Pada saat ini cukup banyak buku Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya Amandemen UUD 1945 serta Otonomi Daerah, maka dalam Hukum Tata Negara Indonesia terjadi Reformasi Ketatanegaraan berupa munculnya atau terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Atas dasar itulah penulis menyusun buku ini, yang sekaligus melihat korelasi yang signifikan dengan perkembangan Hukum Administrasi Negara. Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori-teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia atas peran Hukum Administrasi Negara dalam implementasi Hukum Tata Negara Pusat dan Daerah berdasarkan Pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience) Penulis baik sebagai Dosen maupun sebagai Pejabat Birokrasi di Kementeri Dakam Negeri RI.
Buku yang cukup menguras pikiran ini, penulis mencoba dalam penyajiannya agak sedikit berbeda dengan buku yang sama, karena dalam buku ini penulis ingin menunjukkan dan menjelaskan kepada masyarakat dan mahasiswa/mahasiswi terkait teori ...
Seperti kita telah mengetahui , Raffles ialah „ lieutenant - governor “ ( 1811 –
1816 ) atas pulau Djawa dan daerah taklukan lainnja ketika zaman pemerintahan Inggris . Satu dan lain tentang politiknja kita dapat membatja
dalam buku : Dr ...
serangan balik dalam waktu cepat. Sementara itu Angkatan Perang Jepang
bebas bergerak ke selatan, ke kepulauan-kepulauan di daerah Pasifik. ...
Dengan cepat Jepang mengambil alih roda pemerintahan. Semua dinas dibuka
kembali, ...
Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ( DKI Jaya ) , yang
dikepalai oleh seorang gubernur dengan ... seperti , gedung untuk Pemerintahan
, Perusahaan , Perguruan Tinggi , Bank , Hotel , Pusat Perbelanjaan , Bandara ...
Untuk selanjutnya haruslah disinggung beberapa kali gubernur - gubernur
pantai timur laut Jawa dan kepalakepala pemerintahan setempat * ) di daerah
Pantai Timur Jawa . Mungkin ada faedahnya untuk mengingatkan bahwa
hubungan itu ...
Pelaksanaan undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah contoh nyata . UU No . 22 / 1999 adalah sebuah produk
hukum yang seyogyanya memiliki sisi kepastian hukum sebagai syarat
mutlaknya .
... jang meliputi Hukum Tertulis terutama Undang2 , Peraturan Pemerintah ,
Peraturan2 Daerah dan Peraturan2 lain dari ... Bagian terbesar dari pada hukum
ini menjangkut pengutaraan bidang Pemerintahan Desa , Pengaturan
Pendjabat2 ...
Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana
dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung , sebagai anggota ; 8 ,
Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian ...
Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang -
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 untuk memperluas tugas
otonomi dan „ medebewind ” Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ...
... dengan alat Ive zara yang terigwah , suatu bukti terdapatnya Demokrasi Pemerintahan , adapun sifat supel dari bangsa Indonesia dapat kita tunjukkan da
lam hal kita secara mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan
disekeliling ...
