Sebanyak 127 item atau buku ditemukan

Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL(Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional & Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional)

"Saya yakin buku ini sangat menarik untuk dibaca, baik kalangan pemerintahan, akademisi, masyarakat madani, poli dan siapa saja yang memiliki pandangan maju tentang HakAsasi Manusia (HAM) sebagai salah satu nilai dasar demokras Penulis adalah akademisi dan menjabat berbagai jabatan penting UNDIP, anggota Komnas HAMKehakiman, Menteri Sekretaris sebagai Gubernur Lenhannas. of sekaligus politisi yang pern di Indonesia seperti Rekto , anggota MPR-RI, Menteri Negara, Hakim Agung dan terakh Di permulaan Era Reformasi bulan Juni 1998, sebagai Presiden RI ke-3 saya telah menunjuk Penulis yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Ri pada Kabine Reformasi Pembangunan untuk bertindak sebagai Ketua Delegasi RI pada "Plenipotentiaries Conference" PBB dalam rangka finalisasi prakarsa PBB untu membentuk Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court) melalui suat Konvensi Internasional, dengan pesan-pesan khusus sebagaimana tersurat dan tersi Dada pidato Penulis di dalam konferensi tersebut yang juga dimuat dalamku ini. Dengan demikian, terbentuknya Statuta Roma pada tahun 1998 tentang ICC pada akhi konferensi tersebut tidak terlepas dari dukungan Indonesia. Pengadilan ini sang penting karena yurisdiksi atau kewenangan untuk mengadili secara langsung kejahatar kejahatan pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaa kejahatan perang dan kejahatan agresi yang dikutuk oleh masyarakat beradab di duni apabila yang bersangkutan unwilling or unable" untuk mengadilinya. Harapan saya adalah agar Pemeintah Indonesia tetap konsisten terhadap dukungan yang sudah diberikan dan segera tanpa ragu ragu melakukan ratifikasi, karena saat in ndonesia baru menandatangani Konvensi tersebut. Hal ini akan meningkatkan reputa ndonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia".

"Saya yakin buku ini sangat menarik untuk dibaca, baik kalangan pemerintahan, akademisi, masyarakat madani, poli dan siapa saja yang memiliki pandangan maju tentang HakAsasi Manusia (HAM) sebagai salah satu nilai dasar demokras Penulis ...

Tafsir Ahkam; Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Perceraian

Tafsīr Aḥkām merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran alquran. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat alquran yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqih. Sebagaimana ayat-ayat Aḥkām dimaknai sebagai ayat-ayat alquran yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqih lainnya. Istilah tafsir Aḥkām, tafsir ayat Aḥkām dan tafsir fiqhiy ini menjadi beberapa istilah yang senada. Bila dikaitkan dengan ayat Aḥkām pada bab perkawinan, maka disebut dengan ayat Aḥkām munakahat.

... hadis telah melimpah ruah . Lima maqaṣid syariah dapat terealisasi dengan adanya perkawinan . Hifzun nasl dan hifzul ... ekonomi sebagai aplikasi dari hifzul māl . Dalam porsi teratas , hifzud dīn , penjagan terhadap agama , maka ...

Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)

Perbincangan Islam mengenai hukum normatif sangat komprehensif, tidak ada persoalan kehidupan yang lowong tanpa ketentuan hukum. Umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap hukum normatif maupun hukum alam (sunnatullah) yang telah ditetapkan dalam kitab suci Alquran untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Karena pada hakikatnya, kebahagiaan hidup terletak pada ketaatan seorang hamba menjalankan dan mengamalkan hukum tersebut. Agar dapat diamalkan dengan baik, hukum itu harus dikenali dan pelajari. Buku Tafsir Ayat Ahkam ini akan memaparkan pandangan Alquran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum normatif, baik persoalan-persoalan ibadah ataupun muamalah. Penafsiran ayat-ayat hukum dalam buku ini menggunakan pola tafsir tematik (maudhu`i), ayat-ayat Alquran yang tersebar dalam berbagai surat dikelompokkan dalam suatu tema hukum kemudian ditafsirkan. Hal yang menarik dari buku ini adalah penulis tidak hanya mensyarahkan ayat-ayat Alquran, tetapi juga menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Perbedaan tersebut melahirkan pula dalam perbedaan istinbat hukum. Demikian pula dengan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya pendapat dalam fiqh atau hukum Islam, semuanya akan dikupas dan dibahas secara tuntas dalam buku ini.

... agar umatnya rajin bekerja dan berusaha. At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzî wa Huwa Al-Jâmi' Ash-Shahîh, Jilid II, hlm. 240, hadis ke-1223. 3. Praktik riba merupakan sarana penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh. 184 Tafsir Ayat Ahkam.

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah”

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” PENULIS: Syahrul Mustofa.,S.H.,M.H ISBN: 978-623-7136-03-3 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 232 halaman Sinopsis: Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” Demokrasi substantif desa sebagai demokrasi “tertua” yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia, telah mengalami pergeseran sejak masa kolonial Belanda, kearah demokrasi prosedural. Pilkades langsung serentak merupakan demokrasi prosedural, untuk pertama kali dilaksanakan tahun 2016 dan menyisakan berbagai persoalan, konflik dan sengketa. Kekosongan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tentang Desa hingga Permendari nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam Pilkades Serentak semakin beragam dan kompleks. Maraknya sengketa pilkades yang berujung pada aksi kekerasan merupakan ekses negatif dari kegagalan hukum untuk mengatur pilkades kearah yang demokratis, luber dan jurdil. Disamping faktor "kegagalan" Negara untuk mengatur dan mempersiapkan kelembagaan pilkades serentak yang memadai. Akibatnya, Pilkades langsung serentak yang dihajatkan untuk menghasilkan kepala desa yang kredibel dan memiliki legitimasi yang kuat. Maraknya kasus politik uang dan praktek intimidasi pemilih masih belum dapat bergeser dari pilkades. Meski pilkades langsung telah mengalami berbagai perubahan dan pergeseran. Adalah faktor ketiadaan pengawasan dan lembaga pengawas dalam pilkades yang menyebabkan pilkades luber dan jurdil sulit untuk dapat diwujudkan. Pilkades serentak, akhirnya berakhir di pengadilan. Setelah kepala daerah “gagal” dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkades. Celakanya, ditengah kebingungan dan keresahan masyarakat, muncul sejumlah putusan pengadilan yang berbeda-beda pada kasus yang sama sehingga menambah deretan dan rentetan baru persoalan dalam pilkades serentak. Pilkades yang demokratis, adalah pilkades yang dijalankan secara luber dan jurdil. Dan prasyarat untuk melahirkan pilkades yang luber dan jurdil adalah adanya pengawasan yang efektif, lembaga pengawas yang independen dan imparsial, serta adanya Mahkamah khusus yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Pilkades secara adil. Keyakinan itulah yang kemudian mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk berani menghadirkan lembaga Panwas Pilkades dan Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagai terobosan dan jalan baru untuk mengawal demokrasi desa dan tegaknya keadilan pilkades, kendati dalam pedoman pilkades yang ditetapkan pusat tidak mengaturnya. Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah” PENULIS: Syahrul Mustofa.