Sebanyak 17975 item atau buku ditemukan

Hukum kekerabatan adat

... kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ... ekonomi , sosial dan hukum
adat lokal yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat masing - masing
daerah .

Seminar Aspek-Aspek Hukum Peranan Wanita

Dan jika kita anuti teori " ada pusat ada daerah / pinggiran ” , ada " great dan little
tradition " yaitu nilai - nilai ibukota ... pendidikan sekolah , transportasi dan media
massa modern , pengaruh perdagangan dan pemerintahan nasional ) .

Dasar-dasar hukum Islami dalam menetapkan keputusan di pengadilan agama

Application of Islamic law in religious courts in Indonesia.

Apabila ia ( pemegang pemerintahan negara ) memberi kebebasan mengenai
urusannya yang ia tidak mampu mengerjakannya , maka bagi ... فيموو او داه بغية
المسترشدی ص ۳۰۸ ) Tempat / wilayah wewenang hakim , ialah daerah - daerah.

Bunga rampai masalah hukum aktual

pendidikan tinggi hukum dalam membangun manusia yang profesional, berkeadilan, humanis, dan religius memasuki era otonomi dan globalisasi

On law education and law enforcement in Indonesia; volume commemorating the 45th anniversary of Faculty of Law, Brawijaya University.

Realitas tersebut kemudian diwadahi dalam beberapa pasal Uli Otonomi Daerah
, di antaranya : Pasal 88 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa ; “ Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan ...

Politik hukum pembentukan undang-undang

analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009

Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.

Kemudian Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah sebatas materi
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah , termasuk Undang -
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , sebatas yang
mengatur ...

Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang ( taxes - crediet ); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal. Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat ( mu zaki ), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf - asnaf yang berhak (mustahik ). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap viii jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak ( t a x e d e d u c t a b l e ) . Aturan yang ditetapkan dalam Undangundang pemerintahan Aceh ini ternyata tidak berjalan sama sekali, hal ini disebabkan peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, seperti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksananya. Dalam buku ini penulis mencoba menguraikannya secara lebih mendalam lagi, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Halim “Kehadiran investor ...

Manajemen Keuangan

Buku ini di tujukan untuk mereka yang ingin mempelajari manajemen keuangan suatu organisasi. Meskipun setting dari isi buku ini untuk perusahaan (organisasi yang mencari profit), tetapi penulis percaya bahwa konsep dan logika pikir manajemen keuangan perusahaan bisa diterapkan pada organisasi lainnya, seperti organisasi yang tidak bermotif profit. Buku manajemen keuangan ini berbeda dengan buku sejenisnya karena di dalam isi buku ini pembahasannya lebih komprehensif. Topik-topik yang dibahas diantaranya adalah peramalan keuangan, budgeting, portfolio, saham, obligasi, merger dan reorganisasi dan instrumen derifative. Dengan pembahasan yang komprehensif tersebut diharapkan pembaca memperoleh pemahaman mengenai manajemen keuangan. Penulisan buku ini di dasarkan pada pengalaman mengajar dalam bidang manajemen keuangan. Proses penulisan ini memakan waktu yang cukup lama karena membutuhkan persiapan-persiapan agar buku manajemen keuangan ini menjadi lebih baik. Penulis untuk sementara ini baru bisa menyajikan 14 bab dan besar harapan di setiap tahunnya akan dilakukan revisi untuk memperkaya ilmu dan disesuikan dengan perkembangan ekonomi global.

... dengan aktivitas menerbitkan deposito dan tabungan sebagai sumber dana mereka kemudian memberikan pinjaman (loan). ... fee untuk jasa pengiriman uang dengan kawat (wire transfer) atau pembukuan fasilitas L/C (letter of credit).

Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan

Buku ini membahas mengenai pengelolaan dan prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh individu dalam mengelola keuangan pribadi untuk dapat mencapai tujuan keuangan. Sehingga mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan perencanaan keuangan, menentukan tujuan, membuat action plan, memiliki komitmen dan disiplin dalam menjalankan program dalam setiap life cycle mulai dari usia produktif sampai dengan masa pensiun. Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Manajemen Keuangan Pribadi Cerdas Mengelola Keuangan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa. Hal-hal yang dibahas meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan periodisasi satu tahun anggaran. Buku ini adalah bagian kedua dari Seri Buku Manajemen Keuangan Desa yang disusun untuk memberikan pengetahuan dasar terkait menajemen/pengelolaan keuangan desa. Pada bagian ini, bab yang dibahas adalah perencanaan keuangan desa. Bagian lain dari seri buku ini dapat ditemukan pada seri buku bagian pertama dan ketiga.

Manajemen keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan keuangan desa.