Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan “kisi-kisi persoalan mendasar” dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut.
On constitutional law of Indonesia after amendments to the Indonesian 1945 Constitution in 1999-2002.
Namun , statusnya bersifat administratif belaka dan tidak sama dengan
kedudukan daerah kota yang memiliki pemerintahan tersendiri dengan dipimpin
oleh seorang walikota . Di samping itu , setiap pemerintahan daerah juga
memiliki ...
Menurut Djokosoetono, seorang Guru Besar yang amat terpelajar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, alam pikiran seorang ahli itu tidak berdiri sendiri, tidak otonom, tetapi dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya (maksudnya: di sekelilingnya) atau dalam bahasa Belandanya „Stituationsgebundenheit‟.1 Hal ini mengandung makna bahwa pandangan (para) ahli mempunyai kecenderungan dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, ekonomi, budaya, perkembangan teknologi, serta suasana lingkungan pergaulan masyarakat (baik daerah, nasional, maupun internasional) pada saat itu. Demikian pula halnya dengan sebuah karya ilmiah (artikel, jurnal, bahan ajar, hasil penelitian, buku dan sebagainya) juga dipengaruhi oleh suasana pada saat karya ilmiah itu dibuat.
Buku Hukum Tata Negara Indonesia Teks Dan Konteks ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
