On intellectual property dispute settlements in Indonesia.
On intellectual property dispute settlements in Indonesia.
Decisions of Indonesian Supreme Court regarding results of local government election in Indonesia; annotated.
... b . mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan ; c . mengamati dan
mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap
awal sampai tahap akhir ; d . berada dilingkungan TPS pada hari pemungutan
suara ...
Dari gubernur , khususnya dari para petugas yang duduk dalam KPPT , panitia
DPR tersebut memperoleh sangat banyak informasi mengenai pembagian tanah
antara pihak perkebunan dan pemerintah , pembagian tanah di kalangan ...
Land dispute in Tambusai Timur, Riau and forest conservation in Kalimantan Selatan.
... bahwa dicabutnya ijin tersebut mengindikasikan adanya hal-hal yang tidak
beres didalam proses perizinan tersebut. ut. PRoses ol skusi 1. Informasi yang
diperoleh Banyak sekali Subkomisi Ekosob Komnas HAM / 57.
Autonomy for the provinces and the possibility of more land disputes in Indonesia; collection of articles.
Kondisi yang buruk ini , dalam kenyataannya , sebelumnya telah terjadi
manipulasi informasi lapangan dari pemerintah lokal terhadap pengambil
keputusan ( yang menerbitkan perijinan penguasaan tanah HGU ) di pusat .
Dihadapkan pada ...
Overview of the land disputes that have occurred in West Java during the New Order period.
Oleh karena itu , dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh
gambaran dan informasi mengenai bagaimana karakteristik kasus sengketa
tanah di Jawa Barat dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat .
Dengan ...
Legal aspects of dispute resolution in Indonesia.
Legal aspects of dispute resolution in Indonesia.
Penulis sebagai teoritisi dan seorang praktisi yang mendalami tentang perpajakan sehingga bisa dikatakan buku ini merupakan keterpaduan pikiran yang dilatarbelakangi pikiran teoritis dan pikiran praktikal tentang perpajakan, sehingga buku ini bersifat komperhensif. Persoalan perpajakan merupakan persoalan yang sangat penting bagi negara karena merupakan penerimaan negara yang masuk dalam APBN. Oleh karena itu, pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak ini harus sesuai dengan pencapaian yang telah ditetapkan supaya APBN bisa berjalan dengan baik. Pada kenyataannya kesadaran dari masyarakat untuk taat dan membayar pajak masih belum bisa optimal. Buku ini membicarakan tentang perpajakan secara lengkap yang dimulai dari sejarah perpajakan di Indonesia dari zaman kerajaan, zaman kolonial, maupun zaman reformasi juga dibahas tentang Wajib Pajak, NPWP, Pengukuran LKP, unsur Konsultan Pajak dan Kuasa Pajak.
Penulis sebagai teoritisi dan seorang praktisi yang mendalami tentang perpajakan sehingga bisa dikatakan buku ini merupakan keterpaduan pikiran yang dilatarbelakangi pikiran teoritis dan pikiran praktikal tentang perpajakan, sehingga buku ...
