Islam and state, with a reference to Indonesia.
Dalam bagian itu dia menawarkan suatu program pelaksanaan maksudnya menghidupkan kembali lembaga khalifah dalam zaman modem , dengan disertai kepercayaan bahwa partai atau kelompoknya , yakni kelompok Pembaharuan Islam Moderat , akan ...
Islam menjadi agama untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini sebagaimana Islam diturunkan. Internalisasi ajaran islam yang penuh kedamaian, kelembutan, keharmonisaan dan juga "welas asih" harus ditanamkan dan disebarluaskan di tengah kehidupan masyrakat global. Adanya pengaruh luar, gaya hidaup, paradigma hedonisme, mateialisme yang ditambah dengan konsep liberlisme dan sekulerisme menambah problem bagi kehidupan masyarakat global yang tidak jaran sebagian besar mereka mengalami dekadensi moral, krisis spritual, sosial yang pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi kehampaan dalam hidup.
Islam menjadi agama untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini sebagaimana Islam diturunkan.
uku ini merupakan buku ajar untuk melengkapi sarana dalam upaya memberikan informasi tentang Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi dan khalayak umum, selain itu juga dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah “Pendidikan Agama Islam”. Penyusunan buku ini telah disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi, karena itu buku ini disusun sedemikian rupa supara para pembaca dapat mengikutinya tahap demi tahap dan dapat mengetahui informasi terbbaru seputar pendidikan dan menambah wawasan terkait pendidikan agama Islam
uku ini merupakan buku ajar untuk melengkapi sarana dalam upaya memberikan informasi tentang Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi dan khalayak umum, selain itu juga dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti mata ...
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 5 bulan dengan mengambil setting lokasi di 4 (empat) PTKIN di Indonesia, yaitu UIN Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Mataram NTB, dan IAIN Madura. Mencakup konsep dan hakikat Islam moderat dan aktualisasinya di Indonesia. Strategi pengembangan dan implementasinya dalam konteks lingkungan akademik dan masyarakat secara umum di beberapa kota besar di Indonesia. Yang terpenting modal dasar yang menjadi kekuatan PTKIN di Indonesia untuk terus berkiprah dalam menyemai moderasi beragama (Islam). Dimana dengan modal dan kekuatan tersebut PTKIN mampu melewati tantangan dan rintangan yang pasti datang menghadang.
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 5 bulan dengan mengambil setting lokasi di 4 (empat) PTKIN di Indonesia, yaitu UIN Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Mataram NTB, dan IAIN Madura.
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) PENULIS: Nurmi Aliyatul Syakira & M. Aris Munandar Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-815-5 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini hadir sebagai analisis kritis terhadap subtansi dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan, serta menjabarkan jawaban atas pertanyaan bisa atau tidaknya penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi disebut sebagai judicial review. Buku Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) hadir untuk merepresentasikan sebuah kekacauan negara yang terjadi mulai dari titik terkecil hingga terbesar dalam konteks kekuasaan. Secara sederhana buku ini memberikan sebuah catatan penting bahwa Subtansi dari tugas dan fungsi Kemenkumham adalah bukan untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan melainkan hanya dapat melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan tidak tepat apabila penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan berada pada Kemenkumham tetapi kewenangan tersebut harus tetap berada pada MA dan MK. Bentuk penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan secara nonlitigasi yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 ini tidak dapat disebut sebagai Judicial Review melainkan hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari eksekutif review yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam melaksanakan tugasnya di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana peraturan menteri dapat digolongkan sebagai executive act yang dibentuk oleh lembaga eksekutif yang bertujuan untuk melakukan kontrol internal terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking agar peraturan yang diciptakan oleh pemerintah (eksekutif) tetap harmonis dan juga konsisten serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat. Buku ini sangat direkomendasikan bagi kalangan akademisi, dosen, aktivis, praktisi hukum, profesional, pengamat hukum, pengamat sosial dan masyarakat pada umumnya. www.guepedia.com Email : [email protected] WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non-Litigasi) PENULIS: Nurmi Aliyatul Syakira & M. Aris Munandar Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-815-5 Terbit : Mei 2020 www ...
Most existing texts covering topics in Islamic finance discuss the potential of Islamic banking; very few talk about other forms of financing and the investment activities of Islamic firms from the standpoint of owners and managers. This book fills this gap by looking at the traditional as well as non-traditional financing and investment activities of shariah-compliant companies. The chapters in this edited text offer a full range of topics on corporate finance for Islamic firms, including global comparisons of shariah screening, dividend policy and capital structure of Islamic firms, details of global Islamic equity markets, trends and performance of sukuk markets, and a brief account of derivative securities that can be used in Islamic finance. This is a useful reference for anyone who wishes to learn more about the performance of shariah-compliant companies vis-à-vis conventional firms. The book includes both technical and non-technical information that would be suitable for classroom teaching as well as a reference for postgraduate research students.
In: European Financial Management. Conference paper, United Kingdom. Alam, A., & Afza, T. (2017). Impact of derivative usage on firm's risk and value: A comparative analysis of Pakistan and Malaysia. Argumenta Oeconomica, 1(38), ...
