Sebanyak 41598 item atau buku ditemukan

Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia

studi, analisis, kritik, dan solusi kajian hukum dan politik

Role and position of Regional Representatives Council in Indonesian politics and government.

Role and position of Regional Representatives Council in Indonesian politics and government.

Jurnal hukum bisnis

18 ( 3 ) Pemerintahan daerah propinsi , daerah kebupaten , dan daerah kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota - anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum . " “ 18 ( 3 ) The provincial , regency and city regional ...

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein

Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun

Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam book chapter ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi

On constitutional law of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution in 1999-2002.

Namun , statusnya bersifat administratif belaka dan tidak sama dengan
kedudukan daerah kota yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan dipimpin
oleh seorang walikota . Di samping itu , setiap pemerintahan daerah juga
memiliki ...

Inventarisasi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat

Protection on rights on adat law societies in Indonesia.

... 62,64,66,74 , 76,77,80,87,88,90,91,92 , 93,97,99,102,105,107,110,111,112
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945 Kedudukan Komite Nasional 90 Undang
- Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah 90
 ...

Perjuangan hukum dan keadilan di belantara politik

pembelaan Ir. Akbar Tandjung : perkara pidana nomor 499/Pid.B/2002.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Defense of the team of attorneys for Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case trials at Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, court of the first instance.

pembicaraan yang dominan berupa kerawanan sembako dan huru - hara
dipelbagai daerah . ... disepakati agar Presiden sebagai Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan dapat mengijinkan pemanfaatan dana non - neraca Bulog
sebagai ...

Tindjauan hukum Islam dan hukum barat

ngan pendjadjahan mereka , disamping mana mereka tidak begitu atjuh dengan
pemerintahan negerinja . ... Hingga hukum2 daerah Tropic perlu sekali guna
mengobah sifat pemalas dan memimpin agar pertjaja pada tenaga sendiri .
Sebab ...

Himpunan laporan hasil pengkajian bidang hukum laut

Daerah hukum suatu Pengadilan Negeri adalah identik dengan wilayah
Pemerintah Daerah , sedangkan laut tidak dibagi - bagi atas daerah - daerah
Pemerintahan Daerah . i ) Pasal 86 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981
menetapkan ...

Azas dan dasar hukum perdata

Di daerah Koto - Piliang , parui - parui itu terdiri atas empat sampai sembilan clan
, jang terhimpun merupakan uni - uni ( suku ) . Tiap - tiap parui dikepalai oleh
panghulu ... Mauti , urusan pemerintahan . 2 . Dubalang , urusan kepolisian . 3 .

Pola hukum kewarisan adat dan hak ulayat daerah Kampar

Adat inheritance and land rights in Kabupaten Kampar, Riau Province.

Adat inheritance and land rights in Kabupaten Kampar, Riau Province.