Sebanyak 1057 item atau buku ditemukan

Kumpulan peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik

Indonesian law and regulations on public Information transparency.

Indonesian law and regulations on public Information transparency.

Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak

"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh?”, “Apa saja aturan dan ketentuan yang harus diikuti?”, “Bagaimana mengajukan gugatan atau pembuktian?” Berbagai pertanyaan perihal pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak tersebut akan dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam buku ini. Di sini Anda akan mempelajari: • Perkembangan Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, yang mencakup Pembaruan Perpajakan Nasional I sampai III. • Keberatan di Bidang Pajak, yang memaparkan keberatan atas PPh, PPN, PBB, BPHTB, Pajak Daerah atau Tarif Pabean/Cukai, dan alur penyelesaian sengketanya. • Organisasi Pengadilan Pajak, yang menguraikan fungsi, kedudukan, serta struktur organisasi Pengadilan Pajak. • Hukum Acara yang Berlaku di Pengadilan Pajak, yang membahas para pihak yang bersengketa dan kuasa hukum, pemeriksaan dengan Acara Biasa dan Acara Cepat, putusan, dan peninjauan kembali (PK). • Peradilan Pidana di Bidang Pajak, yang merupakan topik yang menarik mengingat dewasa ini penegakan hukum pidana di bidang pajak kadang kala dikaitkan dengan penyanderaan dan sanksi pidana. Dari pembahasan yang komprehensif ini Anda akan memahami bahwa pengadilan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum pajak, tetapi juga sebagai instrumen hukum bagi rakyat sebagai wajib pajak ketika berhadapan dengan pemerintah selaku penguasa yang berkedudukan sebagai fiscus."

"Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti “Upaya hukum apa yang harus diajukan?”, “Langkah-langkah apa ...

Kajian tuntas tiga ratus lima puluh tanya jawab UU Pers dan kode etik jurnalistik

Questions and answers on Indonesian laws on press and journalistic ethics.

Questions and answers on Indonesian laws on press and journalistic ethics.

Kode Etik Hakim

Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik; (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif; (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim; dan (4) Hakim dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha). Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMedia-

Berbeda sekali antara fungsi seorang ahli moral dan seorang ahli etika. Para ahli moral menjelma seperti seorang guru atau pendeta. Dia akan didatangi oleh orang-orang yang sedang menghadapi masalah hidup untuk diminta petuah-petuahnya.

Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan

"Kemajuan pendidikan dalam sebuah organisasi pendidikan ditentukan oleh perilaku individu dan kelompok yang ada di dalamnya. Jika kondisi dalam organisasi tersebut tidak mencerminkan hal-hal yang kondusif, kemajuan pendidikan atau persekolahan itu tentu akan menemui banyak hambatan dan tantangan. Buku ini mengulas materi-materi pokok manajemen pendidikan dan perilaku organisasi untuk menilai kebutuhan organisasi pendidikan yang digunakan untuk menyusun perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi tersebut. Di sini Anda akan bisa mempelajari antara lain: - Konsep dasar penilaian kebutuhan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan. - Konsep ilmu perilaku organisasi, baik yang berkaitan dengan perilaku individu maupun perilaku kelompok dalam sebuah organisasi pendidikan. - Pengembangan sumber daya manusia dalam manajemen personalia. - Tujuh substansi dasar manajemen pendidikan, yaitu manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan masyarakat, personalia, dan manajemen layanan khusus. - Kebijakan pendidikan agar perencanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berdaya guna. Penulis juga memberikan contoh kasus dalam organisasi pendidikan, mulai dari tataran performance gap antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan hingga analisis perencanaan yang menyeluruh. Materi dalam buku ini amat bermanfaat bagi para dosen maupun mahasiswa pada program studi Ilmu Kependidikan, Manajemen Pendidikan, dan Administrasi Pendidikan di perguruan tinggi."

diartikan sebagai potensi seseorang untuk memperoleh keahlian, misalnya kemampuan intelektual, kemampuan adaptasi, dan kemampuan mekanis/gerak. 4. Tes ...