Sebanyak 9 item atau buku ditemukan

Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Buku yang tersaji ini adalah hasil kajian bersama yang dilakukan antara Aliansi Kebangsaan dan L-KEN untuk menjawab pertanyaan mendasar: Apakah perkembangan teknologi akan tetap mengalami kemerosotan di Indonesia dan belum menjadi faktor endogen dalam proses pembangunan ekonomi? Apakah Indonesia hanya akan terus menjadi pasar teknologi dan belum menjadi produsen teknologi? Ataukah teknologi akan menjadi desain besar dalam industrialisasi nasional yang lebih sistematis? Kemudian, apa yang menyebabkan teknologi mengalami kemerosotan terus-menerus dan belum menjadi faktor utama pembangunan.

Peran Kewirausahaan Dalam Ekonomi di Indonesia Tabel 5.2. Wirausahawan, Manajer, dan Kapitalis Wirausahawan Kapitalis Manajer Karakteristik Penemu dan mengeksploitasi Pemilik modal: para pemegang saham Administrasi dan peluang-peluang ...

Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Buku ini merupakan penjelasan peran dari investasi syariah untuk menunjang pembangunan ekonomi negara Indonesia. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah meningkatkan investasi portofolio yang berdasarkan prinsip syariah, untuk mendapatkan peluang dana dari investor Timur Tengah (muslim) dan masyarakat muslim di dalam negeri yang memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan-penerapan syariah Islam. Hal ini juga ditandai dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini juga tidak terlepad dari pemikiran bahwa setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif.

... Islamic Development Bank pada bulan September 2002.7 Kesuksesan Malaysia dalam menerbitkan sukuk mendorong beberapa negara Islam ... Economic and Finance, di Hotel Hilton, Jakarta 21-25 November 2005. 8 Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah ...

Masalah dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Dalam bab-bab di buku ini disajikan pembahasan yang diperkaya dengan berbagai macam studi kasus terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di negeri Indonesia ini. Dalam pembahasannya juga dikemukakan beberapa Kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi serta solusi yang disampaikan beberapa pakar ekonomi yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Dalam bab-bab di buku ini disajikan pembahasan yang diperkaya dengan berbagai macam studi kasus terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di negeri Indonesia ini.

Kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi indonesia

Kerja sama multilateral agaknya bukan sebuah tema yang populer di Indonesia. Tak banyak literatur yang tersedia untuk membahas tema ini dari perspektif peran Indonesia. Di tengah kelangkaan ini, buku Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disusun oleh para peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal muncul sebagai sebuah jawaban. Buku ini membahas berbagai topik yang amat luas, seperti stagnasi perekonomian dunia, peran Indonesia dalam G-20, dan berbagai topik lainnya. Sebuah dokumentasi yang sangat baik dan sebuah buku yang mencatat studi kasus peran Indonesia dalam kerja sama multilateral. Sebuah buku yang memperkaya pemahaman kita tentang peran Indonesia di kancah global. —Muhamad Chatib Basri Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2013-2014 Buku ini menjawab kegundahan banyak orang yang meragukan kemampuan pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dalam perhelatan multilateral global yang penuh tantangan dan risiko. Diracik langsung dari dapur kebijakan keuangan Indonesia serta disuguhkan dalam rangkaian narasi yang lugas, runut, dan sistematis, buku ini menjadi bacaan wajib bagi mereka yang ingin mendalami bagaimana Indonesia berupaya untuk tidak tenggelam dalam arus multilateralisme yang ekslusif dan hegemonik dan dalam tren neopopulisme yang state-centric. Pemikiran analitis yang cermat, seperti yang dituangkan dalam buku ini, menunjukkan bahwa Indonesia sudah sepatutnya memetik manfaat dari kerja sama ekonomi global demi terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakatnya. —Dr. Yulius P. Hermawan Dosen Hubungan Internasional, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan Bandung, dan Peneliti G20 dan Tata Kelola Ekonomi Global

Di tengah kelangkaan ini, buku Kebijakan Multilateral dan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disusun oleh para peneliti dari Badan Kebijakan Fiskal muncul sebagai sebuah jawaban.

Peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan

Role of government business enterprises in economic development of Indonesia.

Mendorong Bank - Bank BUMN mempercepat penyaluran kredit , khususnya
untuk investasi dan pembangunan infrastruktur . 8 . Menggunakan likuiditas
nasional untuk membangkitkan sektor riil , yang dapat ditempuh dengan utilisasi
aset ...

Pembangunan ekonomi Indonesia

masalah dan analisis

Pembangunan kelistrikan merupakan bagian daripada Kebijaksanaan Umum
dalam Bidang Energi ( KUBE ) yang terpusat pada usaha - usaha intensifikasi ,
diversifikasi , konservasi dan indeksisasi energi . 4 . Dalam pembangunan ...

Pembangunan ekonomi Indonesia sejak Repelita pertama

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat , meletakkan
landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya . ( 2 ) Sasaran utama
pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi
bangsa ...

Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia

Pidato Dies Natalis ke-47 Universitas Gadjah Mada

Pembangunan Yang Menyejahterakan Rakyat Pada tahun 1998 mendatang
waktu MPR hasil Pemilu 1997 akan menetapkan GBHN baru , Republik
Indonesia sudah akan berusia 53 tahun . Pada taraf " usia dewasa " ini , seluruh
bangsa ...

Pembangunan ekonomi Indonesia dan capita selecta

II / MPR / 1983 tentang GBHN menegaskan dalam Pola Dasar Pembangunan
Nasional bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan
Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
.