Sebanyak 1353 item atau buku ditemukan

MANAJEMEN STRATEGIS : Konsep dan Aplikasi dalam Bisnis

Buku "Manajemen Strategis" adalah panduan praktis yang membahas konsep dan aplikasi dari manajemen strategis dalam bisnis. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian penting yang mencakup pengantar, analisis lingkungan bisnis, penetapan strategi bisnis, sumber daya dan kapabilitas perusahaan, strategi bersaing, implementasi strategi bisnis, evaluasi dan kontrol strategi, manajemen perubahan dan inovasi, serta manajemen strategis pada era digital. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari bagaimana melakukan analisis lingkungan bisnis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta penetapan strategi bisnis yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Pembaca juga akan mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kapabilitas perusahaan, serta strategi bersaing untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selain itu, buku ini membahas tentang implementasi strategi bisnis, evaluasi dan kontrol strategi, manajemen perubahan dan inovasi, serta manajemen strategis pada era digital. Buku ini juga mencakup analisis kasus dan pembuatan keputusan, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Buku "Manajemen Strategis" cocok untuk para praktisi bisnis, mahasiswa, dan pembaca yang tertarik dalam mempelajari konsep dan aplikasi manajemen strategis dalam bisnis. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh kasus, gambar, dan tabel yang membantu pembaca memahami konsep dan teknik manajemen strategis.

Buku "Manajemen Strategis" adalah panduan praktis yang membahas konsep dan aplikasi dari manajemen strategis dalam bisnis.

Pengantar Hukum Siber Indonesia

Kehadiran buku ini didasari oleh kesadaran akan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mengubah lanskap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Ruang siber, sebagai dimensi baru dalam interaksi sosial dan ekonomi, menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan yang kompleks, termasuk dalam ranah hukum. Indonesia, dengan populasi digital yang terus bertumbuh dan aktivitas siber yang semakin intens, memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur ruang virtual ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pengantar yang sistematis dan mudah dipahami mengenai konsep-konsep dasar dan isu-isu krusial dalam hukum siber Indonesia. Penulis berupaya menyajikan gambaran umum mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta tantangan penegakan hukum di era digital. Beberapa topik utama yang dibahas pada buku ini yaitu: (1) Konsep Dasar Hukum Siber, (2) Sejarah dan Perkembangan Hukum Siber, (3) Landasan Hukum dan Regulasi Hukum Siber di Indonesia, (4) Konsep dan Jenis Tindak Pidana Cyber, (5) Hukum Privasi dan Keamanan Informasi, (6) Cyberbullying dan Tindak Pidana Siber, (7) Forensik Digital, (8) E-Commerce dan Hukum Transaksi Elektronik, (9) Perlindungan Konsumen di Era Digital, (10) Pengawasan Digital (Digital Surveillance), (11) Hukum Kekayaan Intelektual Era Digital, (12) Hukum Artificial Intelligence (AI), (13) Hukum Blockchain dan Cryptocurrency, (14) Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli Digital, (15) Hukum Media Sosial dan Etika Digital, (16) Komparasi Hukum Siber di Berbagai Negara.

... siber sering kali harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip internasional, memperhatikan perbedaan regulasi antarnegara dan memastikan perlindungan data dan informasi di tingkat global. Daftar Pustaka Bissonette, A. M. . (2009). Cyber law ...

HUKUM TATA NEGARA : Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan sebuah diskursus keilmuan dalam memberi pemahaman luas tentang konsep-konsep bernegara. Sebuah kajian dengan menjadikan negara atau bangsa sebagai sebuah objek kajian dengan seperangkat hal yang terbangun di dalamnya. Oleh karenanya Hukum Tata Negara (HTN) mempunya kimestri yang erat dengan ilmu kenegaraan atau kewarganegaraan. Memahami negara Indonesia dengan trias political pemerintahannya serta Demokrasi-Pancasila sebagai sistem kepemrintahan merupakan ciri khas suatu bangsa yang tidak dimiliki negara manapun. Berdiri atas kemajmukan dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika” menjadikan negara ini kokoh menjunjung tinggi kerukunan. Buku yang ada di depan pembaca ini menarik untuk dijadikan teman santai sebagai pembuka jendela dunia, agar kita bisa memahami bumi pertiwi (Indonesia) tidak hanya dari segi sosial tapi juga sejarah dan administrasi kenegarannya. Ingat kata Bung Karno- bapak revolusi dan presiden pertama Republik Indonesia- “JAS MERAH” (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa hukum, pengacara, dan profesional hukum lainnya yang ingin memahami sistem tata negara dan konstitusi. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan kompleks dalam hukum tata negara.

... administrasi negara , yang sering dikenal juga dengan hukum tata usaha negara ( Busroh et al . , 2022 ) . 2. Di Inggris istilah " constitutional law " ( hukum konstitusi ) secara umum digunakan dengan alasan bahwa aspek konstitusi lebih ...

Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

... Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press. Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Bognetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/constitutional-law ...

Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945

enyimpangan hukum itu dinamakan ‘state of exception’ kata Carl Schmitt. Menurutnya syarat diberlakukannya hukum normal adalah situasi normal. Sehingga jika terjadi kondisi abnormal, maka hukum normal tidak lagi berlaku. Dalam Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Carl Schmitt menyatakan; “Every norm presupposes a normal situation, and no norm can be valid in an entirely abnormal situation. As long as a state is a political entity, this requirementfor internal peace compels it in critical situations to decide also upon the domestic enemy ’. Kajian Carl Schmitt ini, kemudian menjadi dasar dari pemberlakuan State of Exception, State of Emergency, atau yang dalam literatur Indonesia disebut ‘Hukum Tata Negara Darurat’. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh Carl Schmitt dalam menggunakan Pasal 48 Konstitusi Weimar memberikan memungkinkan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum dengan bantuan kekuatan bersenjata dan menangguhkan hak-hak dasar. Mengapa Pasal 48 Konstitusi Weimar dan state of exception dari Carl Schmitt menjadi landmark hingga saat ini? Terlepas digunakan sebagai landasan hukum lahirnya kesewenangan Hitler-Nazi, Pasal 48 Konstitusi Weimar ini memberikan sebuah paradigma baru mengenai konsepsi kedaruratan dalam konstitusi. Hal ini dikarenakan Konstitusi Weimar memberikan secara detail (1) pre-kondisi apa saja yang dapat mengaktifkan keadaan darurat, (2) hak constitutional apa saja yang dapat ditangguhkan saat darurat, (3) apa kekuasaan yang dapat didapatkan oleh pemimpin pada saat darurat. Ketiganya merupakan norma yang tidak banyak diatur dalam konstitusi pada masa itu. Mengutip John Ferejohn & Pasquale Pasquino (2004), model kedaruratan klasik Roman Dictatorship Model hanya mengatur pemberian kewenangan kepada pemimpin untuk berlaku apa saja demi mempertahankan kedaulatan negara. Namun model ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan dan syarat-syarat detail ten tang hak-hak apa saja yang tidak boleh dilanggar yang proporsionaL Kondisi ex ante tentang apa yang mungkin dibutuhkan pada saat darurat diupayakan diteliti untuk dapat dituliskan dalam sebuah norma. Sehingga terbentuk sebuah arsitektur hukum tata negara baru yang dijalankan dalam kondisi darurat dengan berbagai instrument pengawasan yang dimungkinkan. Pendekatan ex ante ini yang kemudian banyak di promosikan dalam pendekatan kedaruratan, termasuk yang digunakan pula dalam Legislative Model. Penulis sengaja menjabarkan teori Carl Schmitt tentang State of Exception untuk merespon perdebatan mengenai penggunaan dalil ‘stilus populi supremo et sola lex esto ’ seolah-olah menjadi dalil untuk dapat mengenyampingkan segala-galanya.

... Constitutional Law 19, Desember 2021). Pertama, kekuasaan kehakiman mempertimbangkan legalitas formil dan materiel apakah prosedur dan kesesuaian dasar hukum telah digunakan dengan tepat. Kedua, kekuasaan kehakiman menilai penggunaan ...

Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara

Perspektif dan Praktik

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

... constitutional law in Latin America : Trends and challenges * . In Law and Society in Latin America . Routledge . Van Den Berge , L. ( 2022 ) . Ancient Greek Nomos and Modern Legal Theory : A Reappraisal . Netherlands Journal of Legal ...

Pengembangan Asesmen Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami prosedur pengembangan penilaian hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti. Pada sebagian guru, melakukan pengembangan penilaian menjadi kesulitan tersendiri, sehingga mata pelajaran tersebut lebih menekankan pada sisi kognitif. Hal ini membawa ekses yang kurang kondusif bagi perkembangan akhlak dan budi pekerti peserta didik, yaitu sisi afektif dan psikomotorik kurang diperhatikan atau dikembangkan. Secara fenomenal di lapangan, terjadi ada peserta didik yang pandai dalam sisi kognitif, namun sisi afektif dan psikomotoriknya tidak berkembang, misalnya peserta didik tidak mau menolong teman yang sedang mengalami kesulitan, sikap acuh, egois, suka membuat keributan, dan tindakan negatif lainnya. Jika memperhatikan esensi Pendidikan Agama Islam, kondisi siswa yang pandai, namun memiliki perilaku yang tidak baik, maka hal ini menjadi kontra produktif dengan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti itu sendiri, yaitu pertama, pengembangan spiritualitas, ketakwaan kepada Allah; kedua pengembangan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mempribadi dalam dirinya, seperti: perilaku kejujuran, keadilan, kesederhanaan, belas kasihan, dan kerja sama yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam. Buku ini menjadi salah satu solusi dalam pengembangan penilaian Pendidikan Agama Islam yang banyak dialami oleh para guru dengan cara mengadopsi dan adaptasi pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menilai kemajuan hasil belajar peserta didik, serta menggali sumber kebenaran dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw., sehingga tujuan pendidikan Islam dapat dicapai, yaitu menuju kesalehan individu dan sosial, selamat dunia dan akhirat. Buku ini juga mengungkapkan strategi dan prosedur pengembangan instrumen evaluasi, baik secara teoritik maupun praktik, sehingga dihasilkan instrumen yang baik, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh ahli evaluasi. Buku yang ditulis oleh para guru dan asatidz dari berbagai sekolah/madrasah dan pesantren ini memberikan horizon yang kaya dalam penilaian Pendidikan Islam yang dikembangkan dalam institusi mereka, sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi para pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Buku ini menjadi sumber inspirasi yang penting bagi mereka yang ingin memajukan pendidikan Agama Islam melalui transformasi penilaian yang holistik. Pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penilaian yang seimbang untuk mencapai tujuan pendidikan Agama Islam.

Buku ini menjadi salah satu solusi dalam pengembangan penilaian Pendidikan Agama Islam yang banyak dialami oleh para guru dengan cara mengadopsi dan adaptasi pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menilai kemajuan hasil belajar ...