Sebanyak 1971 item atau buku ditemukan

Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya

Dalam praktik peradilan pidana sering kali pihak yang berkepentingan tidak menerima putusan yang dijatuhkan hakim di sidang pengadilan karena dipandang tidak atau kurang adil. Akibatnya, pihak yang berkepentingan berupaya untuk melawan putusan pengadilan tersebut atau yang disebut dengan upaya hukum. Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawan putusan pengadilan (termasuk penetapan pengadilan). Buku dengan judul Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif. Harapannya agar para pembaca dapat memahami upaya-upaya hukum yang disediakan hukum acara pidana. Keunggulan dari buku ini adalah pembahasannya tidak hanya merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP, tetapi juga merujuk pada undang-undang khusus. Selain itu, pembahasan dalam buku ini pun merujuk pada praktik peradilan (yurisprudensi) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Buku ini dapat diigunakan sebagai pedoman bagi para akademisi dan praktisi hukum, mahasiswa hukum strata satu (S-1) yang sedang mnengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, serta masyarakat luas yang berminat mempelajari upaya hukum perkara pidana, atau masyarakat yang hendak menggunakan upaya hukum perkara pidana. Akhir kata, selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat. Buku persembahan penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI

Buku dengan judul Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di dalam Hukum Positif dan Perkembangannya karangan Ramiyanto, S.H.I., M.H., ini mencoba untuk membahas upaya-upaya hukum perkara pidana secara gamblang dan komprehensif.

Himpunan karya tulis bidang hukum

04/1975 , lembaga sandera ( Gijzeling ) tidak diaktifkan lagi dalam Hukum Acara
Perdata di Indonesia karena bertentangan dengan sila kedua PANCASILA ,
Kemanusiaan yang adil dan beradab . . Lembaga Gijzeling yang diatur dengan
UU ...

Pemberian bantuan hukum oleh fakultas hukum negeri

sebuah seminar mengenai arti dan peningkatannya, Jakarta, 1976

sebuah seminar mengenai arti dan peningkatannya, Jakarta, 1976 Indonesia.
Departemen Penerangan. od he dagi NI IN elies Lake leng kukar abang 2. Di
dalam H.I.R. ( hukum acara perdata dan pidana yang berlaku di muka badan -
badan ...

Bunga rampai hukum pidana

perspektif teoretis dan praktik

Theory and practice of criminal law in Indonesia.

3 . pidana kurungan , 4 . pidana denda , 5 . pidana tutupan ( UU No . 20 / 1946 ) .
Pidana tambahan : 1 . Pencabutan beberapa hak tertentu , 2 . Perampasan
beberapa barang tertentu , 3 . Pengumuman putusan hakim . Dari ketentuan
stelsel ...

Hukum adat Minangkabau

dalam yurisprudense Indonesia

dalam yurisprudense Indonesia Chidir Ali ... R. Subekti S.H./R . Tjitrosudibio :
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA , * Prof. R. Subekti S.H./R ... Dr.
R. Soepomo S.H. : HUKUM ACARA PERDATA PENGADILAN NEGERI , * Prof.

Penegakan hukum lingkungan melalui ketentuan-ketentuan hukum pidana

Enforcement of environmental law through provisions in criminal law.

al Ideile 7.61 Bahwa terjemahan secara bebas dari pada pasal 23 tersebut di
atas adalah sebagai berikut : SD Pasal 23 Kitab Undang - undang Hukum
Pidana ... Tar ! r . Barang siapa dijatuhi pidana dengan pidana denda ,
berkewajiban ...

Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) menurutsistemyangtelanditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk memberi manfaatdalamprosespembangunandi bidangHukumAcara Pidana. Pembahasan dalam buku ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang baru, misalnya UU No. 48 Tahun zoo9 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No.5 Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu)dan prosedur (perlindungan hak individu) ...

Hukum pidana adat kesusilaan malaweng

kesinambungan dan perubahannya

On implementation of malaweng, Buginese adat law concerning marriage and man-woman relationships.

PERBUATAN MALAWENG DALAM | PUTUSAN PENGADILAN teknologi , yang
membawa ketegangan dan harus mendapat penyelesaian di bidang hukum
pidana . Khusus dalam hal ini , digambarkan perubahan dan perkembangan “
lus ...