Sebanyak 149 item atau buku ditemukan

Hukum Perlindungan Konsumen: Bintang Pustaka

Konsumen adalah raja, namun pada kenyataanya konsumen selalu dikontruksikan ke dalam kerangka pihak yang konsumtif, hal tersebut mengakibatkan konsumen sering kali menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan pelaku usaha (Produsen). Pasal-pasal yang diuraikan dalam buku ini berikut dengan penjelasan serta kritikan maupun dasar-dasar yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan maksud agar mudah dicerna baik dari kalangan akademis, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok organisasi maupun masyarakat umum.

Konsumen adalah raja, namun pada kenyataanya konsumen selalu dikontruksikan ke dalam kerangka pihak yang konsumtif, hal tersebut mengakibatkan konsumen sering kali menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan pelaku usaha (Produsen).

Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen

Buku ini membahas bagaimana penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen

Buku ini membahas bagaimana penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen

REKAYASA KUALITAS PERANGKAT LUNAK (TEORI & PRAKTIK)

Rekayasa perangkat lunak dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang sistematis, disiplin dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Sehingga seorang Software Engineering harus mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas, karena Karakteristik khusus dari kualitas perangkat lunak adalah sebuah hal yang kompleks dan tak mudah untuk langsung dimengerti (intangibility). Banyak sekali beda persepsi dan ekspektasi mengenai kualitas perangkat lunak, diantaranya kebutuhan, keinginan, kemauan, dan prioritas dari pengguna perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, untuk menyatakan apakah sebuah perangkat lunak dapat dinyatakan berkualitas harus terlebih dahulu dilakukan pengujian (testing) dan pengukuran (measurement) tingkat kualitasnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan apakah perangkat lunak tersebut benar-benar dapat digunakan (useable) oleh penggunanya. Terakhir yang tidak kalah penting adalah dilakukannya pengukuran terhadap kualitas perangkat lunak yang dimana hasil pengukurannya akan dijadikan acuan bagi pola pengembangan rekayasa perangkat lunak kedepannya, terutama yang erat hubungannya dengan antarmuka pengguna (user interface) dan pengalaman pengguna (user experience) dalam menggunakan perangkat lunak tersebut

Rekayasa perangkat lunak dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan yang sistematis, disiplin dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini, yaitu penerapan ...

Wakaf Versus Kapitalisme

Buku 4 Serial Manajemen Wakaf Produktif

Wakaf bukanlah kata baru dalam khazanah budaya umat Islam, dengan mudah kita menemukan tanah wakaf, masjid, madrasah, dan juga tentunya kuburan. Namun sayang sepertinya Indonesia relatif terlambat mengkapitalisasi potensi yang amat besar tersebut sebagai kekuatan ekonomi umat yang sangat berpeluang menjadi solusi ekonomi yang lebih adil.

Wakaf bukanlah kata baru dalam khazanah budaya umat Islam, dengan mudah kita menemukan tanah wakaf, masjid, madrasah, dan juga tentunya kuburan.

Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Teori dan Implementasi

Kerancuan pandangan terhadap ilmu kebijakan kehutanan dan lingkungan terjadi (salah satunya) karena sejauh ini di Indonesia belum ada buku teks yang khusus membahas ilmu kebijakan kehutanan dan lingkungan secara terstruktur. Buku ini adalah buku teks pertama yang membahas kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan di Indonesia yang tidak hanya mengupas berbagai teori kebijakan secara padat dan runut, tetapi juga sangat relevan dengan realitas permasalahan di lapangan.

Kartel merupakan kelembagaan pemasaran yang merupakan Kartelakan efektif, jika: suatu bentuk monopoli dari ▫ profit yang diperoleh masing-masing suatu kelompok produsen produsen/anggotakarteltinggi, untuk menguasai pangsa pasar ...

Pendidikan agama Islam berbasis kompetensi

konsep dan implementasi kurikulum 2004

On curriculum development and planning of Islamic religious education in Indonesia.

On curriculum development and planning of Islamic religious education in Indonesia.

Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan

Pelayanan Kebidanan merupakan bentuk pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan. Pelayanan ini diberikan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi, pelayanan praktik kebidanan sangat erat terkait dengan hal dan perihal hidup manusia, bahkan sejak sebelum individu manusia tersebut berada dalam kandungan ibunya. Praktik kebidanan bersifat komprehensif sehingga selain menguasai keilmuan terkait langsung dengan layanan kebidanan, bidan perlu memahami aspek etika; kode etik; dan moralitas, regulasi terkait pelayanan kesehatan dan reproduksi, dan standar pelayanan kebidanan. Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan yang Berhubungan Dengan Praktik Profesi Bidan Bab 6 Aturan Hukum dan Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan Mandiri Bab 7 Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 8 Kelalaian dan Malpraktek Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 9 Moral Dalam Bekerja Dilingkungan Multikultural

Pembahasan dalam buku ini: Bab 1 Prinsip Etika dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 2 Etika dan Kode Etik Kebidanan Bab 3 Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan Bab 4 Konsep HAM dan Hukum Kesehatan Reproduksi Bab 5 Undang-Undang Kesehatan ...