Sebanyak 19112 item atau buku ditemukan

Pendidikan dan Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar

Globalisasi telah menggeser pendidikan dari upaya mencerdaskan bangsa menjadi komoditas, sehingga nilai kebangsaan dan moralitas sering kali diabaikan. Indonesia menghadapi tantangan besar dari perubahan ini, yang menjadikan pendidikan lebih pragmatis dengan fokus pada penguasaan ilmu (scientia) tanpa memperhatikan nilai-nilai kebangsaan. Filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dengan prinsip “trikon” (kontinyu, konvergen, konsentris) diyakini mampu mengatasi distorsi dalam pendidikan, menekankan internalisasi budaya agar peserta didik berkembang secara utuh dan tetap terhubung dengan identitas bangsa. Kurikulum Merdeka diimplementasikan untuk mengoptimalkan potensi siswa melalui pendekatan yang fleksibel. Guru diberikan keleluasaan memilih materi yang sesuai kebutuhan siswa, diharapkan menjadi penggerak untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif dan adaptif terhadap teknologi. Prinsip Sekolah Ramah Anak juga diterapkan, memastikan hak siswa dalam lingkungan yang aman dan bebas kekerasan serta diskriminasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif siswa. Buku Pendidikan dan Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar mengupas penerapan Kurikulum Merdeka di jenjang dasar sebagai respons terhadap tantangan global. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi dasar buku ini, menggarisbawahi kemandirian dan pembentukan karakter sesuai nilai kebangsaan. Buku ini mencakup program sekolah ramah anak, profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran sosial-emosional berbasis digital, serta pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sebagai panduan lengkap, buku ini membantu pendidik memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka untuk membangun generasi yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan global.

... Islam & Pendidikan , 14 ( 2 ) , 92–97 . Nasution , M. K. ( 2017 ) . Penggunaan Metode Pembelajaran dalam Peningkatkan Hasil Belajar Siswa . Jurnal Ilmiah ... sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah . Jurnal Ilmiah. Merdeka di Sekolah Dasar.

CLASSROOM MANAGEMENT DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Buku Classroom Management dalam Pendidikan Agama Islam karya Muhammad Hafiz Ansyari dan rekan-rekannya membahas secara mendalam tentang bagaimana mengelola kelas secara efektif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam. Buku ini dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adil, dan penuh makna dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Isi buku mencakup penjelasan tentang konsep dasar manajemen kelas, prinsip keadilan, otoritas guru, pendekatan preventif, suportif, dan korektif, serta pentingnya komunikasi efektif. Buku ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengelola kelas PAI, dan memberikan solusi yang relevan dengan prinsip-prinsip Islami, seperti menanamkan disiplin melalui pendekatan proaktif dan reaktif. Dilengkapi dengan contoh penerapan, seperti penggunaan teknologi dan media Islami dalam kelas, buku ini menggarisbawahi pentingnya membangun karakter siswa yang berakhlak mulia, memahami tanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai Islami di setiap aspek kehidupan. Penulis berharap bahwa dengan memahami dan menerapkan manajemen kelas berbasis nilai Islam ini, para guru dapat membantu siswa mengembangkan kepribadian yang kuat dan seimbang antara aspek akademis dan spiritual.

... , & Kibtiyah , A. ( 2022 ) . Pembentukan karakter religius , disiplin dan tanggungjawab melalui kegiatan Tahfidzul Qur'an di SD Islam roushon fikr jombang. Attaqwa: Jurnal. 94 - Classroom Management dalam Pendidikan Agama Islam.

PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Buku ini mendeskripsikan tentang berbagai referensi terkait Hukum Acara Pidana ditulis oleh para dosen dan praktisi yang pakar dibidang hukum pidana. Uraian materi yang dipaparkan dalam bab ini meliputi uraian umum, Konsep Dasar Hukum Acara Pidana, Proses Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Eksekusi Putusan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Teknologi, Etika dan Profesionalisme, Tantangan dan Inovasi dalam Hukum Acara Pidana.

... pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian . Penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi ini dikenal dengan istilah Tater - Opfer - Ausgleich ( TOA ) . Apabila TOA telah dilakukan , maka penuntutan ...

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi

Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang selama ini leluasa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi sulit dimintai pertanggungjawabannya di Psengadilan karena ketiadaan hukum acara yang mengatur. Masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini, adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana implementasi pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam mewujudkan kepastian hukum?

Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang ...

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik serta memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif, kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Dalam kebijakan legislatif merupakan tahapan yang strategis karena menentukan tahap-tahap berikutnya. Hal ini mengingat pada saat perundang-undangan pidana akan dibuat maka akan ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya Undang-Undang itu, perbuatan apa yang dipandang untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, ini berarti menyangkut proses kriminalisasi. Indonesia adalah negara hukum, demikian rumusan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum maka semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuan negara harus mendasarkan pada Undang-Undang yang telah ditetapkan. Hukum sebagai dasar Pemerintah untuk menjalankan Pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi. Perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur di dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar. Jati diri bangsa inilah yang merupakan filter masuknya nilai-nilai dari bangsa lain.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan dilarang.

PERKAWINAN PAKSA TERHADAP ANAKDALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DANMAQASID SHARI'AH

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yang salah satunya ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan ini tidak sekadar menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keluhuran keturunan serta menjadi kunci ketentraman hidup yang mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang antara suami istri. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 1: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah mengembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”1

... anak merupakan isu yang sangat krusial dalam upaya perlindungan hak asasi manusia , khususnya bagi anak - anak perempuan . Dalam berbagai budaya dan sistem hukum di dunia , perkawinan anak sering kali dilatarbelakangi oleh tekanan ...

Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak”

Pemenuhan hak-hak anak merupakan fondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya di manapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya, termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.

... perlindungan hak perempuan dan anak, ACWC telah menyusun Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Children in ASEAN (DEVAWC). Deklarasi tersebut memperkuat komitmen ASEAN dalam ASEAN Declaration on the Elimination of ...

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan  jenis  kelamin  sudah  tidak  lagi  relevan. Kita lihat kaidah hukum kita.   Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini  menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan.  Ini   terdiri  dari  kaidah/norma  agama , kaidah  kesusilaan,  kaidah  sopan-santun, dan  kaidah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan. Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan.  Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

... perempuan dan anak. “Kita juga tengah mempersiapkan agar perempuan kita makin banyak di legislatif. Itu bagian tugas kami. Semakin banyak, itu akan menjawab persoalan perempuan dan ... Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan - Rajawali Pers

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan jenis kelamin sudah tidak lagi relevan. Kita lihat kaidah hukum kita. Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ini terdiri dari kaidah/norma agama , kaidah kesusilaan, kaidah sopan-santun, dan kaidah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan. Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah.

Optimasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Buku “Optimasi Pembelajaran PPKn” melalui Teknologi Digital membahas perubahan signifikan dalam metode pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui penerapan teknologi digital. Buku ini mengeksplorasi berbagai alat dan platform digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Serta fokus pada interaktivitas dan keterlibatan siswa, buku ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

... citizenship menjadi bagi guru PKn dalam rangka terbentuknya Integrasi pemanfataan pengembangan digital citizenship melalui pembelajaran berbasis kompetensi (PKn), yang didukung oleh era komunikasi digital secara real time oleh CPS ...