Sebanyak 38351 item atau buku ditemukan

Masalah-masalah hukum perdata di Negeri Saparua, siri sori Islam, siri sori Serani ... kecamatan Pulau Saparua, daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon

Menuju reformasi politik, ekonomi, dan hukum

perjuangan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Sidang Umum MPR 1998

Resolutions of the faction of Partai Persatuan Pembangunan, the Indonesian Muslim based party in the People's Consultative Assembly at the March 1998 sessions during the Soeharto government.

Resolutions of the faction of Partai Persatuan Pembangunan, the Indonesian Muslim based party in the People's Consultative Assembly at the March 1998 sessions during the Soeharto government.

Risalah Mahasiswa Hukum

Perkembangan sosial masyarakat saat ini semakin hari semakin berkembang. Tingginya kasus-kasus hukum yang menjerat beberapa tokoh penting yang sering diberitakan di televisi, membuat masyarakat luas bertanya-tanya mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat masih bingung mengenai cara kerja dalam sistem hukum nasional. Sebagian yang fanatik atas dasar agama dan suku, memberikan cara pandang yang berbeda terhadap putusan hakim yang sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Rasa penasaran sebagian masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk hukum di Indonesia, belum sepenuhnya terjawab secara tuntas. Media-media di televisi, di internet, dan media yang lain, belum sepenuhnya secara rinci memberikan penjelasan tuntas mengenai hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu terobosan yang mudah untuk menjadi pedoman bagi mereka yang masih bertanya-tanya akan mekanisme hukum di tanah air. Buku “Risalah Mahasiswa Hukum” merupakan suatu solusi yang dimaksud. Didalamnya merupakan kumpulan materi hukum yang biasa di pelajari oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Penjabarannya memang tidak terlalu mendalam, tapi sangat cukup untuk menjawab kegelisahan sebagian kalangan yang ingin mengenal lebih dekat hukum di Indonesia.

Perkembangan sosial masyarakat saat ini semakin hari semakin berkembang.

HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL

Pada Muhammmad Ibnu Abdillah, Kebanggaan atasmu sebagai pemimpin Umat mengaburkan segala daya upaya sebagai bagian yang terindah menjadi seorang Muslim. Kuhanya memintamu untuk memberikan syafaat kelak dimana tidak ada lagi manusia yang memberikannnya. Buku ini hadir sebagai bahan bacaan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, Khususnya menyangkut mata Kuliah Hukum dan kearifan lokal. Banyak yang mengkritik mengapa harus hukum dan kearifan lokal? Bukankah rezim hukum kita telah melapaui rezim global. Penting dicatat, bahwa kehadiran kearifan lokal bukanlah wacana baru dalam konteks hukum Indonesia. Kearifan lokal sebenarnya hadir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Buku ini hadir sebagai bahan bacaan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, Khususnya menyangkut mata Kuliah Hukum dan kearifan lokal.

QUO VADIS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA & PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019)

Buku dengan judul Quo Vadis Demokrasi, Politik, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres dan Republika sejak tahun 2006- 2019) yang penulis kumpulkan dan tulis ulang kembali untuk dijadikan buku yang penulis tulis sejak selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang tahun 2006 hingga sekarang, akan tetapi untuk kepentingan penerbitan, tulisan-tulisan itu diseleksi tema-tema yang cocok, aktual dan menarik sesuai dengan perkembangan demokrasi, HAM, politik dan penegakan hukum saat ini. Dipilihnya judul ini didasari oleh dua alasan penting. Pertama, keprihatinan dan kepedulian intelektual yang didorong oleh daya kritis melihat perkembangan demokrasi, partai politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia dalam kurun waktu sejak 2006-2019 yang tidak jelas mau dibawah kemana negara yang disebut juga dengan negara hukum ini, Kedua, salah satu yang membuat geli dari aneka perkembangan itu adalah masih banyak ditemukan aneka permasalahan demokrasi di Indonesia, yakni verifikasi parpol, politik dengan mahar, politik dinasti, politik uang, kampanye hitam, bongkar pasang regulasi pemilu, ujaran kebencian di dunia maya, hadirnya calon tunggal di beberapa kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu yang ditangkap aparat penegak hukum karena menerima suap, membuat kita semakin kuat untuk bertanya mau dibawah kemana demokrasi, Partai Politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia, apakah akan dibawa menuju kepada bahtera atau pelabuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Alinia ke empat Pembukaan UUD Tahun 1945 atau sebaliknya. Inilah setidaknya, dipotret atau dteropong oleh buku yang berada dihadapan pembaca ini.

Buku dengan judul Quo Vadis Demokrasi, Politik, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, ...

Kasasi dan permasalahannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perspektif filsafat hukum Islam

laporan penelitian individual