Sebanyak 2866 item atau buku ditemukan

A Plan for Advancing Quality and Excellence by the Organization and Management of Public Education

The Official Report with Recommendations of the Governor's Commission to Establish a Comprehensive Plan for School District Organization and Collaboration

... "This Commission was charged by the Governor with reviewing the way elementary and secondary education is organized in the Commonwealth."; "Key points of the charge to the Commission cite the needs to: a. Prepare and recommend a comprehensive plan for school district organization, collaboration, cooperation and state assistance. ... b. Review the present status of school district organization and delivery of educational services in the Commonwealth with particular attention to the authority of the Board of Education to achieve improvement in school district organization ... c. Assure that the process of developing the plan includes extensive participation of citizens from communities of all sizes and locations in the Commonwealth in such a manner as to present to them a variety of alternatives to achieve satisfactory and economical educational programs and to elicit from them their preferences and ideas for possible new approaches to school districting. d. Recommend the necessary processes and resources for assuring the implementation of the provisions of the plan ... e. Give careful consideration to ways and means of bringing urban and suburban children and youth together for common education experiences."; sections include: What is a School District? // The Present Organizational Dilemma of School Districts // School District Consolidation // The Structure, Enrollment and Finance of Public Elementary and Secondary Education // Measures of School District Inequality // Fiscal Crisis in Local School Districts // How Many School Districts are "Too Small?" // Urban and Metropolitan Organizations // Occupational Education // Proliferation of Inadequate Programs // Vocational Offerings, Alternatives and the Student (Limited Choices for Girls, Admission to Regional Vocational-Technical School) // Management Problems in Small School Districts // Citizen Involvement and the Management of School Districts // The Changing Department of Education // Other Reports Related to the Commission's Work // The Commission's

RECOMMENDATION # 5 : THE BOARD OF EDUCATION SUPPORTED BY THE GENERAL COURT AND THE GOVERNOR SHOULD TAKE IMMEDIATE ACTION TO INCLUDE AN EDUCATIONAL SERVICE UNIT ( ESU ) IN EACH REGIONAL CENTER OF THE ...

Economic System in Islam

Though Capitalistic In Nature, The Islamic Economic System Is Not, However, Based On The European Or American Capitalist Economic Principles, Which Is No Way Heed Moral Or Ethical Conceptions. The Islamic System Obeys Fully And Unconditionally The Dictates Of Moral And Ethical Doctrines. The Difference Between The Islamic And The Capitalist Economic Systems Is Thus A Cardinal And Fundamental One.This Islamic Economic System Also Laid Down The Principle Of The Equality Of Value Between Labour And Capital, By Recognizing That Labour Should Be Accorded Equal Consideration With Capital-In Fact That It Can Itself Be Regarded As Form Of Capital .The Present Book Consists Of Eleven Articles Explaining Some Vital Aspects Of Economic System In Islam. The Material Is Based On The Writings Of Renowned Scholars On The Subject, Drawn From Different Sources- Books, Journals And Magazines. As Such A Dependable Source Of Reference.

The Difference Between The Islamic And The Capitalist Economic Systems Is Thus A Cardinal And Fundamental One.This Islamic Economic System Also Laid Down The Principle Of The Equality Of Value Between Labour And Capital, By Recognizing That ...

The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy

The main characteristics of an Islamic financial system are described relying on recent writings on the subject and on the actual practice of Islamic banking. A theoretical model of an Islamic economic system is developed by generalizing the standard IS-LM model in order to study the effects of monetary policy on the macro-economic variables of an Islamic economy. Whether the authorities attempt to influence monetary conditions through changing the money supply or use the flow of Mudarabah financing as an intermediate objective, there would be no fundamental change in the way monetary policy affects economic variables. An expansionary monetary policy would reduce rates of return and increase output.

The main characteristics of an Islamic financial system are described relying on recent writings on the subject and on the actual practice of Islamic banking.

European Employment Models in Flux

A Comparison of Institutional Change in Nine European Countries

A new contribution to the debate on the evolution of European employment and social models. These models need to adjust to meet new challenges, including globalization, ageing societies, and new governance approaches at national, EU and international level. This book explores these issues through the experiences of nine EU countries.

This book explores these issues through the experiences of nine EU countries.

NAFKAH ANAK PERSPEKTIF DUAL SISTEM HUKUM DI INDONESIA

NAFKAH ANAK PERSPEKTIF DUAL SISTEM HUKUM DI INDONESIA Penulis : Dr. H. Muhammad Zakaria, M.H. Editor : Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-507-5 Terbit : Februari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi hak untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Ketentuan hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan kewajibannya. Bagaimana pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia, maka buku ini jawabannya. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

3 tahun 2006 kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah meliputi: Bank Syariah, Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun ...

Bijak Meminjam dan Menggunakan Uang Bank

"""Meminjam uang dari bank, memiliki dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di satu sisi akan membantu Anda menghindari rentenir, sementara sisi yang lain mewajibkan Anda melunasinya. Banyak pengusaha yang memperbesar bisnisnya dengan uang milik orang lain, sebab jika hanya mengandalkan uang yang dimilikinya, ekspansi bisnisnya akan terbatas. Bahkan bukan hanya menggunakan uang orang lain, banyak pengusaha yang sukses sesungguhnya menggunakan kepandaian dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Tetapi jika tidak hati-hati mereka bisa tergelincir pada kasus hukum. Karena Anda harus mengembalikan pinjaman Anda berupa pokok dan bunganya, Anda perlu bijak dalam menggunakan pinjaman Anda. Jangan karena kemudahan prosedur, Anda menggunakan pinjaman Anda dengan sembrono. Kami para penulis, telah membuktikan bahwa dengan pinjaman bank kami dapat mewujudkan semua keinginan kami: memiliki dan membangun rumah, membeli kendaraan roda empat, menyekolahkan anak keluar negeri, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan lain sebagainya, yang mungkin sulit kami lakukan jika tidak menggunakan fasilitas bank. Selamat meminjam dan menggunakan uang bank dan semua fasilitas yang disediakan oleh bank dengan bijak. """

Selamat meminjam dan menggunakan uang bank dan semua fasilitas yang disediakan oleh bank dengan bijak. """

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan atau bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Berbahayanya pasar modal dan bank terhadap pencucian uang dapat memengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter. Tidak efektifnya pelaksanaan rezim anti-pencucian uang, juga akan mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti-pencucian uang dalam mendukung upaya penegakan hukum (law enforcement) atas tindak pidana asal, seperti korupsi, pembalakan liar, perdagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi, bahkan memperluas kejahatannya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta guna menghindari adanya penilaian negatif komunitas internasional yang tentunya akan berdampak buruk terhadap stabilitas dan integritas sistem keuangan dan sistem perekonomian, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40 + 9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice).

Digital signature adalah tanda tangan secara elektronik yang digunakan oleh seseorang untuk mengautentikasi identitas pengirim pesan atau penanda tangan sebuah dokumen. Menurut Rancangan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik, ...

Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal

Pariwisata halal dewasa ini menjadi kajian menarik di kalangan akademisi dan pengelola wisata. Selain sebagai penguat kunci ekonomi, sektor yang belum dikelola secara baik ini menjadi pasar baru bagi pariwisata berbasis halal. Wisata halal merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada Hukum Syariah Islam, yang memandu semua aspek kehidupan seorang Muslim dari lahir sampai mati. Secara umum, halal mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Syariah dan mencakup hal-hal yang beragam seperti makanan, perbankan, kosmetik, produk farmasi dan vaksin, dan pariwisata. Buku yang di nukil dari beberapa jurnal internasional ini mengulas secara umum potensi dan prospek wisata halal. Terutama di era new normal pada saat pariwisata seluruh dunia mengalami penurunan drastis akibat pandemi Covid-19. Selamat Membaca

Pariwisata halal dewasa ini menjadi kajian menarik di kalangan akademisi dan pengelola wisata.

Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0

Buku Strategi Pemasaran 5.0 ini merupakan edisi ke-2 dari buku Strategi Pemasaran penulis tahun 2011, beriringan perubahan lingkungan yang begitu cepat yaitu adanya pandemi COVID-19 ketika buku ini ditulis, serta perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk seluruh sektor kehidupan manusia, baik pada sektor bisnis, pemerintahan, bahkan sektor sosial lainnya. Strategi Pemasaran 5.0 adalah suatu strategi dalam merumuskan perancangan produk, penentuan harga, perencanaan distribusi, dan komunikasi pemasaran yang terpadu untuk menciptakan nilai bersama kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara internal maupun eksternal dengan memanfaatkan sinergisitas antara human capital dengan teknologi digital, Karena itu pembahasan strategi Pemasaran 5.0 diawali oleh MARCs Model yang ditemukan oleh Prof. Nandan L. Krisna. Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Nandan L. Krisna. Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.