M.Hum

POLITIK EKONOMI BELANDA TERHADAP LAMPUNG PADA TAHUN 1800-1942

Buku ini merupakan metamorfosis dari tesis berjudul “Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada tahun 1800-1942” yang diterbitkan dengan judul yang sama. Karya ini bertujuan merekonstruksi strategi kolonialis membangun hegemoni melalui serangkaian kebijakan ekonominya atas Bumi Lada, Lampung, negeri yang berpemerintahan marga-marga. Upaya hegemonik yang dilancarkan sejak berdirinya Hindia Belanda hingga kedatangan Jepang yang mengambil alih kuasa, dimulai dengan penguasaan teritorial sampai mengungkungi para penguasa tradisional. Untuk selanjutnya dengan leluasa mengeksploitasi sumberdaya dengan menggencarkan produksi, peningkatan infrastruktur distribusi, pemenuhan konsumsi, dan perekrutan tenaga kerja dengan jalan kolonisasi.

Aplikasi Komputer Bisnis Ms. Excel

Jika pekerjaan atau aktifitas sehari-hari anda berkaitan dengan keuangan, maka excel akan banyak membantu mempermudah kehidupan anda. Fungsi atau kegunaan microsoft excel dalam pekerjaan sehari-hari antara lain: 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. 2. Melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. 3. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. 4. Membuat berbagai macam grafik dan diagram 5. Membuat catatan keuangan, anggaran serta menyusun laporan keuangan. 6. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. 7. Melakukan analisa serta riset harga.

NOTARIS DAN PELUANG INVESTASI DI INDONESIA

Bahwa peranan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak termasuk kepada penanaman modal sehingga dengan demikian perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Hukum Tata Negara

Untuk membuat kerja-kerja ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya demi memenuhi hak-hak dan hajat hidup rakyat, negara didukung dan berisikan lembaga-lembaga pemerintahan yang masing-masingnya memiliki wewenang dan kekuasaan tertentu, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kajian akademik, hal-hal semacam itu sangat erat kaitannya dengan kajian hukum tata negara. Sederhananya, ruang lingkup kajian hukum tata negara meliputi struktur umum organisasi negara, lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga-lembaga itu satu sama lain, serta kekuasaannya, selain pula soal hak asasi warga negaranya. Dan, buku di tangan pembaca ini kurang lebih dan secara cukup rinci juga akan mengulas soal-soal tersebut. Di dalamnya akan dipaparkan tema-tema krusial yang berkaitan erat dengan kajian hukum tata negara. Pada bab-bab awal, dijelaskan terlebih dahulu terkait tinjauan umum, asas-asas, dan sumber hukum tata negara. Memasuki pertengahan isi buku, bab-babnya mengulas soal konstitusi, lembaga negara, bentuk dan sistem pemerintahan, hingga hak asasi manusia. Pada bagian-bagian akhir, tema-tema yang diangkat seputar pemerintahan daerah, pemilu dan pemilukada, hingga soal kewarganegaraan.

Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia

Sebagai suatu langkah pemantapan atau penguatan sistem demokrasi (konsolidasi sistem demokrasi) salah satu periode yang harus dilewati dalam perubahan sistem ketatanegaraan dari otoritarian sentralistik oligarkis menuju sistem ketatanegaraan demokratis desentralistik adalah melewati beberapa langkah eksperimentasi. Ekseperimentasi tersebut, seperti infrastruktur demokrasi, perumusan perangkat hukum yang utamanya legislasi untuk mengawal jalannya proses perubahan sistem ketatanegaraan, serta paradigmatis uji coba sistem demokrasi. Eksperimentasi itu tentu diarahkan untuk membangun budaya demokrasi dalam konsolidasi sistem demokrasi. Dengan demikian, prasyarat penguatan atau peneguhan demokrasi melalui konsolidasi tidak hanya berpijak pada sistem demokrasi prosedural semata, melainkan menyangkut substansi demokrasi, yakni kultur demokrasi itu sendiri. Penulis memaparkan bahwa sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia proses menuju konsolidasi sistem demokrasi selalu diupayakan oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, perubahan regulasi dan praktik politik mengalami percepatan yang tidak terprediksikan. Konsolidasi sistem demokrasi terus berjalan mengingat demokrasi sendiri bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal ini, buku Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia ini lebih banyak menyajikan aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Buku ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi mahasiswa dan siapa pun yang ingin mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara Indonesia dalam rangka menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting

Penyusunan atau Pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Legislatif Drafting selalu mempergunakan pendekatan teori positivisme hukum dan realisme hukum yang dalam implementasinya lebih mengedepankan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat, seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum (baca: undang-undang) dan kelompok mayoritas yang sering disebut mewakili kata “sosial”. Positivisme hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis dipergunakan untuk penyusunan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas dan pasti. Sementara itu, sosiologis empiris dipergunakan untuk merekonstruksi gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan dengan harapan peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Berpijak dari pemahaman di atas buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini tidak sekadar menggunakan pendekatan rule of law melalui pendekataan positivistik yang mengedepankan kepentingan penguasa dan kepentingan mayoritas dalam perspektif multimakna, tetapi juga menggunakan pendekatan rule of ethics.

PERANCANGAN KONTRAK (CONTRACT DRAFTING)

Buku ini merupakan kelanjutan dari buku penulis yang terbit di Tahun 2017 “Hukum Kontrak dan Perkembangannya”, didasari rasa keinginan penulis untuk terus bisa eksis dalam berbagi keilmuan, mengingat konsekuensi perkembangan perdagangan dan bisnis juga tentu saja berdampak pula dalam perkembangan hukum kontrak terutama dalam pembuatan rancangan kontrak (contract drafting) yang semakin kompleks dan beragam. Tuntutan terhadap transaksi, baik untuk kepentingan konsumtif maupun bisnis yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak), suatu keharusan yang membawa konsekuensi adanya tuntutan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa fakultas hukum untuk dapat mengerti dan memahami mengenai kontrak, baik yang terkait dengan materi maupun cara merancang pembuatan dan/atau perumusan kontrak tersebut. Lahirnya buku ini diharapkan mampu membantu kalangan mahasiswa maupun para praktisi dalam merancang sebuah kontrak (contract drafting) sesuai kaedah yang berlaku….salam literasi Indonesia.

Explore Sejarah Indonesia Jilid 3 untuk SMA/MA Kelas XII

Buku EXPLORE SEJARAH INDONESIA SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ü Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). ü Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).

Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA Kelas XI

Buku EXPLORE SEJARAH INDONESIA SMA/MA/SMK/MAK ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut.  Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya.  Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building).  Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).

Refleksi, Diskresi, dan Narasi

Dalam usia 25 tahun dan situasi dunia yang demikian ambang, barangkali menjadi kesempatan komunitas Psikologi Universitas Sanata Dharma — atau katakanlah paguyuban widyani yang (asumsinya) berisi cendekiawan — untuk mempraktikkan diskresi dan merefleksikan dirinya dengan jeli melalui pertanyaan: (a) Bagaimana awal mula mempelajari Psikologi?, (b) Bagaimana seseorang berubah, diubah, serta berupaya mengubah apa yang selama ini dipelajarinya, yakni Psikologi?, (c) Perkara dan kompleksitas macam apa yang selama ini dihadapi saat berjumpa dengan Psikologi?, (d) Siasat macam apa yang digunakan dalam menghadapi kompleksitas termaksud?, dan (e) Keilmuan dan pendekatan macam apa yang perlu digagas demi sebuah dunia yang dibayangkan dan terarah pada kesejahteraan bersama (common-good)? Toh, kondisi reflektif dan diskretif hanya mungkin dilakukan kalau seseorang berada dalam suatu ambang. Perkara lebih mendasar dari pembuatan refleksi, diskresi, dan narasi dalam buku ini adalah: Bagaimana segala kisah naratif pengalaman masing-masing ditempatkan dalam sebuah konteks historis yang lebih besar? Horizon sejarah dalam narasi termaksud otomatis menjadikan isi tulisan ini sebagai sebuah data historiografis — dengan demikian, mestinya juga bicara soal sejarah suatu keilmuan. Perlu dipahami sejak awal bahwa rentang dan dedikasi waktu yang dicurahkan dalam keilmuan Psikologi akan berbeda antar-generasi. Justru, perbedaan dan pertemuan antargenerasi inilah yang hendak ditekankan. Singkat kata, setiap generasi memiliki narasinya sendiri.

REKONSEPSI PENDIDIKAN KARAKTER ERA KONTEMPORER

Konsep pendidikan karakter yang diperbincangkan saat ini, sebenarnya telah mengemuka jauh sebelum negara ini terbentuk. Namun diakui atau tidak, keberadaan pendidikan karakter kita masih berjalan selimpangan. Kenyataan di lapangan terlihat jelas dimana penguatan intelektual “berlari kencang” meninggalkan jauh aspek emosional dan spiritual sebagai rona karakter luhur anak bangsa. Kondisi ini memantik lahirnya program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sebuah gerakan di bawah naungan satuan pendidikan khusus, yang terfokus dalam bidang pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik, melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Untuk mengawal program tersebut, perlu diterapkan suatu model evaluasi yang bersifat holistik. Evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam merupakan salah satu alternatif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program penguatan pendidikan, karena model tersebut tersebut terbilang bersifat holistik. Buku ini sengaja dihadirkan dalam konsep yang sempurna. Sempurna dalam artian memadukan antara teori dengan implementasi di lapangan. Penulis bukan hanya menelaah berbagai literatur nasional dan internasional, tapi juga melakukan penelitian di lapangan sebagai tanggung jawab akademis. Tujuannya tentu saja untuk memberikan tawaran konsepsi sekaligus bahan evaluasi dalam pengembangan karakter peserta didik, sehingga menjadi generasi cerdas dan berbudi luhur.

Hukum Perlindungan Konsumen

buku ini mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya yaitu: Pertama, penjelajahan historis perlindungan konsumen perspektif Islam, Barat dan Indonesia. Kedua, mendeskripsikan hak dan kewajiban konsumen dengan pendekatan hukum Islam. Ketiga, dinamika pergeseran prinsip pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen. Keempat, urgensi sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen. Buku ini sejatinya mempertanyakan, kenapa kita membutuhkan hukum perlindungan konsumen? Buku Hukum Perlindungan Konsumen yang ada di tangan pembaca ini, merupakan edisi revisi dan cetakan kedua, ditulis sesuai dengan Silabus Mata Kuliah Hukum Perlindungaan Konsumen di perguruan tinggi. Dilengkapi dengan sasaran pengajaran, kesimpulan, soal diskusi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, sehingga layak disebut sebagai buku ajar Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

PERBANDINGAN NOVEL SASTRA INDONESIA DAN MALAYSIA (Sosiologi Religi)

Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi Dan Korban

Media dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua

Lahirnya buku ini didorong oleh begitu langkanya buku rujukan utama atau referensi penting yang berkenaan dengan kajian media dan teknologi pembelajaran. Kebanyakan buku yang beredar merupakan buku terjemahan atau referensi lama yang tidak memperhatikan perkembangan kajian teknologi pembelajaran dari masa ke masa. Padahal, dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (saintek) begitu cepat dan arus globalisasi informasi dan komunikasi sangat deras, sehingga mengharuskan untuk memperbarui (merevisi) konten buku rujukan tersebut. Edisi kedua ini menyajikan beberapa penambahan materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, serta mengikuti perkembangan kajian teknologi pembelajaran terkini. Pada bab tujuh hingga sembilan, disajikan materi terkait belajar melalui media audio dan media video; serta dilanjutkan dengan pembahasan blended learning, yakni pemaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring (online). Materi ini sangat penting untuk dipahami para mahasiswa yang kini dituntut melaksanakan pembelajaran jarak jauh (daring). Karenanya, pembahasan materi pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bab terakhir saling berkaitan dan menjadi amat relevan dengan tuntutan pembelajaran di masa kini. Buku teks pengantar ini sejatinya merupakan rujukan utama untuk para mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di perguruan tinggi agama, dan tentunya juga patut dijadikan rujukan pembelajaran bagi mahasiswa pada perguruan tinggi umum lainnya untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang pengembangan media dan teknologi Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Etika Profesi Hukum

Secara substansi buku ini menggambarkan profesi harus berlandaskan etika. Etika profesi dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum pada program sarjana bidang hukum di Indonesia. Gagasan awal etika profesi masuk dalam kurikulum pendidikan bermula dari adanya gejala defisit etika di kalangan para profesional penegak hukum. Tiada pilihan, profesional hukum harus dibekali pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Urgensi etika dalam profesi disebabkan karena profesi mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, serta dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup. Profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam antara pelaku profesi dan klien atau pencari keadilan. Dalam hal ini, terdapat kaidah atau standar moral yang ditetapkan oleh asosiasi profesi dan harus ditaati oleh anggota dalam mengemban profesi tersebut. Dengan buku ini diharapkan lahirlah sarjana hukum yang profesional dan beretika serta memiliki keahlian yang berkeilmuan dan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat dalam pelayanan di bidang hukum.

HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kedua buku yang sudah diterbitkan lebih dahulu tersebut berjudul Sari Hukum Acara Pidana IA dan Sari Hukum Acara Pidana IB. Baik buku yang pertama (IA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yang membahas tentang materi hukum acara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan dan sebagainya. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini disusun dalam bahasa yang sedernaha mudah dimengerti dan maksud dan isinya. Sekalipun demikian, tanpa meninggalkan hakikat keilmuan dalam bidang hukum, buku ini disusun dalam perspektif suatu teori Hukum Bangsa Indonesia, yaitu teori Keadilan Bermartabat (the Dignified Justice Theory/Jurisprudence/Philosophy of Law). Karena perspektif keilmuan dalam bidang hukum itulah, maka buku ini mendapatkan predikat sifat bermartabat. Unik bila dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya, karena itu, judul yang diberikan tidak semata-mata Hukum Acara Pidana tetapi Hukum Acara Pidana Bermartabat. Buku yang ada di tangan pembaca ini, saya susun dalam rangka menjawab tantangan yang berasal dari tokoh-tokoh dan ilmuan terkemuka yang menggeluti Filsafat dan Teori Hukum yang masih saja selalu bertanya-tanya, kapankah dalam pengembanan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu Ilmu Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat dipakai sebagai suatu Filsafat Hukum, Teori Hukum atau Jurisprudence yang universal karena berakar atau berjiwa Pancasila, termasuk dalam menggambarkan dan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana. Jurisprudence atau Teori Keadilan Bermartabat yang selalu ada dalam berbagai karya yang sudah saya hasilkan, dan yang digambarkan dalam buku ini tidak hanya menjawab tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi juga berusaha untuk melepas ketergantungan Sistem Hukum di Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran (filsafat, teori, doktrin atau ajaran dan dokmatika) yang ditemukandan dikembangkan di Barat. Dengan demikian, maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, karena sistem dan pemikiran hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermartabat itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada atau digali dari dalam “bumi”, dari dalam pikiran dan jiwa bangsa (Volksgeist) bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, karena hukum, termasuk Hukum Acara Pidana itu adalah suatu institusi yang universal, maka dalam teori Keadilan Bermartabat, sejauh pemikiran-pemikiran hukum yang ditemukandan berkembang dalam Tata Hukum sistem dan negara beradab lainnya tetap dilihat dengan cermat, manakala ada yang dapat dipergunakan bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring terlebih dahulu dengan Sistem Hukum Pancasila yang bermartabat.

Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana

Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Pembeda antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian ‘bahasa’. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini. (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara)

Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat

Buku ini, pada bagian pertama, menjelaskan perkembangan disiplin politik hukum dari masa ke masa sehingga menjadi suatu disiplin yang independen. Kemudian perbincangan berlanjut kepada berbagai sistem politik yang berkembang, menjadi dominan, dan kemudian runtuh dalam sejarah politik Islam di masa lalu. Dari sejarah tersebut, para pakar politik Islam menyaringdan memeras berbagai ajaran dan nilai Islam tentang politik, pemerintahan, dan hukum, kemudian memformulasikannya ke dalam berbagai konsep legislatif, yudi katif, dan eksekutif. Di antara konsep tersebut, yang kemudian menjadi pembahasan selanjutnya dan perbincangan inti dalam naskari ini, adalah: Kepala negara dalam kaitannya dengan konsep eksekutif; Ahlul Halli wal Aqdi, musyawarah, dan demokrasi dalam kaitannya dengan legislatif; dan Qadhi serta supremasi hukum dalam kaitannya dengan yudikatif.Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

TAHSINUL QUR’AN: Cara Cepat Belajar Al-Qur'an

Belajar dan mengajar membaca Al-Qur’an sampai dengan cara yang baik sesuai dengan makhraj dan tajwid adalah kewajiban baik secara individual bagi setiap muslim dan muslimat maupun secara kolektif atau kelembagaan, dan secara khusus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI) telah menetapkan bahwa membaca Al-Qur’an sesuai dengan standar ilmu tajwid adalah menjadi salah satu target mutu UAD (berdasarkan SK Rektor Nomor 75 Tahun 2009), yang harus dicapai oleh seluruh mahasiswa, bahkan bukan saja oleh mahasiswa, tetapi oleh seluruh karyawan dan dosen Universitas Ahmad Dahlan.