Sebanyak 3285 item atau buku ditemukan

EKONOMI MAKRO DI ERA DIGITALISASI

Era digitalisasi telah merambah hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk dunia ekonomi. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang perlu kita pahami dan manfaatkan. Makro ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang memeriksa dan menganalisis ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan fiskal, serta sejumlah indikator penting lainnya. Di era digitalisasi, makro ekonomi juga menghadapi dinamika baru yang perlu dipelajari.

Di era digitalisasi, makro ekonomi juga menghadapi dinamika baru yang perlu dipelajari.

Taxing Profit in a Global Economy

The international tax system is in dire need of reform. It allows multinational companies to shift profits to low tax jurisdictions and thus reduce their global effective tax rates. A major international project, launched in 2013, aimed to fix the system, but failed to seriously analyse the fundamental aims and rationales for the taxation of multinationals' profit, and in particular where profit should be taxed. As this project nears its completion, it is becomingincreasingly clear that the fundamental structural weaknesses in the system will remain. This book, produced by a group of economists and lawyers, adopts a different approach and starts from first principles in order to generate an international tax system fit for the 21st century. This approach examines fundamental issues of principle and practice in the taxation of business profit and the allocation of taxing rights over such profit amongst countries, paying attention to the interests and circumstances of advanced and developing countries. Once this conceptual framework is developed, the book evaluates the existing system and potential reform options against it. A number of reform options are considered, ranging from those requiring marginal change to radically different systems. Some options have been discussed widely. Others, particularly Residual Profit Split systems and a Destination Based Cash-Flow Tax, are more innovative and have been developed at some length and in depth for the first time in this book. Their common feature is that they assign taxing rights partly/fully to the location of relatively immobile factors: shareholders or consumers.

This book examines fundamental issues of principle and practice in the taxation of international corporations.

International Economics

Theory and Policy

International Economics: Theory and Policy provides engaging, balanced coverage of the key concepts and practical applications of the two main topic areas of the discipline. For both international trade and international finance, an intuitive introduction to theory is followed by detailed coverage of policy applications. With this new 11th Edition, the author team of Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, renowned researcher Maurice Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard University continues to set the standard for International Economics courses.

With this new 11th Edition, the author team of Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, renowned researcher Maurice Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard University continues to set the standard for International Economics courses.

Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Mahkamah Pidana Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Di dalam Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal-soal tiap pembahasan untuk dapat di pahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat secara mendalam menguasai mengenai Hukum Pidana Internasional.

Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di ...

Hukum Pidana Internasional

Lahirnya Hukum Pidana Internasional (HPI) sebagai cabang tersendiri dari hukum internasional ditandai dengan pendirian Mahkamah Militer Internasional pasca Perang Dunia II untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan menghapuskan impunitas. Hal ini merupakan terobosan baik dalam hukum internasional maupun hukum pidana. Sebelumnya, hanya negara yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum internasional dan hanya negara yang berwenang melakukan penuntutan kepada pelaku, Sifat dari kejahatan yang luar biasa atau yang kerap diistilahkan sebagai kejahatan internasional inti menjadi hal penting karena memberikan otorisasi HPI untuk melaksanakan fungsi penuntutannya baik di tingkat nasional maupun internasional. Sayangnya, penerimaan universal negara terhadap kejahatan internasional inti tidak disertai dengan pengakuan adanya kewajiban penuntutan bagi pelakunya. Praktik amnesti dan pengakuan kekebalan absolut kepala negara masih menjadi hambatan diadilinya pelaku di tingkat nasional sehingga melanggengkan impunitas. Norma universal yang melandasi HPI pada kenyataannya tetap memerlukan norma positivisme jika berhadapan dengan kewajiban penuntutan yang bersifat prosedural. Karena dalam praktiknya kewajiban ini tidak bersifat universal dan hanya mengikat negara sebagai pihak instrumen HPI.

Lahirnya Hukum Pidana Internasional (HPI) sebagai cabang tersendiri dari hukum internasional ditandai dengan pendirian Mahkamah Militer Internasional pasca Perang Dunia II untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan menghapuskan ...

Ilmu Perundang-Undangan

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

... Science of Legislation. Ilmu Perundang-Undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan mengkaji tentang pembentukan peraturan negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak banyak mengemukakan hal-hal mengenai ...

PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Buku Pengantar Ilmu Perundang-Undangan di hadapan pembaca adalah karya Mastorat, S.Ag. MH., Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam ranah teori perundang-undangan ditemukan adanya kerangka hukum yang secara sadar politik dirumuskan dalam formulasi positivistik. Kerangka itu menyusun formulasi legal positivisme dalam rupa dogmatic dan non dogmatic. Pada satu sisi rupa dogmatic akan berhadapan secara frontal dengan natural law, dan berbanding searah dengan non dogmatic legal positivism pada sisi yang lain. Bagaimana construction of the legal positivism ketika perumusan materi muatan suatu instrumen hukum yang berasal dari segala sumber dari Pancasila harus diformulasikan padahal Pancasila adalah staats philosofisch norm yang menghendaki konten materi muatan instrumen hukum itu adalah juga implementasi konstitusional dari Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Konten konstitusionalnya berupa ius constitutum yang antara lain menjadi konstruksi dasar pembentukan politik hukum yang menjadi materi muatan intrumen hukum undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

... Perundang-Undangan disebut science of legislation. Ilmu Perundang-undangan dapat dibagi 2, yaitu 1. Teori perundang-undangan: berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang UU ...

Islamic Divorce in the Twenty-First Century

A Global Perspective

Islamic Divorce in the 21st Century takes a close look at the ways that Muslims from West Africa to Southeast Asia engage with and navigate Islamic law and other relevant norms during times of marital breakdown in light of twenty-first century challenges and development.

Islamic Divorce in the 21st Century takes a close look at the ways that Muslims from West Africa to Southeast Asia engage with and navigate Islamic law and other relevant norms during times of marital breakdown in light of twenty-first ...

Gender and Equality in Muslim Family Law

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition

Gender equality is a modern ideal, which has only recently, with the expansion of human rights and feminist discourses, become inherent to generally accepted conceptions of justice. In Islam, as in other religious traditions, the idea of equality between men and women was neither central to notions of justice nor part of the juristic landscape, and Muslim jurists did not begin to address it until the twentieth century. The personal status of Muslim men, women and children continues to be defined by understandings of Islamic law codified and adapted by modern nation-states that assume authority to be the natural prerogative of men, that disadvantage women and that are prone to abuse. This volume argues that effective and sustainable reform of these laws and practices requires engagement with their religious rationales from within the tradition. Gender and Equality in Muslim Family Law offers a groundbreaking analysis of family law, based on fieldwork in family courts, and illuminated by insights from distinguished clerics and scholars of Islam from Morocco, Egypt, Iran, Pakistan and Indonesia, as well as by the experience of human rights and women s rights activists. It explores how male authority is sustained through law and court practice in different contexts, the consequences for women and the family, and the demands made by Muslim women s groups. The book argues for women's full equality before the law by re-examining the jurisprudential and theological arguments for male guardianship (qiwama, wilaya) in Islamic legal tradition. Using contemporary examples from various contexts, from Morocco to Malaysia, this volume presents an informative and vital analysis of these societies and gender relations within them. It unpicks the complex and often contradictory attitudes towards Muslim family law, and the ways in which justice and ethics are conceived in the Islamic tradition. The book offers a new framework for rethinking old formulations so as to reflect contemporary realities and understandings of justice, ethics and gender rights. "

Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition Lena Larsen, Ziba Mir-Hosseini, Christian Moe, Kari Vogt. The first is that of twentieth - century shifts , both globally and locally , in the politics of religion ... MUSLIM FAMILY LAW.