Sebanyak 41606 item atau buku ditemukan

Luas dan isi hukum sosial

Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang -
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 untuk memperluas tugas
otonomi dan „ medebewind ” Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ...

Tertib hukum dan aliran kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

... dengan alat Ive zara yang terigwah , suatu bukti terdapatnya Demokrasi
Pemerintahan , adapun sifat supel dari bangsa Indonesia dapat kita tunjukkan da
lam hal kita secara mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan
disekeliling ...

Hukum kekerabatan adat

... kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ... ekonomi , sosial dan hukum
adat lokal yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat masing - masing
daerah .

Seminar Aspek-Aspek Hukum Peranan Wanita

Dan jika kita anuti teori " ada pusat ada daerah / pinggiran ” , ada " great dan little
tradition " yaitu nilai - nilai ibukota ... pendidikan sekolah , transportasi dan media
massa modern , pengaruh perdagangan dan pemerintahan nasional ) .

Dasar-dasar hukum Islami dalam menetapkan keputusan di pengadilan agama

Application of Islamic law in religious courts in Indonesia.

Apabila ia ( pemegang pemerintahan negara ) memberi kebebasan mengenai
urusannya yang ia tidak mampu mengerjakannya , maka bagi ... فيموو او داه بغية
المسترشدی ص ۳۰۸ ) Tempat / wilayah wewenang hakim , ialah daerah - daerah.

Bunga rampai masalah hukum aktual

pendidikan tinggi hukum dalam membangun manusia yang profesional, berkeadilan, humanis, dan religius memasuki era otonomi dan globalisasi

On law education and law enforcement in Indonesia; volume commemorating the 45th anniversary of Faculty of Law, Brawijaya University.

Realitas tersebut kemudian diwadahi dalam beberapa pasal Uli Otonomi Daerah
, di antaranya : Pasal 88 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa ; “ Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan ...

Politik hukum pembentukan undang-undang

analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009

Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.

Kemudian Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah sebatas materi
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah , termasuk Undang -
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , sebatas yang
mengatur ...

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, penyelenggara pemerintahan daerah juga dapat menggunakan buku ini sebagai bahan kajian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi tidak hanya berpraktik tetapi juga memahami fondasi teoretisnya.

Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah.

Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI

Dinamika NKRI, hingga saat ini, terus mengalami ujian ancaman disintegrasi bangsa. Hal tersebut memberi motif model pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah untuk menjaga keseimbangan dalam NKRI. Idealnya, dalam konsepsi negara kesatuan, seluruh pengelolaan pemerintahan daerah berbasis pada satu model struktur organisasi beserta fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki. Akan tetapi, praktiknya, dalam konteks NKRI, menurut UUD 1945, membuka ruang-ruang tertentu yang memungkinkan pengelolaan pemerintahan daerah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dapat berbeda-beda. Persoalan ini sangat menarik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DI Yogyakarta, khususnya, merupakan pola hubungan kewenangan yang berdasarkan sistem rumah tangga materiil karena sudah ditentukan secara tegas dalam undang-undang keistimewaan yaitu meliputi tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Sedangkan, UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menerapkan sistem rumah tangga riil. Sementara itu, Yogyakarta memiliki kondisi yang memungkinkan diterapkannya desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya karena, baik secara konseptual maupun kontekstual, pola hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di DIY berbeda dengan daerah lain. Hal ini merupakan sebuah peneguhan teori desentralisasi asimetris yang berlaku di DIY.

Dinamika NKRI, hingga saat ini, terus mengalami ujian ancaman disintegrasi bangsa.