Sebanyak 41482 item atau buku ditemukan
dalam bentuk tanjadjawab
Dalam buku ini kita hanja akan memperbintjangkan tentang Kitab Undang
Hukum Pidana sadja . PERTANJAAN 8 : Hukum Pidana itu bisa dibedakan atas
hukum pidana subjektip dan hukum pidana objektip . Jang manakab itu ?
DJAWAB ...
ditindjau dalam rangka pembangunan nasional
KLASIFIKASI PERBUATAN PIDANA MENURUT BERATNJA KESALAHAN .
Undang - undang Darurat No. 7/1955 pasal 2 mengadakan perbedaan
perbuatan pidana dalam kedjahatan dan pelanggaran . Berkenaan dengan
perbedaan ...
On implementation of Balinese adat law related to legal reform of national criminal law in Indonesia.
Pada Bab 11 diketengahkan tentang hubungan hukum pidana adat dan hukum
pidana tertulis , menguraikan tentang pengertian hukum pidana adat , dasar
hukum berlakunya hukum pidana adat , hubungan hukum pidana adat dan
ajaran ...
Various comments on the draft of a proposed Penal Code.
dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur
16 tahun . Jadi apabila seorang anak dibawah 16 tahun . ( baca 16 tahun
menurut pasal 52 Konsep ) pernah dijatuhi pidana penjara , kemudian
melakukan lagi ...
disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana jang penting
jaitu peristiwa pidana berlandjut , terdjadi beberapa perbuatan , pelanggaran .
Dengan meskipun sifatnja sama atau sesuai , jang satu dan lain merupakan
didalam peraturana | suatu kelandjutan perbuatan . kedjahatan .Perbuatan
pidana ...
banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana di samping itu
menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang penting . Jadi , rumusan
pasal 284 KUHAP harus dimodifikasi sehingga berbunyi : " yang mempunyai
ketentuan ...
M. H. Tirtaämidjaja. Pelanggaran ? pidana jang pada ketika itu djuga telah
selesai dan pelanggaran pidana jang berlaku terus . turut - turut adalah penting
bagi adjaran „ concursus " ( pasal 63 dst . KUUHP ) , ( perbandingkan hal . 112 d
. s . t . ) ...
kasus Papua
Enforcement of criminal law on illegal logging cases in Papua, Indonesia.
Dipandang dari segi ilmu hukum pidana , maka PP No . 28 / 1985 ini menurut
Marpaung ( 1995 : 18 ) ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang
berat terhadap tindak pidana terhadap hutan , karena sangat jarang dimuat
dalam ...
Pidana Kerja Sosial 4 . 1 . Karena merupakan baik alternatif pidana penjara
maupun merupakan alternatif pidana denda penempatan pidana kerja sosial
harus di bawah pidana denda . Perumusannya berubah sebagai berikut : Pasal
64 ( 1 ) ...
Makar dengan maksud melepaskan wilajah , atau daerah lain dari negara
sahabat , untuk seluruhnja atau sebagian dari ... Makar dengan maksud
menghapuskan atau mengubah setjara tidak san bentuk pemerintahan jang ada
dalam ...
