Sebanyak 4823 item atau buku ditemukan

Global Political Economy

Centred around key topics and debates, Global Political Economy encourages students new to the field to explore its breadth and diversity, and understand how to approach and answer the big questions that matter today. Written by scholars from around the world, the textbook reflects the interdisciplinary nature of the field by addressing essential topics and themes, such as poverty, labour, migration, and the environment.Each chapter includes a unique 'Roundtable' feature, in which a diverse range of scholars consider a key question, introducing students to the dialogue between academics on core issues, and the interplay and value of different opinions, and perspectives. The 'Over to You' element invites the reader to consider the persuasiveness of the arguments, reflect upon their own perspective, and become an active participant in the debate. With a strong emphasis on 'globalising' the study of GPE, the textbook introduces to students the idea that it matters who is talking and writing, that there are different ways of seeing the world, and that bringing together different theoretical and methodological perspectives adds to the depth and richness of their understanding. Digital formats and resourcesGlobal Political Economy is available for students and institutions to purchase in a variety of formats, and is supported by a range of online resources. The e-book offers a mobile experience and convenient access: www.oxfordtextbooks.co.uk/ebooks

With a unique emphasis on the big debates and questions that have the potential to affect all our lives, a diverse range of viewpoints are presented to encourage and equip students to become active participants in the discussions that ...

Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional; serta tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional sementara atau ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc campuran (hybrid model) di mana di dalamnya mengulas tentang Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan Timor Timur. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum yang tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #MediaPressindo

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional.

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia. Maka keseluruhan materi kuliah ini dirancang untuk mengantar para mahasiswa pada suatu ‘penemuan-diri dan penegasan-diri’ sebagai orang Indonesia: AKU INDONESIA – AKU PANCASILA. Seluruh materi dalam perkuliahan ini terdiri dari 11 bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan berisi suatu pengantar umum ke dalam materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini mahasiswa agar mereka sungguh menjadi “Orang Indonesia”. Terkandung maksud “pembentukan karakter keindonesiaan” para mahasiswa sebagai generasi muda pemimpin masa depan bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada generasi muda. Penanaman nilai-nilai ini melibatkan seluruh aspek kepribadian, dalam arti: harus diketahui dan dipahami ‘akal-budi’ (koqnitif), diresapkan dalam hati, dihayati dan dicintai (afeksi), dan diwujudkan dalam perbuatan nyata (psikomotorik). Hasilnya ialah kita memperoleh sosok-sosok warga negara yang berkualitas unggul: unggul akal budinya, unggul nuraninya dan unggul keterampilan kewarganegaraannya. Bab 2 hingga Bab 7 menyajikan materi-materi terkait Indonesia sebagai bangsa yang menegara. Di dalamnya dikemukakan segala hal ihwal kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, mulai dari : (1) negara dan konstitusi, (2) hak dan kewajiban warga negara dan negara, (3) identitas nasional dan integrasi nasional, (4) ciri Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang bersifat demokratis, dan (5) otonomi daerah sebagai suatu kebijakan politik ketatanegaraan orde reformasi, yang menerapkan asas desentralisasi dalam politik administrasi pemerintahan. Tujuan bab-bab kebangsaan dan kenegaraan ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa dengan materi-materi seputar Negara Indonesia, agar Character Building yang diupayakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai dasar ke-ilmu-an yang kokoh secara ontologis, epistemologis dan axiologis. Berbekalkan materi-materi kebangsaan dan kenegaraan dalam Bab 2 hingga Bab 7, buku ini membawa mahasiswa memasuki 3 bab puncak, yaitu: Bab 8 tentang Geopolitik Indonesia, yang lazim disebut Wawasan Nusantara; Bab 9 tentang Geostrategi Indonesia, yang lazim disebut Ketahanan Nasional, dan Bab 10 tentang Bela Negara. Ketiga bab ini disebut “puncak-puncak” mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, karena sebagai suatu proses Indonesianisasi, Pendidikan Kewarganegaran pada akhirnya harus menyadarkan mahasiswa bahwa watak kepribadian Indonesia yang telah terbentuk dalam diri mereka masing-masing harus berpuncak pada suatu “komitmen dan bakti” pada Nusa dan Bangsa Indonesia yang sedang membangun, dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai profesi masing masing berdasarkan ‘wawasan Nusantara’ sebagai geopolitik nasional Indonesia. Komitmen dan bakti terhadap Nusa dan Bangsa ini, selain mencerminkan semangat nasionalisme dan patriotisme, juga sekaligus berfungsi membangun suatu postur ‘ketahanan nasional’ yang tangguh, tahan uji, dan tahan banting di tengah rongrongan aneka ragam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung maupun tidak langsung, nyata maupun tidak/belum nyata, bersifat militeristik maupun nir-militeristik. Itulah semangat BELA NEGARA. Dari antara aneka ragam masalah nyata yang merongrong tubuh bangsa dan negara ini, salah satu yang sangat potensial menghancurkan Indonesia dari dalam adalah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME. Maka seluruh materi ditutup dengan Bab 11 tentang MEMBANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI. Budaya antikorupsi harus dikembangkan di kalangan generasi muda, agar pada saatnya mereka memimpin bangsa dan negara ini, mereka setidak-tidaknya telah memiliki suatu ‘kebiasaan yang jauh dari perilaku koruptif. Demikian SINOPSIS materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Unika Atma Jaya Jakarta. Semoga berkat Tuhan Yang Mahakuasa menyertai pelaksanaan perkuliahan ini demi Indonesia Maju.

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah suatu proses INDONESIANISASI, proses meng-indonesia-kan orang-orang Indonesia, dalam hal ini para ‘mahasiswa’, agar sungguh menjadi Indonesia.

Total Quality Management in Education

This text has been written for managers in higher education as well as for headteachers and deputy heads in the school sector.;"Total quality management" (TQM) is a philosophy and a methodology that is widely used in business, and increasingly in education, to manage change or other processes. With the pressure for change and quality in education never more acute, this book provides an opportunity for readers in education to acquaint themselves with TQM.;Revised and updated, this edition introduces the key concepts of TQM in the education context. It discusses organizational, leadership and teamwork issues and the tools and techniques of TQM. This text should help educators develop a framework for quality management in their school, college, department or university.

This text has been written for managers in higher education as well as for headteachers and deputy heads in the school sector.

Adjudicating Family Law in Muslim Courts

While there are many books on Islamic family law, the literature on its enforcement is scarce. This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab. It thereby aids the understanding of shari'a law in practice in a number of different cultural and political settings. It shows how the existence of differing views of what shari'a is, as well as the presence of a vast body of legal material which judges can refer to, make it possible for courts to interpret Islamic law in creative and innovative ways.

This book focuses on how Islamic family law is interpreted and applied by judges in a range of Muslim countries – Sunni and Shi'a, as well as Arab and non-Arab.

FAMILY LAW NON-MUSLIM IN MALAYSIA: SECOND EDITION (IIUM PRESS)

The second edition of Family Law (Non-Muslims) in Malaysia is generally an improved version from the. first edition which was published ten years ago and heavily referred to by law students as a textbook. It discusses the substantive family laws related to the non-Muslims in Malaysia which are based on the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976- an􀀉 several other supplementary statutes. Besides updating the previous chapters on family law matters, the book updates the global concern on the appropriate law when dealing with family related disputes in the 21st century. The new topics on reconciliation and mediation are incorporated to emphasise the need for therapeutic intervention when dealing with personal relationships and encourage kindness even in the most difficult of circumstances which can have significant longer-term consequences and lead to higher levels of considerate behaviour. The philosophy of family, love and kindness must be well embraced by family law lawyers, judges and administrators of family law in the adjudication process. The book is jointly authored by family law lecturers at the Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia. It will benefit not only students, academics and practitioners, but also those in the legal fraternity and those who have interest in non-Muslims' family law in Malaysia. Finally, this book could not have been published without a great deal of help and encouragement from many sources.

... Islamic University Malaysia ( IIUM ) . At present , she is a Professor at the Islamic Law Department , Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws , IIUM . She was the Coordinator of the IIUM Legal Clinic . She lectures on Islamic jurisprudence and ...

Muslim Family Law in Western Courts

This book focuses on Islamic family law as interpreted and applied by judges in Europe, Australia and North America. It uses court transcriptions and observations to discuss how the most contentious marriage-related issues - consent and age of spouses, dower, polygamy, and divorce - are adjudicated. The solutions proposed by different legal systems are reviewed , and some broader questions are addressed: how Islamic principles are harmonized with norms based on gender equality, how parties bargain strategically in and out of court, and how Muslim diasporas align their Islamic worldview with a Western normative narrative.

Elisa Giunchi. with the effect of furthering the heterogeneity of state Islamic law in those countries in which the criminal and fiscal system have been 'Islamicized'. Today, one century after Bryce and contrary to his predictions, Islamic ...