Buku kategori hukum berjudul Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) karya Dr. Drs. Arnold Poli, S.H., M.AP. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan salah satu bagian materi terpenting dalam “Ilmu Perundang-undangan” secara teoretis merupakan fase keterampilan terakhir yang harus dimiliki oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan (Legal Drafter) sehingga dapat menjawab tujuan pembangunan hukum nasional yaitu menuju pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berbicara mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seakan-akan tidak pernah habis, dan lekat dimakan waktu tetapi sebaliknya akselerasi seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan pasca reformasi dan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Embrio inilah yang bermuara pada terjadinya dinamika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dipelajari.
Buku Hukum Pemerintahan Daerah membahas tentang hukum pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dikaitkan dengan Konsep Negara Kesatuan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu atau undang-undang Pemerintahan Daerah yang pernah ada.
... Local and Regional Government , A Comparative Analysis of Advanced Democratices ; Edward Elgar ; Cheltenham , UK ... law , Expanding Legal Relations in a contracting World , CONTESTING Decentralization : transnational Policy ...
Penulis berharap kehadiran buku ini dapat membantu mahasiswa memahami Hukum Administrasi Negara secara praktis. Keinginan penulis membuat buku ini menjadi impian agar setidaknya mahasiswa menjadi pribadi yang mudah dalam memahami materi perkuliahan, khususnya materi Hukum Administrasi Negara. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah bersyarat, jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan atau lulus mata kuliah ini, secara otomatis mata kuliah selanjutnya tidak dapat di tempuh. Maka dari itu mahasiwa harus mampu menguasai materi perkulah setiap semesternya salah satunya mata kuliah ini. Materi pembahasan Hukum Administrasi Negara dalam buku ini disusun secara sistematis, sehingga pembaca mudah memahami pokok-pokok materi yang tersaji sesuai dengan RPS yang ada para Mata Kuliah ini. Apabila terdapat kekurangan, saran yang membangun terbuka untuk penulis agar kedepan buku ini dapat sempurna sesuai dengan yang diharapkan.
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
Bisnis merupakan salah satu kajian ilmu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan pemanfaatan teknologi informasi berbagai model bisnis konvensional berubah menjadi bisnis digital. Berbagai inovasi muncul di dalamnya yang tentu saja perlu dikawal dan diminimalisasi bila akan berdampak buruk bagi kehidupan kemanusiaan. Islamic business atau bisnis Islam bisa diketengahkan untuk menjadi tawaran konkret sekaligus solusi pragmatis terhadap berbagai laju bisnis yang makin mengglobal. Dengan berbagai aturan main yang baku dan berlandaskan pada dua sumber utama Al-Qur’an dan Hadis, maka bisnis Islam dapat membawa bisnis pada tujuan hakiki yakni menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh manusia dengan berbagai posisi, sekaligus mengandung kebahagiaan dan terhindar dari kerusakan. Buku Pengantar Bisnis Islam: Mengenal Kajian Bisnis dalam Perspektif Islam merupakan bagian dari banyak usaha maksimal penulis untuk dapat memperkenalkan berbagai teori dalam bisnis Islam mulai dari nilai, prinsip, perjanjian, etika, dan berbagai bisnis terlarang dalam Islam seperti riba, maysir, gharar, ihtikar, dan sebagainya. Buku ini sangat penting sebagai bahan ajar pada matakuliah Pengantar Bisnis Islam dan bahan pendukung pada matakuliah: Pengantar Ekonomi Islam; Ekonomi Makro Islam; Ekonomi Mikro Islam; dan Kewirausahaan Islam yang digunakan pada seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik berbentuk Universitas Islam Negeri (UIN/S) Institut Agama Islam Negeri/Swasta (IAIN/S, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/Swasta (STAIN/S) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (STEI) dan Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah (STEBIS) di seluruh Indonesia Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
... Ekonomi Islam . Jakarta : Depar- temen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia . Ibrahim , R. ( 2004 ) . Khitab Tahun Al - Wajiz fi ' Ilm Mustalah al- Hadith . Kairo : al - Azhar University Press . Idri . ( 2015 ) . Hadis Ekonomi : ...
