scholars who discuss in detail the economics and the social consequences of both development banks and public banks. Combining together, the chapters in this volume discuss topics from sustainability, development impact of financial instruments, a new development financial architecture, and the interaction with existing international rules like the Basel Accord. This book will be of particular interest to students, scholars, and researchers of development finance, global governance, and international political economy. The chapters in this book were originally published in the Review of Political Economy.
The chapters in this book were originally published in the Review of Political Economy.
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Di lain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Sasaran pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti masyarakat diharuskan berpartisipasi sepenuhnya dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan proyek-proyek yang lebih diprioritaskan dilaksanakan didesa supaya tercipta bahwa benar-benar pembangunan adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan inisiatif dan kreasi yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembinaan, bantuan dan pengawasan pemerintah sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangun. Pelaksanaan program sektor atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonomi harus saling mendukung. Dalam buku ini dikaji tentang hal-hal diantaranya Definisi dan Pengertian Pembangunan Desa, Peran Aparatur Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Evaluasi dalam Pembangunan Desa.
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
This book looks at the relevance of conspiracy in international criminal law. It establishes that conspiracy was introduced into international criminal law for purposes of prevention and to combat the collective nature of participation in commission of international crimes. Its use as a tool of accountability has, however, been affected by conflicting conceptual perceptions of conspiracy from common law and civil law countries. This conflict is displayed in the decisions on conspiracy by the international criminal tribunals, and finally culminates into the exclusion of punishment of conspiracy in the Rome Statute. It is questionable whether this latest development on the law of conspiracy was a prudent decision. While the function of conspiracy as a mode of liability is satisfactorily covered by the modes of participation in the Rome Statute, its function as a purely inchoate crime used to punish incomplete crimes is missing. This book creates a case for inclusion in the Rome Statute, punishment of conspiracies involving international crimes that do not extend beyond the conceptual stage, to reinforce the Statute’s purpose of prevention. The conspiracy concept proposed is one that reflects the characteristics acceptable under both common law and civil law systems.
This book looks at the relevance of conspiracy in international criminal law.
This is an account of the theory and practice of Islamic criminal law.
This is an account of the theory and practice of Islamic criminal law.
