Sebanyak 2337 item atau buku ditemukan

Masalah-masalah hukum perdata adat di koordinator pemerintahan Kota (Kopeta) Atambua, kecamatan Tasifeto Timur, kecataman Tasifeto Barat, kecematan Lamaknen, kabupaten Belu, propinsi Nusa Tenggara Timur, daerah hukum pengadilan negeri Atambua, wilayah hukum pengadilan tinggi Kupang

Risalah rapat panja gabungan Komisi II dan Komisi III tentang penegakkan hukum dan pemerintahan daerah

Proceedings of some meetings of working groups of the Indonesian House of Representatives concerning law enforcement and local government in Indonesia.

Proceedings of some meetings of working groups of the Indonesian House of Representatives concerning law enforcement and local government in Indonesia.

Analisis dan evaluasi hukum tentang peran lembaga peradilan dalam sengketa pilkada

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

On local government according to Indonesian laws.

On local government according to Indonesian laws.

BUKU AJAR HUKUM PAJAK

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Buku ini juga dilengkapi dengan video penjelasan. Harapannya dengan adanya video penjelasan, para pembaca buku ini dapat lebih memahami materi yang disampaikan. KONSEP DASAR PERPAJAKAN KONSEP DASAR HUKUM PAJAK KONSEP DASAR PEMUNGUTAN PAJAK SUBJEK, OBJEK, DAN TARIF PAJAK PAJAK PUSAT DAN DAERAH UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) MENGHITUNG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGHITUNG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai konsep dasar perpajakan dan hukum pajak serta bagaimana cara menghitung pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak ...

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah

studi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali : laporan penelitian

Manajemen Keuangan: Sebagai Dasar Pengeambilan Keputusan Bisnis - Rajawali Pers

Buku ini terdiri dari lima belas bab yaitu bab I tentang ruang lingkup manajemen keuangan, bab II bentuk-bentuk risiko dalam bisnis, bab III tentang modal kerja, bab IV tentang manajemen kas, bab V tentang manajemen piutang, Bab VI tentang manajemen persediaan, bab VII tentang nilai waktu dari uang, Bab VIII tentang penilaian investasi, bab IX tentang biaya modal, Bab X tentang struktur modal,bab XI tentang politik dividen, bab XII ratio keuangan, bab XIII investasi dalam suratsurat berharga, bab XIV laporan keuangan, bab XV laporan arus kas. Setiap bab buku ini terdiri dari (1) Judul bab; (2) Pendahulan yang berisi, standar kompetensi, kompetensi dasar indikator pencapaian; (3) Pembahasan; (4) Rangkuman; (6) Latihan Soal serta disajikan daftar pustaka, glosarium dan indeks. Agar dapat memahami materi yang ada dalam buku ini sebaiknya pembaca mengerjakan soal latihan yang ada di setiap bab buku ini.

Buku ini terdiri dari lima belas bab yaitu bab I tentang ruang lingkup manajemen keuangan, bab II bentuk-bentuk risiko dalam bisnis, bab III tentang modal kerja, bab IV tentang manajemen kas, bab V tentang manajemen piutang, Bab VI tentang ...

Penerapan Aplikasi Keseimbangan Manajemen Keuangan Berbasis Score Marginal Untuk Meningkatkan Kinerja Di PT PLN (Persero)

Penulisan buku ini bertujuan untuk memudahkan bagi pengguna dalam menggunakan model yang dihasilkan, model analisi ini dapat digunakan untuk menentukan target dalam memproyeksi perencanaan tahunan atau rencana jangka panjang perusahaan. Buku ini berisikan lima bab. Bab I berisikan informasi umum yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem, dan deskripsi dokumen. Bab II Berisi kebutuhan perangkat untuk menjalankan aplikasi. Bab III Berisi user manual aplikasi. Bab IV berisi analisi hasil realisasi keuangan dan Anggaran Perusahaan . Bab V penutup berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan serta implikasi.

Bab III Berisi user manual aplikasi. Bab IV berisi analisi hasil realisasi keuangan dan Anggaran Perusahaan . Bab V penutup berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan serta implikasi.

Asuransi syariah

life and general : konsep dan sistem operasional

Business management of Islamic insurance companies in Indonesia.

Business management of Islamic insurance companies in Indonesia.

Kebijakan Perpajakan: Optimalisasi Insentif dan Kesinambungan Fiskal

Salah satu tantangan utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah penghimpunan pendapatan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Rendahnya tax ratio menunjukkan bahwa pemerintah masih harus bekerja keras meningkatkan kemampuan menghimpun penerimaan negara melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perumusan kebijakan yang tepat. Penyusunan suatu kebijakan yang kredibel haruslah berdasarkan hasil pengkajian, penelitian (research based policy), dan proses public hearing melalui diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan dan akademisi. Selanjutnya, kebijakan disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada publik untuk memastikan partisipasi aktif seluruh elemen yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Buku ini menggambarkan diskusi yang terjadi dalam proses perumusan sebuah kebijakan. Analisis dari sisi teori, ekonomi makro, praktik-praktik yang berlaku umum, hingga analisis data mikro dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hasil pemikiran para peneliti dan pegawai Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal ini tentu dapat memperkaya diskusi perumusan kebijakan publik di tanah air dan menjadi sumber rujukan bagi para mahasiswa dan akademisi, serta sumber informasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum.

Salah satu tantangan utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah penghimpunan pendapatan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak.