An interdisciplinary dialogue about politics, social movements, and the transformative relationship between states and societies.
An interdisciplinary dialogue about politics, social movements, and the transformative relationship between states and societies.
Democracy and anti-violence movement in Indonesia.
Democracy and anti-violence movement in Indonesia.
Islamic education in Indonesia.
Islamic education in Indonesia.
Surau, sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau, Sumatra Barat, tetap menjadi bagian integral dari collective memory orang-orang Minang secara kesel uruhan. Wacana tentang surau tetap hadir dalam masyarakat Minang, baik di ranah Minang sendiri maupun di rantau. Pembicaraan tentang surau semakin menghangat ketika program otonomisasi daerah mulai diterapkan. Surau, dalam konteks otonomisasi, dipercaya masyarakat Minang dapat membangkitkan batang tarandam, yakni rnelahirkan ulama-ulama besar, seperti pernah dihasilkan surau di masa silam. Buku ini ingin melihat viabilitas surau di tengah ekspansi pesantren di Sumatra Barat—yang sebenarnya telah tumbuh dan berkembang pesat di Pulau Jawa, dalam dasawarsa terakhir. Untuk memperkaya tema bahasan, dalam buku ini juga disertakan makalah-mal
Surau, sebagai lembaga pendidikan Islam di Minangkabau, Sumatra Barat, tetap menjadi bagian integral dari collective memory orang-orang Minang secara kesel uruhan.
Dictionary of sharia banking terms.
Dictionary of sharia banking terms.
Fraud atau yang biasa dikenal sebagai penipuan merupakan tindak kriminal yang memiliki peluang besar terjadinya di suatu organisasi maupun lembaga, tidak tertutup kemungkinan di lembaga keuangan syariah. Seluruh celah terjadinya penyalahgunaan keuangan harus diantisipasi. Meskipun fraud tidak mungkin bisa dihilangkan secara keseluruhan, namun harapan berkurangnya fraud ini sangat bergantung pada bagaimana kesiapan masing-masing untuk mencegah tindakan kecurangan tersebut. Dibutuhkan pencegahan sekaligus usaha penanganan fraud dan korupsi sehingga penting bagi masyarakat untuk dibekali pengetahuan tentang korupsi dan fraud akan bahayanya serta upaya pencegahannya.
Fraud atau yang biasa dikenal sebagai penipuan merupakan tindak kriminal yang memiliki peluang besar terjadinya di suatu organisasi maupun lembaga, tidak tertutup kemungkinan di lembaga keuangan syariah.
Investigating minority and indigenous women’s rights in Muslim-majority states, this book critically examines the human rights regime within international law. Based on extensive and diverse ethnographic research on Amazigh women in Morocco, the book unpacks and challenges generally accepted notions of rights and equality. Significantly, and controversially, the book challenges the supposedly ‘emancipatory’ power vested in the human rights project; arguing that rights-based discourses are sites of contestation for different groups that use them to assert their agency in society. More specifically, it shows how the very conditions that make minority and indigenous women instrumental to the preservation of their culture may condemn them to a position of subalternity. In response, and engaging the notion and meaning of Islamic feminism, the book proposes that feminism should be interpreted and contextualised locally in order to be effective and inclusive, and so in order for the human rights project to fully realise its potential to empower the marginalised and make space for their voices to be heard. Providing a detailed, empirically based, analysis of rights in action, this book will be of relevance to scholars, students and practitioners in human rights policy and practice, in international law, minorities’ and indigenous peoples’ rights, gender studies, and Middle Eastern and North African Studies.
Investigating minority and indigenous women’s rights in Muslim-majority states, this book critically examines the human rights regime within international law.
Explores the decision by the government of Egypt in the 1970s to constitutionalize Islamic Sharī a, and discusses its impact on Egypt's constitutional jurisprudence.
Explores the decision by the government of Egypt in the 1970s to constitutionalize Islamic Sharī a, and discusses its impact on Egypt's constitutional jurisprudence.
