Dalam dinamika bisnis yang terus berubah, keputusan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha memerlukan landasan kokok. " Studi Kelayakan Bisnis" adalah panduan esensial yang membimbing pembaca melalui perjalanan sistematis dalam mengevaluasi potensi sukses suatu proyek bisnis. Buku ini dimulai dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya studi kelayakan bisnis sebagai landasan strategis. Para pembaca akan diajak menelusuri tahapan identifikasi ide bisnis, memahami pasar, dan menerapkan metodologi analisis yang dapat mengukur potensi keberhasilan. Salah satunya adalah dalam aspek produksi.
Buku yang tersusun berisi tentang kualitas kerja karyawan sebagai indikator komposit yang memediasi hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Buku yang tersusun berisi tentang kualitas kerja karyawan sebagai indikator komposit yang memediasi hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Buku digital berjudul "Hukum Syahid Hingga Hukum Ganti Kelamin" merupakan tulisan yang berisi "cerita bukan fiksi" yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca secara umum. Lebih jelasnya, silahkan disimak dalam buku digital ini. Selamat membaca!
Buku digital berjudul "Hukum Syahid Hingga Hukum Ganti Kelamin" merupakan tulisan yang berisi "cerita bukan fiksi" yang dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca secara umum.
This paper discusses key issues related to the conduct of monetary policy in countries that have Islamic banks. It describes the macrofinancial background and monetary policy frameworks where Islamic banks typically operate, and discusses the monetary transmission mechanism in economies where Islamic and conventional banking coexist. Most economies with Islamic banks also have conventional banks and this calls for a comprehensive approach to monetary policy. At the same time, a dual approach to monetary policy should be considered whenever the Islamic segment of the financial system is not as developed as the conventional one. The paper tries to shed light on potential spillovers between conventional and Islamic financial systems, and proposes specific recommendations on the design of Islamic monetary policy operations and for facilitating monetary transmission through the Islamic financial system.
Buku digital ini berjudul "Penelitian Komunikasi Politik di Eropa", merupakan buku yang berisi tentang "Penelitian Komunikasi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Penelitian Komunikasi Politik di Eropa", merupakan buku yang berisi tentang "Penelitian Komunikasi Politik" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
The study of the relationship between ijtihamp;ād and Taqlamp;īd has been dominated by an approach that privileges ijtihamp;ād over Taqlamp;īd on the assumption that the former is an intellectually superior mode of legal reasoning. By analyzing the role of Taqlamp;īd in regulating the actions of muftamp;īs and judges as discussed by post-6th/12th century jurists of the Mamp;ālikamp;ī school, I conclude that Taqlamp;īd resulted from the desire to have uniform rules rather than as a result of intellectual stagnation. While ijtihamp;ād was individualistic and solipsistic, Taqlamp;īd was the result of group interpretation that provided an objective basis upon which legal decisions and legal rulings could be described as being either substantively correct or incorrect. Viewed in this light, Taqlamp;īd was originally a desire to limit the discretionary power of legal officials, especially those at the bottom of the legal hierarchy. The desire to possess uniform rules found its logical outcome in the legal genre of the mukhtaamp;ṣar as it emerged in the 7th/13th century. The mukhtaamp;ṣar functioned as the authoritative collection of a legal school's doctrine, and, for that reason, I argue that Islamic law in the age of mukhtaamp;ṣars is best understood as a codified Common Law.
The mukhtaamp;ṣar functioned as the authoritative collection of a legal school's doctrine, and, for that reason, I argue that Islamic law in the age of mukhtaamp;ṣars is best understood as a codified Common Law.
