Sebanyak 447 item atau buku ditemukan

Women, Islam and International Law

Within the Context of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Islam and womena (TM)s human rights entertain an uneasy relationship. Much has been written on the subject. This volume addresses it from a new perspective. It attempts to define some basis for constructive dialogue and interaction in the context of international law and, more precisely, in the context of participation of many Muslim States in the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Having discovered a constructive potential in both Islam and womena (TM)s human rights, the author concentrates on the role which international law should play in promoting dialogue and constructive interaction. This is done mainly through analysis of the regime of reservations and of the practice of reservations developed in the context of Muslim Statesa (TM) participation in the CEDAW. The basic thesis defended is the following: Islam as articulated in the practice of States and womena (TM)s human rights, as reflected in international instruments, are both results of human activity. Their analysis in this study reveals more commonalities than one might expect. International law should be more attentive to their voices and more innovative in using these commonalities in order to promote constructive dialogue between them and thus help to improve the situation of women suffering from discrimination and inequalities.

955 I. APPROACHING CONCLUSIONS The analysis made above clearly
demonstrated that introduction oflaws based on Islam in relation to the status of
women should not necessarily mean safeguarding and promotion of
discriminatory ...

Fikih Korupsi

Sebagai masalah hukum, politik uang dalam perspektif hukum Islam sulit dipisahkan dari pembahasan menge-ai maqashid al-syariah karena maqashid al-syariah adalah tujuan daripada hukum Islam itu sendiri dan merupakan goal dari penerapan hukum Islam. Orientasi syariah Islam (maqashid al-syariah) yang hendak diwujudkan dalam bentuk maslahah seperti hifzh al-aql (melindungi akal), hifzh al-mal (melindungi harta benda), hifzh al-arid (kehormatan diri) ternyata pada politik uang lebih banyak membawa kemudaratan ketimbang sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara secara umum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Sebagai masalah hukum, politik uang dalam perspektif hukum Islam sulit dipisahkan dari pembahasan menge-ai maqashid al-syariah karena maqashid al-syariah adalah tujuan daripada hukum Islam itu sendiri dan merupakan goal dari penerapan hukum ...

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...

Islamic Area Studies with Geographical Information Systems

In this volume the contributors use Geographical Information Systems (GIS) to reassess both historic and contemporary Asian countries and traditionally Islamic areas. This highly illustrated and comprehensive work highlights how GIS can be applied to the social sciences. With its description of how to process, construct and manage geographical data the book is ideal for the non-specialist looking for a new and refreshing way to approach Islamic area studies.

A way to introduce GIS in Islamic area studies Islamic area studies deal with
various phenomena that have occurred in regions influenced by Islam. Among
these phenomena, we notice a class that is closely related to geographical
factors.

Pendidikan Berwawasan Kebangsaan

Pendidikan adalah tiang pancang budaya dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan menentukan kualitas kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, substansi pendidikan, materi pengajaran, dan manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian para penyelenggara negara. Terbukti, bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi tinggi mesti disangga oleh kualitas pendidikan yang kokoh. dalam konteks saat ini, jati diri dan kepribadian bangsa perlu dibentuk melalui pendidikan yang berbasis multikultural. Hal ini karena Indonesia dihuni oleh beragam agama, tradisi, dan budaya. Sekecil apa pun, buku ini mencoba memberi pencerahan dalam kerangka kesadaran multikulturalisme, tepat pada momentum Satu Abad Kebangkitan Nasional.

Pendidikan adalah tiang pancang budaya dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

... Citizenship Education . Pada tahun 2002 , Citizenship Education menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris . Istilah ini memiliki konotasi lain , yang cenderung lebih menekankan hak dan ...

Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis

Implementation of Indonesian law on general elections and its relations with system of democracy in Indonesia.

... cara teknis setiap tahapan, yang pada dasarnya merupakan penyampaian
informasi perihal ketentuan yang mengatur ... lembaga legislatif atau eksekutif,
pada tingkat nasional atau daerah, maka prosedur setiap tahapan kompetisi
tersebut ...