Hand Out Mata Kuliah Kebijkan Pendidikan
Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan dan tuntutan kehidupan. Perlakuan terhadap anggota masyarakat tidak lagi bisa terjadi secara orang perorang. Untuk tetap dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, manusia membuat peraturan-peraturan yang ditetapkan penguasa maupun atas kesepakatan diantara mereka untuk dipatuhi, dilaksanakan dan diawasi bersama. Perjalanan kehidupan manusia yang dimulai dari adanya Adam Hawa sampai kini berjumlah lebih dari 2 milyar merupakan sejarah panjang yang telah melahirkan berbagai ”hasil budaya”yang salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai suatu disiplin untuk mengadministrasikan keberadaan organisasi dan permasalahan-permasalahannya dengan segala kearifan dan kebijaksanaan (policies). Pada mulanya, Kebijakan lahir karena ingin memberi aktiftas-aktifitas yang bermakna bagi masyarakat untuk tetap dapat mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerusnya. Namun seiring dengan semakin bervariasinya kebutuhan dan tuntutan yang melahirkan berbagai permalahan dan dengan berkembangnya kajian-kajian keilmuan administrasi dan kebijakan. Kebijakan menjadi suatu keputusan-keputusan sebagai ketetapan yang mengikat warganegara dan ditunjukan untuk memecahkan masalah-masalah pelik, ‟sering terjadi‟dan bersifat umum. Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi pendahulunya ke generasi penerusnya agar tetap terpelihara, terjaga dan terkembangkan. Untuk itu, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran yang diemban pemerintah sebagai penguasa. Hal ini disebabkan karena kompleksitas penyelenggaraan, substansi dan keberlanjutan (sustainability) pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan penguasa/pemerintah untuk memelihara dan mengembangkannya secara terintgrasi dan berkualitas. Di samping itu, masyarakat memiliki keterbatasan sedangkan pemerintah memiliki kekuatan (power) dan kewenangan (authority) yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan diharapkan menjadi solusi terbaik.
Tidak menutup kemungkinan dalam proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan pertentangan dan konflik serta dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang sulit ditangani masyarakat dan intervensi pemerintah berupa kebijakan ...
