Sebanyak 41557 item atau buku ditemukan

KETERBUKAAN SISTEM INFORMASI

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia.

Menggagas keterbukaan informasi publik

upaya kolektif berantas korupsi

Legal analysis on the needs and establishment of public information transparency in Indonesia.

Legal analysis of the need for and establishment of public information transparency in Indonesia.

Panduan memahami Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Analysis on Indonesian law concerning public information transparency.

Analysis on Indonesian law concerning public information transparency.

FEISAL TAMIN, BENTENG NETRALITAS APARATUR NEGARA: Pendobrak Keterbukaan Informasi, Legenda Juru Bicara

Feisal Tamin selalu mengatakan pada diri sendiri untuk bekerja dengan tekun, maksimal, bertanggung jawab, dan bertekad bila kelak berada pada posisi yang bisa mengambil kebijakan, akan melakukan perubahan menuju pengabdian ideal. Ketika dipercaya sebagai menteri yang mengurusi aparatur negara, di depan Presiden, ia menguatkan komitmennya. Birokrasi harus dibenahi. Netralitas harus dipertahankan. Selain TNI dan Polri, sesungguhnya, birokrasi adalah pilar penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiganya berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Integritas, kemandirian, dan netralitas birokrasi menjadi prasyarat kokoh tegaknya NKRI. Ia teringat ketika banyak hal harus dipertaruhkan untuk menjadi benteng netralitas birokrasi. Ia tidak menyesal sekalipun harus meninggalkan jabatan struktural sebagai Sekjen Depdagri, orang nomor dua di Kementerian Dalam Negeri. *** ÒMenurut pandangan saya, Pak Feisal Tamin adalah seorang birokrat tulen yang sukses. Beliau meniti karier yang gemilang mulai dari tingkat bawah di daerah, melalui jenjang demi jenjang sampai akhirnya ke tingkat nasional, sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan kemudian menjadi sejawat saya pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Suatu masa yang penuh tantangan sebagai buntut panjang dari krisis multidimensi yang menerpa bangsa kita pada tahun 1997/1998. Pada akhir masa tugasnya, Kabinet Gotong Royong, alhamdulillah, dapat menyerahkan negeri ini dalam kondisi yang makin baik kepada pemerintahan berikutnya.Ó ÑProf. Dr. H. Boediono, B.Sc., M.Ec., Wakil Presiden RI periode 2009-2014 ÒBapak Feisal Tamin sangat mumpuni dalam administrasi, termasuk dalam menorehkan kata-kata yang santun baik dalam surat maupun dalam interaksi birokrasi. Beliau juga sangat correct dan kritis atas hasil-hasil kerja staf. Saya menemukan keteladanan dari beliau bahwa bekerja dalam format completely staff working adalah yang terbaik karena segala curah pendapat ada di situ dan dapat memperkaya pertimbangan untuk keputusan yang akan diambil. Aktualisasi peran sebagai birokrat, tertanam pada diri saya dari keteladanan Bapak Feisal Tamin. Birokrasi memiliki fungsi administrasi, artikulasi kepentingan politik, stabilitas pemerintah, dan mendorong demokrasi yang harus secara lengkap dimiliki untuk menjadi birokrasi profesional, abdi negara, dan abdi masyarakat.Ó ÑDr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabinet Indonesia Maju 2019Ğ2024 dan 2019-2024

Feisal Tamin selalu mengatakan pada diri sendiri untuk bekerja dengan tekun, maksimal, bertanggung jawab, dan bertekad bila kelak berada pada posisi yang bisa mengambil kebijakan, akan melakukan perubahan menuju pengabdian ideal.

The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan

"""Buku The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan ini merupakan hasil ramuan Gatot S. Dewa Broto yang bagus serta dapat menjadi sumber informasi dan manual bagi para pekerja PR. Latar belakang Gatot S. Dewa Broto yang membekalinya dengan teori dan data ilmiah serta pengalamannya di lapangan sebagai pengelola PR menjadikan buku ini berbobot untuk dipelajari dan digunakan oleh para pegiat PR yang ingin tampil secara profesional. —Prof. Dr. Mahfud MD Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Orang yang pantas dipercaya dan telah berpengalaman dalam mengaplikasikan kepiawaiannya berinteraksi dan berkomunikasi, dialah Gatot S. Dewa Broto. Semoga penerbitan buku yang memuat sumbang pikir dan pengalaman Gatot S. Dewa Broto di bidang kehumasan ini, dapat dijadikan tuntutan dalam penerapan kegiatan kehumasan baik di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan. —Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar Mantan Menteri Perhubungan Satu yang menarik dari buku ini, Gatot tidak hanya menjelaskan dari pengalaman empiris pribadinya saja. Dia melengkapinya dengan ilmu komunikasi yang menjadi landasan bagaimana kemudian kita harus membangun komunikasi yang baik pada era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang. Dengan kajian yang lengkap ini, buku Gatot S. Dewa Broto bukan hanya penting bagi para pengambil keputusan, tetapi bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa untuk memahami bagaimana ilmu komunikasi itu sebaiknya diterapkan. —Tommy Suryopratomo Direktur Pemberitaaan MetroTV"""

"""Buku The PR: Tantangan Public Relations pada Era Keterbukaan ini merupakan hasil ramuan Gatot S. Dewa Broto yang bagus serta dapat menjadi sumber informasi dan manual bagi para pekerja PR. Latar belakang Gatot S. Dewa Broto yang ...

Undang-Undang Penyiaran beserta 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan

Indonesian law on broadcasting; includes related laws and its implementing regulations.

Indonesian law on broadcasting; includes related laws and its implementing regulations.