Sebanyak 3929 item atau buku ditemukan

Pendidikan Pancasila

Judul : Pendidikan Pancasila Penulis : KBP (Purn.) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH., SStMk, MM, M. Hum & Dr. Abdul Aziz, M. Ag Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 300 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-697-4 No. E-ISBN : 978-623-162-702-5 (PDF) SINOPSIS Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar nomor tiga di kawasan Asia, serta penduduknya mayoritas Muslim nomor wahid. Akan tetapi dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya tidak menganut sistem ideologi keagamaan tertentu melainkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Di samping sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara, Pancasila juga menjadi falsafah pandangan hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan satu-satunya Ideologi negara Indonesia ini tidak lepas dari peran besar para pendiri bangsa di awal kemerdekaannya dengan lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, terutama peran para Ulama, Kyai, dan tokoh masyarakatnya. Secara historis, Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 dan ditetapkan sebagai satu-satunya ideologi negara dan bangsa Indonesia pada 18 Agustus 1945 sampai saat ini telah matang dalam merangkai kebineka tunggal ika-an sebagai wujud pemersatu rakyat Indonesia, meskipun tentu masih perlu diperkuat secara sistemik demi terus menjadi inspirasi dan motivasi masyarakat bangsa dan negara beserta seluruh warga-negaranya memegang teguh keyakinannya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka Pancasila perlu disosialisasikan, dipahamkan dan hayati serta amalkan secara terus menerus kepada segenap lapisan anak bangsa dari generasi ke generasi sehingga tidak ada lagi yang ingin merubah ideologi ini pada ideologi lain, baik ideologi ke kiri-kirian maupun ke kanan-kananan. Meskipun tak terbantahkan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah sejak awal kemerdekaannya sampai era melineal, Ideologi Pancasila mengalami hiruk pikuk ide gagasan yang ingin mencoba untuk merubahnya – akibat menguatknya ideologi lain, seperti Komunis dan Liberalis – namun dengan keteguhan keyakinan para tokoh agama, masyarakat dan tentu Pemerintah, Pancasila tetap eksis. Oleh karena itu, salah satu cara agar Pancasila betul-betul dapat dipahami dan hayati segenap lapisan masyarakat, terutama generasi mudanya wajib untuk mengetahui ideologi yang satu ini sejak dini.

Judul : Pendidikan Pancasila Penulis : KBP (Purn.) Dr. H. Yusuf Setyadi, SH., SStMk, MM, M. Hum & Dr. Abdul Aziz, M. Ag Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 300 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-697-4 No. E-ISBN : 978-623-162-702-5 ...

PENGANTAR ILMU HUKUM

Pengantar Ilmu Hukum memegang peran fundamental sebagai dasar bagi mata kuliah yang lebih lanjut di berbagai bidang hukum. Dalam konteks kurikulum fakultas hukum atau jurusan hukum, Pengantar Ilmu Hukum berfungsi sebagai mata pelajaran peminatan dan ilmu. Selain itu, pengenalan terhadap ilmu hukum juga memiliki tujuan pedagogis, yakni membentuk sikap adil dan merangsang minat belajar tentang hukum dengan serius. Selain itu, ilmu hukum juga berfungsi sebagai panduan untuk seluruh perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Mengangkat tema yang sama terkait “Pengantar Ilmu Hukum” buku ini menghadirkan materi yang lebih konfrehensif dan berbeda. Dimulai dengan materi terkait pengantar Ilmu hukum, Sumber-sumber Hukum, Sistem Hukum, Subyek Hukum, Objek Hukum, Struktur Sistem Hukum, Proses Hukum, Hak dan Kewajiban, Hukum dan Etika, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, serta Tantangan dan Isu Kontemporer dalam Ilmu Hukum. Ditulis oleh dosen dan praktisi dibidangnya, menjadikan buku ini sebagai pilihan tepat untuk dibaca.

... Law School : Learning to " Think Like a Lawyer " . Oxford University Press . Miller , R. L. , & Jentz , G. A. 2018. Business Law Today : The Essentials ( 11th ed . ) . Cengage Learning . Nowak , M. 2009. Introduction to the ...

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya, memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai ilmu pengetahuan hukum, dan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum. Buku ini menyuguhkan materi pembelajaran dan bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai konsep-konsep, teori dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum, asas dan sumber-sumber hukum, fungsi hukum, kedudukan doktrin sebagai sumber hukum, juga menjelaskan masalah pokok yang diatur dalam jenis-jenis lapangan hukum, mahzab ilmu hukum, menjelaskan teori-teori hukum, politik hukum nasional, dan penemuan hukum. Buku ajar ini tepat dijadikan buku pegangan utama bagi para mahasiswa fakultas hukum pada jenjang sarjana (S1) maupun pascasarjana (S2 & S3). Juga layak dibaca sebagai buku referensi bagi para peneliti dan akademisi, serta para praktisi yang berkecimpung di bidang hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap dinamakan “encyclopaedia hukum” oleh dunia studi hukum, yaitu matakuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum.

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ABAD 21

Konsep kepemimpinan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan berbagai tantangan global, kepemimpinan harus dinamis dan berorientasi jauh ke depan. Suatu organisasi akan “semakin tak berdaya” jika kepemimpinan yang diterapkan tidak adaptif dan visioner. Kepemimpinan pendidikan abad 21 adalah sebuah pendekatan baru dalam memimpin dan mengelola sekolah atau lembaga pendidikan yang mengacu pada tantangan dan perubahan yang terjadi pada abad 21. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan hidup, dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana belajar terjadi sangat perlu untuk dikembangkan dan menjadi perhatian yang intens bagi seorang pemimpin di abad 21. Semua pemimpin harus berpikir besar dan melakukan langkah besar, namun etika kepemimpinan tetap menjadi jiwa dalam praktik kepemimpinan apalagi dalam kepemimpinan pendidikan.

Kepemimpinan pendidikan abad 21 adalah sebuah pendekatan baru dalam memimpin dan mengelola sekolah atau lembaga pendidikan yang mengacu pada tantangan dan perubahan yang terjadi pada abad 21.

Teknologi Pembelajaran dan Persoalan-Persoalan Pembelajaran di Indonesia di Era Pandemi Covid-19

Buku ini dipersiapkan terutama untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Teknologi Pembelajar, karena sepanjang pengalaman penulis mengajar mata kuliah ini dapat menjadi sumber literasi tentang pemanfaatakn aplikasi-aplikasi digital pada pembelajaran e-learning pada masa pandemi ini. Buku ini terdiri dari sepuluh bab terkait dengan Mengenal Mata Kuliah TEP pada aspek Apa Pengertian Teknologi Pendidikan, Landasan Teknologi Pendidikan, Falsafah Teknologi Pendidikan, Bagaimana Visi, Misi, dan tujuan Teknologi Pendidikan, apa itu Konsep Teknologi Pendidikan, Bagaimana Kawasan Teknologi Pendidikan serta Mengembangkan Desain Pembelajaran Daring Inovatif, kreatif dan Menyenangkan berbasis Teknologi Pembelajaran agar belajar anak menjadi bermakna dalam mengembangkan kompetensinya di era industry 4.0 Garudhawaca.

... evaluasi, belajar kolaborasi atau mandiri. 2. Implementasi E-Learning Sistem ... (PAI) di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,” Indonesian Journal ... Pembelajaran dan Persoalan-Persoalan Pembelajaran di Indonesia di Era Pandemi Covid ...

Legislative Drafting

Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk? Apakah peraturan sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat secara luas? Apakah sudah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan? Masyarakat harus mengeni betul bagaimana pembentukan peraturan perundang—undangan yang nantinya diberlakukan serta sejauh mana hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam sebuah peraturan. Buku ini memuat teknis penyusunan berbagai peraturan (Undang—Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), mulai dari proses perencanaan sampai pengundangan,tanpa melupakan dasar teori dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini semakin Iengkap karena disertai contoh DIM RUU, naskahakademik,sena saiinan RUU. Kebutuhan terhadap buku acuan penyusunan peraturan perundang-undangantetap penting. Misalnya, bagi pemerintah daerah hingga pusat sebagai Iembaga yangbertugas merancang peraturan (Legislator); bagi mahasiswa hukum dalam mata kuliahdasar Hukum Tata Negara; bagi praktisi hukum; bagi LSM; maupun masyarakat Iuasyang memiliki kepentingan terhadap seluk-beluk pembentukan peraturan perundang-undangan. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk?

Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara)

Buku yang berjudul Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara) merupakan karya dari Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H., M.Si. Buku ini didesain sebagai Ilmu Pengetahuan bagi Mahasiswa dan Masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pemegang otoritas Kekuasaan Nergara dalam pembentukan Hukum di Indondsia, selain itu juga akan sangat bermanfaat bagi para Penggiat Perancangan atau legal drafter peraturan perundang-undangan terutama terhadap Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia. Substansi buku ini lebih menekan pada sisi legal drafting yang dilihat dari dua sisi baik dari sisi Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) dan sisi Ilmu Hukum Admnistrasi Negara (HAN). Buku yang menekankan pada Ilmu Perancangan atau legal drafting ini lebih sebagai kegiatan praktek hukum yang menghasilkan suatu produk hukum yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh eksekutif (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) meupun oleh legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Jadi buku ini lebih menitik beratkan pada ilmu bagaimana cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan berupa “pengkon-sepan” atau “perancangan” berupa Naskah Akademik serta Draf Awal Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan (pedoman) serta asas-asas berdasarkan teori perancangan peraturan perundang-undangan. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya: · Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum · Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan · Teori Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundangan-undangan · Jenis dan Hierarki Peraturan Perundangan-undangan · Perumusan Norma Hukum dalam Peraturan Perundangan-undangan · Asas dan Perilaku Hukum dalam Peraturan Perundangan-undangan · Sinkronisasis dan Hormanisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan · Legal Drafting Perancangan Produk Peraturan Perundangan-undangan · Teknik Perancangan dan Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan · Penggunaan Bahasa Hukum dalam Perumusan Peraturan Perundangan-undangan · Model dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan · Pentingnya Naskah Akademik Pada Perancangan Peraturan Perundangan-undangan · Sistematika Materi Muatan dan Lampiran Naskah Akademik Peraturan Perundangan-undangan. Spesifikasi Buku : Kategori : Hukum Penulis : Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H.,M.Si. E-ISBN : 978-623-124-508-3 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : x, 412 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). E-book ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : deepublishstore.com

Buku yang berjudul Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara) merupakan karya dari Dr. Teuku Saiful Bahri Johan, S.H., M.Si. Buku ini didesain sebagai Ilmu ...

Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Sebutan “hukum tata negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Hukum tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara sebagai objek kajiannya dan konstitusi sebagai unsur utama yang harus dipelajari. Dengan demikian, hukum tata negara merupakan ilmu hukum yang sangat penting untuk mengetahui struktur ketatanegaraan suatu bangsa. Buku ini tidak hanya membahas kulit dari hukum tata negara, tetapi juga pembahasan secara terperinci yang memuat beberapa materi: 1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2. Konstitusi, 3. Pembagian Kekuasaan, 4. Sistem Perwakilan, 5. Partai Politik dan Pemilu, 6. Hak Asasi Manusia dan Kewarga- negaraan, 7. Asas Perundang-undangan, 8. Sistem Pemerintahan Daerah.

Buku ini tidak hanya membahas kulit dari hukum tata negara, tetapi juga pembahasan secara terperinci yang memuat beberapa materi: 1. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2. Konstitusi, 3. Pembagian Kekuasaan, 4. Sistem Perwakilan, 5.