Sebanyak 1563 item atau buku ditemukan

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dilengkapi Pasal-Pasal Undang-Undang Organik/Sektor Terkait Dan Prinsip-Prinsip Penanganan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disusun menggunakan konsep Omnibus Law yang baru pertama kali digunakan dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.Substansinya mengatur beberapa tema besar, bersifat lintas sektoral, dan berfubgsi sebagai payung hukum (umbrella act). Penulis mengidentifikasi dalam UU Cipta Kerja memuat perubahan sebanyak 80 (delapan puluh) Undang-undang Organik/Sektor. Di antara 80 UU tersebut, terdapat sebanyak 40 (empat puluh) Undang-undang Organik/Sektor yang memiliki pengaturan ketentuan pidana dengan jumlah sekitar 286 (dua ratus delapan puluh enam) pasal perbuatan pidana. Buku ini berisikan dan bertujuan: - Memudahkan pembacaan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja mengingat banyaknya ketentuan dalam UU Cipta Kerja. - Penyusunan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) pasal perbuatan pidana dalam UU Cipta Kerja ini dilengkapi rumusan Pasal Undang-undang organik/sektor yang terkait sehingga lebih praktis dalam mempelajari dan menerapkan ketentuan pidananya. -Sistematika dalam UU Cipta Kerja berbeda dengan sistematika Undang-undang pada umumnya , sehingga dalam hal pencantuman/penyebutan kententuan pidana terkait penanganan perkara perlu dilakukan penyesuian agar diterapkan secara benar dan tepat. - Menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip penanganan perkara, baik menurut hukum pidana formal maupun hukum pidana material dan memaparkan perkara pidana dalam UU Cipta Kerja yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diberikan tanggapan dan analisis sebagai studi kasus. Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum (penyidik POLRI/PPNS, jaksa, advokat, dan hakim), kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) serta pemerhati bidang hukum.

Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Pasal 72 Angka 6 UU Cipta Kerja juncto Pasal 36 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. - Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2002 ...

Menegakkan kemerdekaan pers

"1001" alasan Undang-Undang Pers lex specialis : menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

Issues on freedom of the press related to implementation of press law as a special law in Indonesia.

15 hari perjuangan untuk kemerdekaan pers

memorie van toelichting Undang-Undang no. 40 tahun 1999 Tentang Pers

Discussion on draft of a bill on freedom of the press in Indonesia.

Discussion on draft of a bill on freedom of the press in Indonesia.

Undang-undang pers

Undang-undang No.11 Th. 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Polok Pers (Lembaran Negara No.40 Th.1966), disusun oleh J.C.T.Simorangkir

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret tentang kode etik jurnalistik ; Surat Keputusan Depan [sic.] Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang standar organisasi wartawan ; Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK/-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang penguatan peran Dewan Pers ; Surat Keputusan Dewan Dewan Pers No. 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers

Menuju kemerdekaan pers 2000

penelusuran pemahaman Undang-Undang Pers

Freedom of information, a commentary on the Indonesian Press Law of 1999.

Freedom of information, a commentary on the Indonesian Press Law of 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

dilengkapi undang-undang perfileman, pers, perlindungan anak, penyiaran

Indonesian laws regarding pornography and mass media.

Indonesian laws regarding pornography and mass media.