Sebanyak 18166 item atau buku ditemukan
perubahan dan keberlanjutan kelembagaan negara
Legislative, executive, and judicial powers in Indonesian political system post amendments to the 1945 Constitution; collection of articles.
Prioritas pembangunan ekonomi dunia ketiga dengan landasan penerapan rezim otoriter ternyata mempunyai ruang ... dimasa ketegangan blok kapitalis barat terhadap blok komunisme , tentang karakter tentara pretorian yang tidak saja ...
demokratisasi dan pembangunan
Evaluation on the system of general elections in Indonesia; research report.
Tetapi bagi kelompok pertama , sebelum pembangunan ekonomi dilakukan , basis sosialnya harus dibangun terlebih dahulu . ... Sasaran revolusi itu adalah unsur feodalisme di daerah pedesaan , kapitalis di kota - kota , dan imperialisme ...
industri garmen dan furnitur kayu di Indonesia
Selama tahun 1960 - an , garmen menjadi ekspor utama dari Dunia Ketiga ke ekonomi kapitalis maju ( Steed , 1981 : 265 ) . Aset ( input ) teknologi utama untuk industri garmen ada pada mesin jahit . Mikroprosesor telah memungkinkan mesin ...
On the local government system and its impact to future national development in Indonesia
Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi
lengkap tentang kebijakan dan layanan ... untuk menjamin adanya kesetaraan
terhadap wanita dan kaum minoritas baik dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
5.
National wage system; proceedings of a seminar.
Perlu diwajibkan pengajaran manajemen sumberdaya manusia di lembaga
pendidikan tinggi sebagai suatu prasyarat untuk memperoleh ijasah akhir . 3 .
Perlu dikembangkan jaringan informasi dan komunikasi mengenai aspek - aspek
yang ...
Constitutional system of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution.
Memberikan informasi kepada Konggres tentang keadaan negara bagian dari
Amerika Serikat, dan ... kekuasaan Presiden, tetapi juga memberikan
kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, yaitu kepala eksekutif dari
pemerintah federal.
dari Orla, Orba, sampai reformasi : telaah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri hukum tata negara Indonesia
Dynamics of constitutional structure of Indonesia from legal and sociological viewpoints.
DPR/MPR atau Eksekutif yang patut menjadi teladan atau mengayomi perilaku
masyarakat. 2. ... Proses informasi yang kurang selektif mengakibatkan "image"
dan "preseden" buruk yang eksesif tersebar ke dalam ko-munitas masyarakat.
Implementation of Indonesian law on general elections and its relations with system of democracy in Indonesia.
... cara teknis setiap tahapan, yang pada dasarnya merupakan penyampaian
informasi perihal ketentuan yang mengatur ... lembaga legislatif atau eksekutif,
pada tingkat nasional atau daerah, maka prosedur setiap tahapan kompetisi
tersebut ...
On political system in Indonesia.
... tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan
kriteria dengan informasi dan perasaan. ... legislatif, fungsi pelaksanaan aturan
oleh eksekutif (termasuk birokrasi) 42 Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia
.
Salah satu nilai positif dalam revolusi informasi atau komunikasi dan dalam * :
tatanan global baru, ialah terjadinya * penguatan nilai-nilai tertentu ... Di bidang
Sumber Daya : Manusia (SDM), maka keahlian khusus : menjadi primadona.
