Sebanyak 41598 item atau buku ditemukan

Manusia 250 tahun

sebuah kompilasi pesan, pidato dan tulisan tentang perjuangan para iamam ahlulbait

Buku ini terdiri dari 17 bagian dan bentuk penyusunan setiap bagian adalah berdasarkan pada urutan sejarah kehidupan para Imam Maksum as sejak masa sepeninggal Nabi saw, hingga masa kehidupan Imam Muhammad Jawad as, Imam Ali Hadi as dan Imam Hasan Askari as. Penjelasan Rahbar tentang ketiga Imam Maksum as ini dimuat dalam satu bagian tersendiri. Pada bagian pertama berisi pembahasan secara ringkas tentang kehidupan politik Nabi saw. Dengan memerhatikan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan Nabi saw ini maka kita dapat memiliki suatu gambaran tentang seluruh kehidupan para Imam Maksum as serta dapat menjadi sebagai neraca dan tolok ukur untuk mengenal pergerakan asli Islam sepanjang 250 tahun.

Buku ini terdiri dari 17 bagian dan bentuk penyusunan setiap bagian adalah berdasarkan pada urutan sejarah kehidupan para Imam Maksum as sejak masa sepeninggal Nabi saw, hingga masa kehidupan Imam Muhammad Jawad as, Imam Ali Hadi as dan ...

Kompilasi hukum perikatan

dalam rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun

Indonesian contract law; festschrift in honor of Mariam Darus Badrulzaman, an Indonesian law professor.

Indonesian contract law; festschrift in honor of Mariam Darus Badrulzaman, an Indonesian law professor.

FIKIH PERKAWINAN Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Buku FIKIH PERKAWINAN ini berusaha memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana seorang yang ingin melaksanakan akad perkawinan dengan berwalikan hakim baik dalam perspektif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Buku FIKIH PERKAWINAN ini berusaha memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana seorang yang ingin melaksanakan akad perkawinan dengan berwalikan hakim baik dalam perspektif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedudukan instruksi presiden nomor I tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam

sebagai sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia

Analysis on Indonesian presidential instruction concerning Islamic law compendium.

Kompilasi perundang-undangan hukum acara peradilan dan undang-undang penegakan hukum di Indonesia

Compilation of laws regarding courts administration and procedure and enforcement of law in Indonesia.

Compilation of laws regarding courts administration and procedure and enforcement of law in Indonesia.

Kompilasi HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Kompilasi HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENULIS: Orinton Purba Tebal : 232 halaman ISBN : 978-623-91101-6-1 www.guepedia.com Sinopsis: Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terus mengalami harmonisasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, yang terakhir lahir UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Untuk melaksanakan UU ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan dilengkapi dengan peraturan sektor lainnya. Peraturan Presiden ini juga mengalami perbaikan sehingga sudah dilakukan beberapa kali perubahan. Buku ini hanya mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud antara lai: (1) pertahan dan keamanan nasional, (2) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, (3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya, (4) pelabuhan, bandar udara dan terminal, (5) Infrastrukur minyak, gas, dan panas bumi, (6) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik, (7) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, (8) tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, (9) Rumah Sakit Pemerintah/Daerah, (10) Fasilitas keselamatan umum, (11) tempat pemakaman umum pemerintah/ daerah, (12) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik, (13) cagar alam dan cagar budaya, (14) kantor pemerintah, daerah dan desa, (15) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah ,serta perumahan bag masyarakat yang berpenghasilan rendah, (16) prasarana pendidikan pemerintah/daerah, (17) prasarana olahraga pemerintah/daerah, (18) prasarana pelayanan umum dan parkir umum. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Kompilasi HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENULIS: Orinton Purba Tebal : 232 halaman ISBN : 978-623-91101-6-1 www.guepedia.com Sinopsis: Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan ...

Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008

Geliat pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia—baik bank maupun non-bank—tak seimbang dengan ketersediaan regulasi yang memadai di sektor ini. Melalui payung hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tampil sebagai jawaban. Kehadirannya amat dibutuhkan, terutama jika dihadapkan pada penyelesaian sengketa di bidang ini baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dalam buku ini, Penulis mencoba melakukan kajian terhadap konsep akad yang Penulis nilai sebagai aspek terpenting sekaligus inti (core) dari keseluruhan kajian ekonomi syariah. Melalui analisa komparatif, Penulis melakukan orisinalisasi (ta’shîl) terhadap rumusan-rumusan pasal dalam KHES dengan melacak latar sumbernya dari kitab-kitab fikih yang menjadi acuan dalam penyusunan KHES. Dengan mengetahui landasan fikih tersebut, diharapkan KHES memiliki legitimasi yang kokoh sebagai hukum Islam terapan sehingga dapat lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, Penulis juga menganalisis konsep tersebut dengan rumusan-rumusan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Geliat pertumbuhan lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia—baik bank maupun non-bank—tak seimbang dengan ketersediaan regulasi yang memadai di sektor ini.