Sebanyak 2032 item atau buku ditemukan

Konflik sebagai Solusi Anti Writer’s Block ala Story Waveform Model

Melanjutkan penelitian sebelumnya tentang "Story Waveform Model sebagai Alternatif Lebih Baik dari Story Mountain Model dalam Mendesain Cerita Agar Lebih Mudah," yang terpublikasi di An1mage Jurnal Studi Kultural [1]. Kali ini peneliti berfokus pada mengapa banyak pengarang cerita fiksi mengalami writer’s block, salah satu potensinya adalah kekurangan dalam menggali konflik dalam suatu cerita yang digarapnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta observasi sekaligus keterlibatan aktif penulis dalam kelompok sampling di Komunitas Pembuat Cerita Indonesia (KPCIN) dalam WA Group Inovel dengan publikasi aktif karya komunitas inovel salah satunya di majalah An1magine dan publikasi novel digital di marketplace seperti Play Store,Google Play, Google Book, dan inovel marketplace itu sendiri. Kecenderungan adanya writer’s block bukan karena ketidakmampuan membuat cerita, atau tidak memiliki ketrampilan membuat cerita, tetapi terkadang lebih sering terjadi karena penulisnya tidak ada semangat untuk melanjutkan karena cerita dianggap belum menarik oleh pembuatnya, juga bukan karena tidak memiliki waktu untuk melanjutkannya, juga bukan karena tidak ada komitmen untuk menyelesaikannya, tetapi lebih banyak karena keadaan mental di mana tidak ada sesuatu yang menarik untuk melanjutkannya. Penelitian ini menjawab salah satu potensi writer’s block yang ada serta memberikan beberapa potensi solusi yang membantu para pengarang agar bangkit lagi dalam menyelesaikan ceritanya karena semangat baru yang dimilikinya.

Melanjutkan penelitian sebelumnya tentang "Story Waveform Model sebagai Alternatif Lebih Baik dari Story Mountain Model dalam Mendesain Cerita Agar Lebih Mudah," yang terpublikasi di An1mage Jurnal Studi Kultural [1].

Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan

Pandemi Covid-19 saat ini telah melahirkan new normal (tatanan baru) yang mengharuskan seluruh masyarakat, termasuk orang tua beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika, sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Kehadiran negara menjadi sebuah keharusan untuk meredam kecemasan warga negaranya dalam hal pemahaman tentang status pendemi virus corona (Covid-19), melalui peran membuat kebijakan, edukasi, pencegahan dan penanganannya. Peran negara secara edukatif mejadi langkah awal sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang sahih agar warga negara secara mindset tidak terpasung oleh berita hoaks. Selanjutnya langkah pencegahan dan penanganan menjadi kebijakan yang dikuatkan dengan membuat regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan aktualisasinya dalam hal pelayanan publik yang akuntabel. Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis selama dua minggu sejak 20 Juni sampai 5 Juli 2020. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen dari berbagai institusi melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan khusus pada bidang Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan untuk menghasilkan solusi demi kemaslahatan Bersama. Buku ini membahas: 1. Menakar Diri Di Era New Normal 2. Manifestasi Modal Sosial dalam Membangun Imunitas Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19 3. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19 4. Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19 5. Aspek Hukum Pandemik Covid-19: Asimilasi dan Hukum Acara 6. Menakar Kebijakan Virus Corona (Covid-19) 7. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan MenghadapiPandemi Covid 19 8. Transisi Normal Baru dalam Pendidikan 9. Inovasi Pembelajaran Era Covid-19 dan Problematikanya 10. Transformasi Media dan Metode Pembelajaran pada Masa PandemiCovid-19 11. Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar Di Madrasah 12. Kreatif Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar DiMasa Pandemi Covid-19 13. Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi Untuk Kegiatan Manajerial Di Era Pandemi Covid-19 14. Manajemen Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Masa PandemiCovid-19 Metamorfosis Supervisi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19

pendidikan. Maka dari itu pada tanggal 30 juni 2020 diluncurkanlah Buku Saku Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disepakati oleh 4 menteri yaitu: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan ...

Social Movement Malaysia

This book considers the proliferation in Malaysia over the past two decades of non-governmental organizations (NGOs) associated with various social movements, both to provide basic information about the NGOs and social movements, and to discuss their role in the development of civil society generally in particular their contribution to the reform movement, which has been gathering strength since 1998. The book discusses the nature and development of the movements, and shows that those movements concerned with human rights and women's issues have made significant contributions to the reform movement and been irrevocably changed by their involvement in it.

This volume on Social Movements in Malaysia grew out of a perceived serious
lack in the literature. While non-governmental organisations (NGOs) associated
with various social movements have proliferated over the past two decades in ...

Deradicalizing and Disengaging the Children of the Islamic State - ISIS Radicalization Belgian Case Study, Physical and Psychological Consequences of Child Association With Terrorists Groups

Thousands of ISIS fighters and supporters, over 4,000 children being among them, were displaced after the Islamic State's proclaimed caliphate collapsed in 2019. While some countries have been either ambivalent or completely against repatriating ISIS children, other countries have planned to accept them back. This leads to several questions: are current deradicalization and disengagement programs applicable to the children of ISIS? Would these programs help to reintegrate children back into society? Are different approaches needed? To better answer these questions, the research in this thesis extracts key themes present in current deradicalization and disengagement programs and compares those themes with the factors motivating children to join terrorist organizations. Through qualitative analysis, this thesis finds that current programs are largely prison-based and place heavy emphasis on addressing radical ideologies and providing social aid. Unfortunately, these programs are not suited for child reintegration and are unprepared to handle the unique cognitive and social aspects of adolescents. Therefore, this thesis recommends that current deradicalization and disengagement programs replace strategies that address ideology and provide untailored social aid with programs that address positive peer contacts, foster constructive social networking, and provide psychological counseling and guidance, so that the children of ISIS can be successfully reintegrated back into society.This compilation includes a reproduction of the 2019 Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community.I. Introduction * A. Importance * B. Clarifying Terminology * C. Findings * D. Thesis Overview * II. Factors That Propel Children Into Radicalization * A. Structural, Social, and Individual Factors * 1. Structural * 2. Social * 3. Individual * B. Radicalizing Children Into ISIS: A Belgian Case Study * C. The Consequences of Child Association With Terrorists Groups * 1. Physical * 2. Psychological * D. Conclusion * III. An Analysis on Deradicalization and Disengagement Programs and Their Effectiveness * A. Key Elements of Deradicalization and Disengagement Programs * 1. Ideology * 2. Social Aid * B. Measuring the Effectiveness of Deradicalization and Disengagement Programs and Strategies * C. Conclusion * IV. Deradicalization and Disengagement Programs Applied to Children * A. Can Current Programs Help Children? * 1. Aspects of Deradicalization and Disengagement Programs Applicable to Children. * 2. Aspects of Deradicalization and Disengagement Programs Inapplicable to Children * 3. How to Improve Deradicalization and Disengagement Programs for Children * B. Additional Areas Of Concern * C. Conclusion The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), also known as the Islamic State (IS) or by the Arabic acronym Daesh, grabbed the attention of the world through its rapid expansion and gruesome, violent extremism. This group was able to seize and control territory inside Syria and Iraq the size of Britain that contained a population of eight million people. Thousands of Muslims from around the world flocked to ISIS when it claimed to have established the caliphate under its leader and self-proclaimed caliph Abu Bakr al-Baghdadi. During the height of its three-year rule starting in 2014, large swaths of followers including thousands of foreign citizens as well as children and adolescents traveled to Iraq and Syria in order to join ISIS and its attempt to rebuild the caliphate. Now that ISIS has experienced a loss of territory at the hands of an aerial campaign headed by the United States, foreign fighters are attempting to return to their host countries.

Therefore, this thesis recommends that current deradicalization and disengagement programs replace strategies that address ideology and provide untailored social aid with programs that address positive peer contacts, foster constructive ...

Africana Islamic Studies

Africana Islamic Studies highlights the diverse contributions that African Americans have made to the formation of Islam in the United States. It specifically focuses on the Nation of Islam and its patriarch Elijah Muhammad with regards to the African American Islamic experience. Contributors explore topics such as gender, education, politics, and sociology from the African American perspective on Islam. This volume offers a unique view of the longstanding Islamic discourse in the United States and its impact on the American cultural landscape.

This volume offers a unique view of the longstanding Islamic discourse in the United States and its impact on the American cultural landscape.

A History of Islamic Law

The classic introduction to Islamic law, tracing its development from its origins, through the medieval period, to its place in modern Islam.

The classic introduction to Islamic law, tracing its development from its origins, through the medieval period, to its place in modern Islam.

Islamic Public Law

Documents on Practice from the Ottoman Archives

“Islamic law contains explications and divisions that imply a classification in terms of public and private law. In this book we will explain the outlines of Islamic public law, e.g. First Chapter; Islamic constitutional law (al-siyāsah al-shar‘iyyah) and administrative law (al-siyāsah al-shar‘iyyah); Second Chapter; penal law (al-̒uqūbāt); Third Chapter; financial law (zakāt, ʻushr, ḫarāj and other taxes); Fourth Chapter; trial law (qaḍā), and Fifth Chapter: international public law (al-siyar). The fields of especially Islamic constitutional law, administrative law, financial law, ta‘zīr penalties, and arrangements concerning military law based on the restricted legislative authority vested by Sharī‘ah rules and those jurisprudential decrees based on secondary sources like customs and traditions and the public good (maslahah) all fell under what was variously called public law, al-siyāsah al-shar‘iyyah (Sharī‘ah policy), qānūn (legal code), qānūnnāmah, ‘orfī ḥuqūq etc. Since these laws could not go beyond Sharī‘ah principles either, at least in theory, they should not be regarded as a legal system outside of Islamic law. But Islamic penal law, financial law, trial law, and international law depend mostly on rules that are based directly on the Qur’an and the Sunnah and codified in books of fiqh (Islamic law) called Sharī‘ah rules, Sharʻ-i sharīf, or Sharī‘ah law. Such rules formed 85% of the legal system. In this book, we will focus on some controversial problems in the Muslim world today, such as the form of government in Islamic law and the relation between Islam and democracy. Islamic law does not stipulate a certain method of state government; nonetheless, we may say that the principles it decrees and its concept of sovereignty suggest a religious republic. As a matter of fact, Ḫulafā al-Rāshidūn (the Rightly Guided Caliphs), were both caliphs and religious republican presidents. We could say that this book has three main characteristics. i) We have tried to base our explanations directly on the primary Islamic law sources. For example, after reading some articles on the caliphate or tīmār system in articles or books by some Western scholars and even by some Muslim scholars, one might conclude that there are different views on these subjects among Muslim scholars. This is not true: Muslisms have agreed on the basic rules on legal subjects, but there are some conflicts regarding nuances and interpretations. If one reads works by Imām Gazzali, Ibn Taymiyyah, al-Māwardi, and al-Farrā’, one will not find any disagreement on the main rules, but there are some different interpretations of some concepts. We have tried to discover where they agreed and we have sometimes pointed to where they differed. ii) We have researched practices of Islamic law, especially legal documents in the Ottoman archives. For example, we explain ḥadd-i sariqa but also mention some legal articles from the Ottoman legal codes (qānunnāmes) and some Sharī‘ah court decisions like legal decrees (i‘lāmāt-i shar‘iyyah). It is well known that nobody can understand any legal system without implementing and practicing it. That also holds for Islamic law because theory alone does not yield a complete understanding of Sharī‘ah rules. iii) We have worked hard to correct some misconceptions and misunderstandings about Islamic law. That is why we appeal to the primary sources. For example, some scholars claim that the Ḥanafī jurist Imām Saraḫsī did not accept the idea of punishment for apostasy. We have studied his work al-Mabsūt and found this claim to be unfounded. The comparison between tīmār and fief is another example because the tīmār system is different from the fief system. Some scholars confuse the concept of sovereignty and governance. The Islamic state is not a theocratic state in the sense in which Europeans understand the term.”

In this book we will explain the outlines of Islamic public law, e.g. Islamic
constitutional law (aI-siydsah aI-shar'iyyah), administrative law (aI-siydsah aI-
shar'iyyah), penal law (alluqubdt), financial law [zakdt 'ushr, hard] and other taxes
), trial law ...