Sebanyak 17979 item atau buku ditemukan

Petani Dalam Perdangan Pangan Internasional

Ketahanan pangan selalu dikaitkan dengan surplus produksi pangan. Dengan demikian, usaha tani di bidang pangan dan petani memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, petani juga memiliki peran vital dalam mata rantai perdagangan pangan. Namun demikian, peran-peran tersebut belum optimal karena usaha tani dan hak-hak petani belum dilindungi oleh hukum, baik secara preventif maupun represif. Dalam melakukan usaha tani, khususnya di bidang pangan, petani masih sulit memperoleh sarana produksi dan sarana pertanian; masih sulit mendapatkan bibit unggul; dan hasil produksinya masih sulit menembus pasar internasional. Penelitian dan penyusunan buku ini bertujuan untuk memformulasikan asas asas hukum dan karakter bangsa yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap usaha tani dan hak-hak petani sebagai subjek produksi pangan dan perdagangan pangan di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan penelitian hukum empiris yang akan menghasilkan model perlindungan hukum dan rekayasa sosial dalam usaha tani dan perdagangan pangan sehingga petani memperoleh hak-haknya dan pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraannya. Hasil yang diketemukan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlmndungan dan Pemberdayaan Petani, serta Undang-Undang Perdangan belum memberikan perlindungan hukum, preventif dan represif, belom optimal. Akibatnya daya p05151 tawar dan daya saing petani dalam perdagangan pangan global masih rendah, dan petani masih belum dapat meningkat pendapatannya, kemakmuran dan kesejahteraannya, sehingga generasi muda enggan untuk menjadi petani atau melakukan usaha tani.

Penelitian dan penyusunan buku ini bertujuan untuk memformulasikan asas asas hukum dan karakter bangsa yang dapat dijadikan landasan dalam merumuskan perlindungan hukum terhadap usaha tani dan hak-hak petani sebagai subjek produksi pangan ...

PERDAGANGAN INTERNASIONAL KESULTANAN BANTEN AKHIR ABAD XVI-XVII

Buku ini merupakan kajian dari sebuah penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa pascasarjana (TESIS) yang berjudul “Perdagangan Kesultanan Banten Akhir Abad XVI-XVII” yang diterbitkan dengan judul yang sama. Karya ini bertujuan untuk menggambarkan ekonomi di Kesultanan Banten. Dalam perkembangannya, Kesultanan Banten menjelma sebagai Bandar perdagangan internasional di akhir abad XVI-XVII sebab Banten dikunjungi oleh banyak pedagang Arab, Persia, Gujarat, Cina, Turki, pedagang dari Eropa dan beberapa pedagang lainnya. Adapun beberapa komoditas ekspor-impor seperti lada, gula dan beras menjadikanya primadona rempah-rempah yang banyak dicari oleh para pedagang mancanegara. Untuk membangun kemajuan Kesultanan Banten, diberlakukanlah beberapa kebijakan ekonomi-politik yang mengatur perdagangan dengan bertujuan untuk menekan monopoli yang dilakukan oleh para pedagang mancanegara.

Dalam perkembangannya, Kesultanan Banten menjelma sebagai Bandar perdagangan internasional di akhir abad XVI-XVII sebab Banten dikunjungi oleh banyak pedagang Arab, Persia, Gujarat, Cina, Turki, pedagang dari Eropa dan beberapa pedagang ...

Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization

Buku ini berisi tentang penjelasan Perdagangan Internasional yang diatur dalam Perjanjian WTO yang terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh), Perjanjian Perdagangan Multilateral (A), Prosedur Penyelesaian Sengketa (A: Annex 2), Trade Policy Review (A: Annex 3) dan Perjanjian Perdagangan Plurilateral (B). Buku ini menjelaskan hukum perdagangan internasional dalam lima bagian, yaitu bagian satu menjelaskan tentang sejarah WTO dan Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh). Bagian dua menjelaskan mengenai perjanjian perdagangan multilateral yang terdiri dari GATT 1994 beserta ketentuan pengecualian, Perjanjian Pertanian, Perjanjian Sanitary and Phytosanitary, Perjanjian Technical Barrier to Trade, Perjanjian Safeguard, Perjanjian Anti-Dumping, Perjanjian Subsidy and Countervailing Measure, Perjanjian Non-Tariff Measure, Perjanjian Perdagangan Jasa (GATS), Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS), dan Perjanjian berkaitan dengan investasi (TRIMs). Bagian tiga menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding. Bagian empat menjelaskan mengenai Trade Policy Review (TPRM), dan bagian lima penutup.

Buku ini berisi tentang penjelasan Perdagangan Internasional yang diatur dalam Perjanjian WTO yang terdiri dari Perjanjian Pembentukan WTO (Perjanjian Marrakesh), Perjanjian Perdagangan Multilateral (A), Prosedur Penyelesaian Sengketa (A: ...

KAMUS LENGKAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

"Istilah-istilah baru bermunculan sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional, apalagi dengan disepakatinya GATT/WTO, dan adanya pengelompokan ekonomi se-perti EU, NAFTA, ASEAN, AFTA, MERCOSUR, dan lain sebagainya. Selain mencakup istilah-istilah baru tersebut, kamus ini juga menyajikan istilah di bidang kepabeanan, pengangkutan, asuransi dan keuangan, dan kode-kode resmi yang dipakai dalam prosedur perdagangan internasional. Untuk menghadapi era globalisasi pada milennium III ini, istilah-istilah perdagangan internasional seperti yang disajikan dalam kamus ini seharusnya Anda pahami."

"Istilah-istilah baru bermunculan sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional, apalagi dengan disepakatinya GATT/WTO, dan adanya pengelompokan ekonomi se-perti EU, NAFTA, ASEAN, AFTA, MERCOSUR, dan ...

Fiqih perdagangan bebas

Issues on free trade according to Islamic ethics in Indonesia.

Tidak akan menyebabkan penimbunan harta atau kikir berinfak , karena orang yang mengingkari wajib zakat dipandang murtad , sedangkan pembagian harta waris merupakan keharusan sosial dan ekonomi ( seorang ayah misalnya tidak berhak ...

Perlindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas

Legal protection on industrial design in Indonesia towards free trade era.

161 , yang menyatakan bahwa UUHC Tahun 1997 telah mengalami modifikasi
menurut kebutuhan nasional dan internasional . Kebutuhan nasional , yaitu
menempatkan kreasi warisan nasional dan kebudayaannya seperti terdapat
pada ...

Perdagangan dan pembangunan

tantangan, peluang, dan kebijaksanaan perdagangan luar negeri Indonesia

Policies of foreign trade and economic development of Indonesia.

Banyak segi interdisipliner yang menuntut kita untuk melihat permasalahan
perdagangan internasional secara terpadu . Harus diakui bahwa dunia usaha
telah terbiasa untuk melihat permasalahan yang dihadapi secara interdisipliner .

Warta perdagangan

Pendjaga „ orde en rust " itu , sedjak adanja opendeur - politiek jang
memasukkan matjam - matjam imperialisme melalui pintu - gerbang
perekonomian Indonesia , adalah pendjaga internasional , jang terdiri pendjaga
Belanda , pendjaga ...

Kebijaksanaan dan pokok-pokok ketentuan di bidang perdagangan luar negeri

Government policies on foreign trade.

Sebagai konsekwensi dari kenyataan tersebut perdagangan internasional
semakin menuntut adanya suatu jaminan mutu terhadap setiap produk yang
diperju albelikan . Di samping itu penggunaan data teknis semakin luas
digunakan untuk ...