Sebanyak 841 item atau buku ditemukan

AKUNTABILITAS Konsep dan Implementasi

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah merupakan wujud dari bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini amat penting memperoleh perhatian kita bersama, karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat. Untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Jika akses dan saluran ini diberikan oleh pemerintah, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Menggagas keterbukaan informasi publik

upaya kolektif berantas korupsi

Legal analysis on the needs and establishment of public information transparency in Indonesia.

Legal analysis of the need for and establishment of public information transparency in Indonesia.

Undang-Undang Penyiaran beserta 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan

Indonesian law on broadcasting; includes related laws and its implementing regulations.

Indonesian law on broadcasting; includes related laws and its implementing regulations.

Menegakkan Undang-Undang Penyiaran

hukum penyiaran : judicial review, 7 peraturan pemerintah, PP nomor 11, 12,13, 49, 50, 51, 52 tahun 2005

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Judicial review on enforcement of broadcasting law in Indonesia.

Kontroversi undang-undang tanpa pengesahan presiden

Sharing of legislative power during legislation process and its impact on legality of the law in Indonesian legal system.

Sharing of legislative power during legislation process and its impact on legality of the law in Indonesian legal system.

Undang-Undang Pers

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Indonesian law of 1999 regarding press; includes related laws and government regulations and Indonesian journalistic ethics.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret tentang kode etik jurnalistik ; Surat Keputusan Depan [sic.] Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang standar organisasi wartawan ; Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK/-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang penguatan peran Dewan Pers ; Surat Keputusan Dewan Dewan Pers No. 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers