Sebanyak 4 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negara sebagai hasil kontrak sosial dan kontrak politik, harus mampu mengemban amanat konstitusi agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat dikonstitusionalisasikan ke dalam nilai-nilai konstitusi dan Pancasila sebagai fondasi bernegara. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan benar, jika memiliki arah dan tujuan yang benar berdasarkan prinsip dan asas bernegaranya, yaitu UUD RI Tahun 1945 (UUD Proklamasi) dan Pancasila. Arah politik hukum Indonesia akan jelas dan terarah menuju tujuan Indonesia sejahtera dan bahagia, berkeadilan dan bermartabat tergantung kepada spirit negara dan pemerintah dalam menggerakkan haluan “kapal Indonesia” ini berdasarkan kompas konstitusi dan Pancasila. Semoga niat dan maksud tulisan dalam buku ini berkenan di hati pembaca sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Kiranya Tuhan Yang Maha esa, Allah Subhanahu wata’ala memberikan petunjuk kebenaran dan pencerahan kepada kita semua. Amiin. Terima kasih. Penulis, Mirza Nasution

Parlemen bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

sebuah evaluasi

Bicameralism of Indonesian legislative bodies according to Indonesian constitutional law.

... secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa . ( Miriam Budiardjo , 1997 : 59 ) Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi bergeser ke ...

Jejak-jejak hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

sebuah bunga rampai

Historical development of Islamic law in Indonesian constitutional system; collected articles.

Historical development of Islamic law in Indonesian constitutional system; collected articles.

Sistem ketatanegaraan Indonesia

dari Orla, Orba, sampai reformasi : telaah sosiologi yuridis dan yuridis pragmatis krisis jati diri hukum tata negara Indonesia

Dynamics of constitutional structure of Indonesia from legal and sociological viewpoints.

DPR/MPR atau Eksekutif yang patut menjadi teladan atau mengayomi perilaku
masyarakat. 2. ... Proses informasi yang kurang selektif mengakibatkan "image"
dan "preseden" buruk yang eksesif tersebar ke dalam ko-munitas masyarakat.