Sebanyak 41538 item atau buku ditemukan

Risalah rapat panja gabungan Komisi II dan Komisi III tentang penegakkan hukum dan pemerintahan daerah

Proceedings of some meetings of working groups of the Indonesian House of Representatives concerning law enforcement and local government in Indonesia.

Proceedings of some meetings of working groups of the Indonesian House of Representatives concerning law enforcement and local government in Indonesia.

Kelembagaan dan kewenangan di bidang hukum agraria dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

laporan penelitian DIK suplemen Universitas Airlangga

Analisis dan evaluasi hukum tentang peran lembaga peradilan dalam sengketa pilkada

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh

Aceh merupakan daerah otonomi khusus setiap peraturan yang hendak diberlakukan di Aceh harus terlebih dahulu diqanunkan. Meskipun Qanun Aceh adalah produk perundang-undangan di daerah, namun ia memiliki karakteristik tersendiri. Qanun Aceh juga diberi kekuatan yuridis untuk mengatur materi-materi muatan, yang tidak dapat diatur dalam peraturan daerah pada umumnya. Walaupun Qanun Aceh adalah produk peraturan perundang-undangan di daerah, namun dia diberi kekuatan untuk mengatur ancaman pidana melampaui apa yang biasanya diatur oleh peraturan daerah pada umumnya. Kewenangan yang dimiliki Qanun Aceh untuk mengatur materi tertentu, bukanlah sesuatu yang menyimpang atau keluar dari hukum nasional. Ia tetap menjadi bagian hukum nasional karena kewenangan itu diberikan kepada Qanun atas perintah Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.

Buku Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Menindjau hukum adat Indonesia

Seperti kita telah mengetahui , Raffles ialah „ lieutenant - governor “ ( 1811 –
1816 ) atas pulau Djawa dan daerah taklukan lainnja ketika zaman
pemerintahan Inggris . Satu dan lain tentang politiknja kita dapat membatja
dalam buku : Dr ...

Antara imajinasi dan hukum

sebuah roman biografi H.B. Jassin

serangan balik dalam waktu cepat. Sementara itu Angkatan Perang Jepang
bebas bergerak ke selatan, ke kepulauan-kepulauan di daerah Pasifik. ...
Dengan cepat Jepang mengambil alih roda pemerintahan. Semua dinas dibuka
kembali, ...

Dinamika penerapan hukum agama dan adat dalam konteks pembangunan hukum nasional

studi dinamika perilaku kehidupan masyarakat dalam penerapan hukum ekonomi syariah

Implementation of Islamic law on banking industry in Kalimantan Selatan and Sulawesi Selatan Provinces.

Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ( DKI Jaya ) , yang
dikepalai oleh seorang gubernur dengan ... seperti , gedung untuk Pemerintahan
, Perusahaan , Perguruan Tinggi , Bank , Hotel , Pusat Perbelanjaan , Bandara ...

Penemuan hukum adat

Untuk selanjutnya haruslah disinggung beberapa kali gubernur - gubernur
pantai timur laut Jawa dan kepalakepala pemerintahan setempat * ) di daerah
Pantai Timur Jawa . Mungkin ada faedahnya untuk mengingatkan bahwa
hubungan itu ...

Hukum dan kebijakan publik

Pelaksanaan undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah adalah salah contoh nyata . UU No . 22 / 1999 adalah sebuah produk
hukum yang seyogyanya memiliki sisi kepastian hukum sebagai syarat
mutlaknya .