Pada konteks kekinian khususnya terkait definisi tentang politik begitu variatif dalam memahaminya. Silang pendapat dari beberapa ahli yang begitu tajam, membuat konsepsi kita tentang politik begitu rumit. Namun perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah sebuah penghalang bagi kita untuk tidak dapat memahami hakikat politik khususnya pada konteksnya sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara umum, masyarakat memahami politik sebagai stereotipe yang bersifat negatif. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang bertalian pada konteks politik saat ini. Pertama, apakah politik penuh dengan intrik atau kebohongan yang bebas dari nilai-nilai moral maupun secara etis? Kedua, apakah politik memiliki syarat-syarat ataupun ketentuan sehingga dapatlah dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari beberapa pertanyaan lain yang dimungkin hadir dalam benak kita dan kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dikatakan keliru sepenuhnya bila mengacu pada realitas politik saat ini. Untuk mengetahui jawaban hal-hal tersebut di atas, akan kita bahas dengan terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang definisi atau pengertian politik pada konteks suatu disiplin ilmu yakni ilmu politik. Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik.
Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Buku Buku ajar sistem politik Indonesia ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Mengingat persoalan ekonomi hanya akan dapat diselesaikan dengan cara - cara / pendekatan - pendekatan ekonomi pula . ... memihak kepada negara - negara sosialis baik itu Uni Sovyet maupun RRC . dan negara - negara Eropa Timur lainnya .
Kegagalan pembangunan ekonomi dalam periode itu disebabkan sebagian besar oleh kelangkaan dana yang tersedia dan sebagian ... Partai - partai yang menonjol seperti Masyumi , Partai Sosialis Indonesia ( PSI ) dan hingga tingkat tertentu ...
Jawaban yang diberikan adalah demokrasi muncul sesudah struktur kapitalisme berdiri kokoh , singkatnya kerangka ... ini cocok untuk menjalankan fungsi - fungsi politik dan ekonomi yang sangat esensial bagi pertumbuhan kapitalisme .
Dominasi Ekonomi - Politik AS dan Perang Melawan Terorisme Ada anggapan bahwa situasi politik internasional saat ini ... blok Barat yang kapitalis ( yang dipimpin oleh Amerika Serikat ) dengan blok Timur yang sosialis ( yang dipimpin ...
Persoalan ekonomi di dalam hal pemerataan pendapatan Seperti diketahui sistem politik ekonomi Indonesia mengacu kepada UUD ... perekonomian daripada negara adalah swasta sehingga lahirlah konglomerat - konglomerat besar atau kapitalis ...
Buku ini berupaya merangkai dan membingkai keping demi keping sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia dengan segala dinamika dan perubahannya serta berbagai faktor yang mengitarinya. Keping pertama buku ini memotret pembagian dan distribusi kekuasaan, perwakilan politik, serta partisipasi politik dan budaya politik yang melingkupinya. Kemudian dirangkai dengan potret otonomi daerah dengan segala kompleksitas permasalahannya serta lembaga politik dan kehidupan demokrasi yang berlangsung di daerah. Pada keping terakhir, disajikan netralitas politik TN I dan PNS , hubungan bisnis dan politik, serta saling pengaruh antarmedia dan pemerintah serta fenomena kebangkitan atau kemunduran partai politik berbasis agama. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
... (1962) Gerchenkron berpendapat bahwa di negara-negara yang memiliki keterlambatan ekonomi (the backwardness ofcountry), ... yaitu kelas kapitalis atau borjuis, di dalam kasus negara Bonaparte, negara dilihat memiliki otonomi yang ...
Prioritas pembangunan ekonomi dunia ketiga dengan landasan penerapan rezim otoriter ternyata mempunyai ruang ... dimasa ketegangan blok kapitalis barat terhadap blok komunisme , tentang karakter tentara pretorian yang tidak saja ...
... tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan
kriteria dengan informasi dan perasaan. ... legislatif, fungsi pelaksanaan aturan
oleh eksekutif (termasuk birokrasi) 42 Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia
.
