Sebanyak 38352 item atau buku ditemukan
Build-Operate-Transfer (BOT) agreements in Indonesia; research.
Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana
dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung , sebagai anggota ; 8 ,
Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala Bagian ...
Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang -
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 untuk memperluas tugas
otonomi dan „ medebewind ” Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I. Untuk ...
... dengan alat Ive zara yang terigwah , suatu bukti terdapatnya Demokrasi
Pemerintahan , adapun sifat supel dari bangsa Indonesia dapat kita tunjukkan da
lam hal kita secara mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan
disekeliling ...
... kedudukannya didalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ... ekonomi , sosial dan hukum
adat lokal yang berlaku dikalangan masyarakat hukum adat masing - masing
daerah .
Dan jika kita anuti teori " ada pusat ada daerah / pinggiran ” , ada " great dan little
tradition " yaitu nilai - nilai ibukota ... pendidikan sekolah , transportasi dan media
massa modern , pengaruh perdagangan dan pemerintahan nasional ) .
Application of Islamic law in religious courts in Indonesia.
Apabila ia ( pemegang pemerintahan negara ) memberi kebebasan mengenai
urusannya yang ia tidak mampu mengerjakannya , maka bagi ... فيموو او داه بغية
المسترشدی ص ۳۰۸ ) Tempat / wilayah wewenang hakim , ialah daerah - daerah.
pendidikan tinggi hukum dalam membangun manusia yang profesional, berkeadilan, humanis, dan religius memasuki era otonomi dan globalisasi
On law education and law enforcement in Indonesia; volume commemorating the 45th anniversary of Faculty of Law, Brawijaya University.
Realitas tersebut kemudian diwadahi dalam beberapa pasal Uli Otonomi Daerah
, di antaranya : Pasal 88 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
bahwa ; “ Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan ...
analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009
Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.
Kemudian Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah sebatas materi
Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah , termasuk Undang -
Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh , sebatas yang
mengatur ...
Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah. Namun demikian, penyelenggara pemerintahan daerah juga dapat menggunakan buku ini sebagai bahan kajian dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, jadi tidak hanya berpraktik tetapi juga memahami fondasi teoretisnya.
Buku ini terutama dimaksudkan untuk referensi para akademisi fakultas hukum, baik itu dosen maupun mahasiswa yang meminati kajian hukum pemerintahan daerah.
